Pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penerapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Satuan Kerja Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi;
b.pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan
Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja yang membidangi akuntabilitas kinerja;
c.koordinasi untuk pengintegrasian Indikator Kinerja
Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran kegiatan;
d.Inspektorat Jenderal bertugas melakukan analisis atas
capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka memastikan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 0 5 / S K - P R . 0 1 . 0 2 / I I / 2 0 2 6 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029 No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit Pelaksana Rumus Keterangan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tujuan 1: Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Inklusif dan Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) IKT = RDTR Nasional(t) RDTR Nasional(t) Σ Penduduk Σ Penduduk Nasional x 100% Variabel:
1.RDTR OSS_NASIONAL(t):
Total RDTR yang terintegrasi dengan OSS secara nasional sampai tahun t Direktorat Jenderal Tata Ruang Konsep/definisi:
2.Rencana Detil Tata Ruang
(RDTR)_NASIONAL(t): total RDTR secara nasional sampai tahun t Indikator Kinerja Tujuan (IKT)
1.Sebagai salah satu upaya representasi
kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, yang dikontribusikan melalui penyediaan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)
2.Melalui penyediaan RDTR yang
terintegrasi OSS, dukungan ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi akan meningkat
3.∑PENDUDUK NASIONAL(t):
Jumlah penduduk nasional tahun t (Sumber)
1.Jumlah Penduduk:
Badan Pusat Statistik (BPS)
2.RDTR terintegrasi OSS:
Database Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) Asumsi: Penduduk terdistribusi merata pada tiap Wilayah Perencanaan RDTR Persen (%) Maximize Ya Tahunan Interpretasi... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -7- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Interpretasi:
1.Penduduk yang tinggal di daerah
dengan RDTR yang terintegrasi OSS, diasumsikan akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan berusaha karena adanya dukungan ekosistem kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS
2.Semakin banyak RDTR yang
terintegrasi OSS dan semakin banyak daerah yang memiliki RDTR terintegrasi OSS, diharapkan akan meningkatkan iklim kemudahan berusaha
3.Kondisi 100% tercapai jika
seluruh RDTR sudah terintegrasi dengan OSS 1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan IKSS 1.1 (Nasional) = Penduduk RTRWPPB(i)(t) Penduduk Nasional(t) 𝑥 100% IKSS 1.1 (Provinsi) = Penduduk RTRWKPB(i)(t) Penduduk Provinsi(j)(t) 𝑥 100% Interpretasi
1.Melalui penyediaan RTRW yang sudah
mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan memberikan pertimbangan aspek lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung wilayah, akan mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dari sisi perencanaan tata ruang
2.Semakin banyak jumlah RTRW yang
terbit dan sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup diharapkan terjaga dan meningkat melalui kontribusi pengaturan, pembinaan, dan perencanaan tata ruang Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Jenderal Tata Ruang Konsep/definisi:
1.Sebagai salah satu
upaya representasi kinerja penyelenggaraan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, yang dikontribusikan melalui dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan
2.Penduduk yang tinggal
di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan...Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -8- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan berkelanjutan, diasumsikan akan memiliki (potensi) ruang hidup yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan, karena dokumen RTR sudah memperhatikan aspek lingkungan dan kerawanan bencana, daya dukung dan daya tampung wilayah Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan One Spatial Planning Policy (OSPP) Konsep/Definisi:
1.Sebagai bentuk fokus
agar Pemerintah mendorong dan memperkuat komitmen serta sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan dan menetapkan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan RTRW Provinsi yang sudah terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai implementasi OSPP
2.Sebagai bentuk
penilaian kinerja pembinaan perencanaan tata IKP 1= ∑ Pemda RTRWPB(t) Pemda x 100% (Variabel)
1.Pemda_RTRWPB(t):
Jumlah Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP
2.PEMDA:
