Komisi XII DPR RI merupakan komisi baru yang dibentuk pada periode 2024-2029, menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya koordinasi dan pengawasan terfokus pada sektor energi, lingkungan hidup, dan investasi. Kehadiran komisi ini sangat signifikan mengingat isu-isu tersebut memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Mandatnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib jo. Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015.

Ruang lingkup tugas Komisi XII DPR RI mencakup tiga bidang utama: energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi. Dalam bidang ESDM, komisi ini fokus pada regulasi, pengawasan, dan kebijakan terkait pengelolaan energi dan sumber daya mineral, termasuk minyak dan gas bumi, pertambangan, serta energi terbarukan. Untuk lingkungan hidup, Komisi XII mencakup regulasi, pengawasan, dan kebijakan terkait perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk isu perubahan iklim. Sementara itu, di bidang investasi, komisi ini meliputi aspek regulasi, pengawasan, dan kebijakan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri, serta hilirisasi industri.

Meskipun detail program strategis spesifik Komisi XII belum tersedia secara publik, intervensi yang diharapkan meliputi pengawasan implementasi kebijakan energi untuk ketersediaan yang berkelanjutan dan terjangkau, serta mendorong transisi energi. Komisi ini juga diharapkan menyusun dan mengevaluasi regulasi lingkungan untuk menguatkan kerangka hukum perlindungan lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, Komisi XII akan bekerja untuk meningkatkan iklim investasi dengan mendorong kebijakan yang menarik investasi, mempermudah perizinan, dan memastikan kepastian hukum bagi investor, serta mendukung hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

Komisi XII memiliki peran krusial dalam isu-isu nasional seperti ketahanan energi, memastikan pasokan energi yang stabil dan diversifikasi sumber energi. Komisi ini juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Kontribusinya juga mencakup peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui investasi yang berkualitas, serta penanganan perubahan iklim dengan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan mitigasi dan adaptasi. Selain itu, Komisi XII mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

Warga negara dapat berinteraksi atau berurusan dengan Komisi XII DPR RI dalam beberapa konteks, seperti penyampaian aspirasi, keluhan, atau masukan terkait kebijakan di bidang energi, lingkungan hidup, dan investasi. Masyarakat juga dapat memantau dan memberikan umpan balik terhadap kinerja Komisi XII dalam mengawasi pemerintah terkait isu-isu tersebut. Partisipasi publik juga dimungkinkan dalam proses legislasi atau perumusan kebijakan yang berkaitan dengan ruang lingkup Komisi XII melalui mekanisme yang disediakan oleh DPR RI, serta pengaduan terkait dugaan pelanggaran atau ketidakadilan dalam pengelolaan ESDM, lingkungan, atau investasi.

Komisi XII DPR RI adalah entitas baru yang strategis dalam struktur DPR RI periode 2024-2029, dengan fokus pada energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Mandatnya mencerminkan prioritas nasional terhadap keberlanjutan, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan ruang lingkup yang luas dan mitra kerja yang krusial, Komisi XII diharapkan memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan legislasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus membuka jalur bagi partisipasi publik dalam isu-isu vital yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.