Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga negara yang krusial, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, untuk mengelola keuangan haji secara profesional dan akuntabel. Kehadirannya pada 26 Juli 2017 menandai pemisahan fungsi pengelolaan keuangan dari penyelenggaraan ibadah haji, memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana umat.

Ruang lingkup BPKH mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program, berlandaskan pada UU No. 34 Tahun 2014. Lembaga ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji.

Program strategis BPKH berfokus pada pengembangan investasi portofolio berbasis syariah untuk mengoptimalkan nilai manfaat dana haji. Misinya adalah menjaga keberlanjutan keuangan haji dengan tata kelola yang baik, sekaligus mengembangkan peran strategis dalam ekosistem layanan perhajian.

BPKH berkontribusi pada isu nasional melalui pengelolaan dana haji yang transparan dan akuntabel, yang dibuktikan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut. Ini menegaskan komitmen BPKH terhadap integritas keuangan publik dan tata kelola yang baik.

Warga negara berinteraksi dengan BPKH secara tidak langsung melalui setoran awal dan pelunasan biaya ibadah haji. Dana yang disetorkan oleh calon jemaah haji dikelola dan diinvestasikan oleh BPKH, yang hasilnya diharapkan dapat meringankan biaya haji dan memberikan nilai manfaat bagi jemaah.

Sebagai lembaga kunci dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji, BPKH memiliki mandat penting untuk mengelola keuangan haji secara profesional, transparan, dan syariah. Dengan komitmen kuat terhadap akuntabilitas dan pengembangan investasi, BPKH berupaya mengoptimalkan manfaat dana haji bagi jemaah dan berkontribusi pada kemaslahatan umat secara lebih luas.