Jumlah total Prov /Kab/Kota di seluruh Indonesia (Sumber) Database DJTR dan BPS Interpretasi: IKP ini merupakan nilai proporsi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP pada level Pemerintah Daerah. Kondisi 100% diharapkan terjadi sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dan pembinaan oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan RTRW Persen (%) Maximize Ya Tahunan ruang daerah...Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -9- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan ruang daerah. Peran Kementerian ATR/BPN, melalui DJTR, selaku regulator dan fasilitator dalam perencanaan tata ruang daerah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya RTR daerah Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan One Spatial Planning Policy (OSPP) Konsep/Definisi:
1.Dokumen Persetujuan
Substansi RTRW Prov/Kab/Kota sebagai dokumen persetujuan substansi terhadap rancangan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota
2.Sebagai salah satu
upaya implementasi OSPP dalam penyelesaian RTRW Provinsi yang mengintegrasikan matra darat dan laut
3.Sebagai evidence
kinerja: Dokumen Persub RTRW Prov/Kab/Kota RTRWPBOSPP(t) = ∑ Realisasi Persub RTRW(t) 𝑡=2029 𝑡=2025 Target Persub RTRW Variabel)
1.Realisasi Persub RDTR(t):
Akumulasi Realisasi Persub RDTR, yang ekuivalen dengan RDTR yang siap terintegrasi OSS, pada tahun t
2.Target Persub_RDTR:
Target Persub RDTR, yang ekuivalen dengan target RDTR yang siap terintegrasi OSS, dalam 5 tahun (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi:
1.Dokumen Persetujuan Substansi RTRW
Prov/Kab/Kota sebagai variabel dalam IKK "Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP", yang menjadi representasi kinerja pembinaan perencanaan tata ruang daerah dan merupakan produk akhir dalam domain Kementerian ATR/BPN sebelum penetapan Perda RTRW.
2.Semakin meningkatnya jumlah dan
terbarukannya dokumen RTRW Prov/Kab/Kota sebagai acuan rencana pembangunan daerah, maka rencana pembangunan daerah akan semakin berkualitas Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I dan II Terwujudnya... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -10- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Konsep/Definisi: Merupakan indikator untuk mengukur terwujudnya penatagunaan tanah yang berkualitas dalam rangka memberikan bahan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) ΣA Variabel : - Data Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Regional, Data NPGT Sektoral, Data Tanah Kritis Interpretasi: Semakin banyak rekomendasi yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas Rencana Tata Ruang yang disusun Rekomen dasi Kebijakan Maximize Ya Tahunan Direktorat Penatagunaan Tanah 1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Konsep/Definisi:
1.Sebagai salah satu
upaya representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, yang dikontribusikan melalui penyediaan dokumen RTR
2.Melalui penyediaan
RDTR yang terintegrasi OSS, dukungan ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi akan meningkat IKSS 1.2 = RDTROSS Nasional(t) RDTR Nasional(t) ΣPenduduk Nasional(t) ΣPenduduk Nasional(t) (Variabel)
1.RDTROSS_NASIONAL(t):
Total RDTR yang terintegrasi dengan OSS secara nasional sampai tahun t
2.RDTR_NASIONAL(t):
total RDTR secara nasional sampai tahun t
3.∑PENDUDUK NASIONAL(t):
Jumlah penduduk nasional tahun t (Sumber)
1.Jumlah Penduduk:
BPS
2.RDTR terintegrasi OSS:
Database DJTR Asumsi: Penduduk terdistribusi merata pada tiap WP RDTR Interpretasi:
1.Penduduk yang tinggal di daerah dengan
RDTR yang terintegrasi OSS, diasumsikan akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan berusaha karena adanya dukungan ekosistem kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS
2.Semakin banyak RDTR yang terintegrasi
OSS dan semakin banyak daerah yang memiliki RDTR terintegrasi OSS, Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Jenderal Tata Ruang diharapkan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -11- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan diharapkan akan meningkatkan iklim kemudahan berusaha
3.Kondisi 100% tercapai jika seluruh
RDTR sudah terintegrasi dengan OSS Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Konsep/Definisi:
1.Persentase K-KKPR
sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang
2.Indikator Kinerja
Program (IKP) ini juga merupakan Indikator Kinerja RPJMN bidang tata ruang IKP 2= ∑ K_KKPR(t) KKPR(t) x 100% (Variabel)
1.K_KKPR(t):
Jumlah Konfirmasi KKPR yang terbit pada tahun t
2.KKPR(t):
Jumlah penerbitan KKPR pada tahun t (Sumber) GISTARU dan BKPM Interpretasi: Semakin tinggi proporsi konfirmasi KKPR mengindikasikan semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS serta meningkatnya akses dan ekosistem kemudahan berusaha. Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Jenderal Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya RTR Daerah Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS Konsep/Definisi:
