Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga negara yang mengemban mandat fundamental dalam mengatur, mengelola, dan melayani urusan pertanahan serta tata ruang di Indonesia. Kehadirannya sangat signifikan mengingat tanah adalah sumber daya esensial yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Mandat ini mencakup kepastian hukum hak atas tanah, penataan ruang yang berkelanjutan, serta penyelesaian konflik pertanahan, yang semuanya krusial bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan negara.

Ruang lingkup tugas ATR/BPN mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, lembaga ini bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan, standar, dan perizinan terkait pertanahan serta tata ruang. Sementara itu, aspek pelayanan berfokus pada penyediaan layanan publik seperti pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dan informasi pertanahan. Aspek program meliputi pelaksanaan program-program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.

Salah satu program strategis utama Kementerian ATR/BPN adalah Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis, guna memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah kepada masyarakat. Pada tahun 2026, target PTSL adalah 1,9 juta peta bidang tanah dan 2,27 juta sertifikat hak atas tanah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,17 triliun.

ATR/BPN memiliki peran sentral dalam berbagai isu nasional, termasuk penyelesaian konflik pertanahan dan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur. Lembaga ini juga berkontribusi dalam penataan ruang berkelanjutan, peningkatan investasi melalui kepastian hukum atas tanah, dan pemberantasan mafia tanah. Melalui program PTSL dan digitalisasi layanan, ATR/BPN berupaya meminimalisir praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.

Warga negara perlu berurusan dengan ATR/BPN dalam berbagai situasi, seperti pendaftaran tanah, pengurusan peralihan hak, pemisahan atau penggabungan bidang tanah, serta peningkatan hak. Selain itu, lembaga ini menjadi rujukan untuk pengecekan sertifikat, penyelesaian sengketa pertanahan, dan pengurusan izin pemanfaatan ruang. Pelayanan ini memastikan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan bagi masyarakat.

Sebagai lembaga vital, Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab atas pengelolaan pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 9,49 triliun pada tahun 2026, kementerian ini memprioritaskan program PTSL untuk mencapai target 1,9 juta peta bidang dan 2,27 juta sertifikat. Fokus pada PTSL menunjukkan komitmen kementerian untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, yang merupakan fondasi penting bagi keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.