1.Dokumen Persetujuan
Substansi Ranperkada RDTR sebagai dokumen persetujuan substansi terhadap rancangan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Perkada RDTR Siap OSS(t) = ∑ Realisasi Persub RDTR(t) 𝑡=2029 𝑡=2025 Target Persub RDTR x 100% (Variabel)
1.Realisasi Persub RDTR(t):
Akumulasi Realisasi Persub RDTR, yang ekuivalen dengan RDTR yang siap teintegrasi OSS, pada tahun t
2.Target Persub_RDTR: Target Persub
RDTR, yang ekuivalen dengan target RDTR yang siap teintegrasi OSS, dalam 5 tahun (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi:
1.Dokumen Persetujuan Substansi
Ranperkada RDTR sebagai variabel dalam IKK "Persentase RDTR yang siap Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I dan II
2.Sebagai...
Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -12- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan
2.Sebagai evidence
kinerja: Dokumen Persub RDTR Kab/kota terintegrasi dengan OSS", yang menjadi representasi kinerja pembinaan perencanaan tata ruang daerah dan merupakan produk akhir dalam domain Kementerian ATR/BPN sebelum penetapan Perkada RDTR Kabupaten/Kota
2.Semakin banyak RDTR, akan
meningkatkan daya saing wilayah, terutama dalam mendukung penciptaan ekosistem kegiatan berusaha/berinvestasi Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail Konsep/Definisi: Merupakan indikator untuk mengukur terwujudnya penatagunaan tanah berbasis mikro yang berkelanjutan dalam rangka memberikan bahan pertimbangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) =ΣA A= Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail, Variabel : - Data Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan, Data Potensi Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar Sumber: Kementerian ATR/BPN Interpretasi: Semakin banyak rekomendasi yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas Rencana Detail Tata Ruang yang disusun Rekomen dasi Kebijaka n Maximize Ya Tahunan Direktorat Penatagunaan Tanah Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional Konsep/Definisi:
1.Persentase akumulasi
realisasi pemenuhan dokumen RTR Nasional sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pelaksanaan perencanaan tata IKP3 = (0,4NASi + 0,4SPRi + 0,2NSPKi)100% (Variabel)
1.NAS(i): Persentase akumulasi realisasi
pemenuhan dokumen RTR Nasional
2.SPR(i): Persentase akumulasi penilaian
Kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR
3.NSPK(i): Persentase akumulasi
pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Tata Ruang (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi: Pemenuhan dokumen RTR Nasional, NSPK Tata Ruang, dan instrumen Sinkronisasi Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Jenderal Tata Ruang ruang... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -13- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan ruang khususnya penyediaan RTR nasional.
2.Persentase akumulasi
penilaian kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pemanfaatan ruang.
3.Persentase akumulasi
pemenuhan NSPK Tata Ruang sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pengaturan penataan ruang melalui penyediaan NSPK. Pemanfaatan Ruang sebagai upaya peningkatan kinerja perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional. Semakin tinggi persentase akan meningkatkan kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional dalam mendukung terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya RTR Nasional Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Konsep/Definisi:
1.Dokumen
Harmonisasi Raperpres RTR Nasional (Pulau/Kepulauan dan KSN) sebagai dokumen harmonisasi rancangan regulasi: Rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan NAS(t) = Σt=2025 t=2029 Realisasi RTR Nas(t) Target RTR Nas x100% (Variabel)
1.Realisasi RTR_NAS(t):
Akumulasi realisasi Dokumen Siap Harmonisasi (Revisi) RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RDTR KPN sampai tahun t
2.TARGET RTR_NAS:
Jumlah target Dokumen Siap Harmonisasi (Revisi) RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RDTR KPN dalam 5 tahun (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi:
1.Dokumen Harmonisasi Raperpres RTR
Nasional (Pulau/Kepulauan dan KSN) sebagai salah satu indikator dalam penilaian IKK "Persentase Akumulasi Realisasi Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Perencanaan Tata Ruang ruang... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -14- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat dalam penataan ruang. RTR untuk wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2.Dokumen
Harmonisasi Raperpres Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) sebagai rancangan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
3.Sebagai evidence
kinerja: Surat permohonan/pengaju an harmonisasi dari Menteri ATR/Kepala BPN kepada Menteri Hukum.
4.Sebagai salah satu
implementasi OSPP Pemenuhan Dokumen RTR Nasional", sebagai representasi kinerja RTR Nasional dan merupakan produk akhir dalam domain Kementerian ATR/BPN sebelum diajukan ke penetapan Perpres. • Dengan adanya Dokumen Harmonisasi Raperpres RTR Pulau/Kepulauan diharapkan tersusun dokumen harmonisasi rancangan regulasi yang nantinya akan dilanjutkan ke proses penetapan dan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan: keterpaduan pembangunan dalam lingkup regional Pulau/Kepulauan; keserasian pembangunan Pulau/Kepulauan dengan wilayah provinsi dan kabupaten/kota; tata ruang Pulau/Kepulauan yang berkualitas. • Dengan adanya Dokumen Harmonisasi Raperpres RTR KSN, diharapkan tersusun rancangan regulasi yang nantinya akan dilanjutkan ke proses penetapan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan: keterpaduan pembangunan dalam lingkup KSN; keserasian pembangunan KSN dengan wilayah sekitarnya serta wilayah provinsi dan kabupaten/kota dimana KSN berada; dan tata ruang KSN yang berkualitas.
2.Dokumen Harmonisasi Raperpres RDTR
KPN sebagai salah satu indikator dalam penilaian IKK "Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional", sebagai representasi kinerja RTR Nasional dan merupakan produk akhir dalam domain Kementerian ATR/BPN sebelum diajukan ke penetapan Perpres. • Dengan adanya Dokumen Harmonisasi Raperpres RDTR KPN, diharapkan dapat menjadi rancangan dokumen harmonisasi regulasi yang nantinya akan dilanjutkan ke proses penetapan dan dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan di dalam kawasan perbatasan negara -> khususnya... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -15- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan khususnya dalam hal penyelesaian RTRWN yang diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional dan RTR KSN yang diintegrasikan dengan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT). menjamin terwujudnya tata ruang kawasan perbatasan negara yang berkualitas -> menjadi ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada setiap kawasan perbatasan negara. Tersedianya NSPK Tata Ruang Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen Legal/Rancangan NSPK Tata Ruang Konsep/Definisi:
1.Dokumen NSPK
sebagai pembentukan landasan hukum bagi para pemangku kepentingan dalam penataan ruang khususnya aspek perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.
2.Sebagai evidence
kinerja: Dokumen legal dan/atau rancangan NSPK bidang tata ruang. NAS(t) = Σt=2025 t=2029 Realisasi NSPK(t) Target NSPK 100% (Variabel)
1.Realisasi NSPK(t):
Akumulasi Realisasi rancangan NSPK bidang tata ruang sampai tahun t
2.TARGET NSPK:
target NSPK dalam 5 tahun (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi: Dengan jumlah dokumen NSPK bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang bertambah, diharapkan semakin meningkatkan kualitas dan kinerja perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Perencanaan Tata Ruang Tersedianya instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR Konsep/Definisi: NAS(t) = Σt=2025 t=2029 KKPR Penilaian Terbit (t) KKPR Penilaian Terbayar (t) 100% (Variabel)
1.KKPR Penilaian_Terbit(t):
akumulasi jumlah Penerbitan KKPR dengan penilaian kewenangan pusat pada tahun t
2.KKPR Penilaian_Terbayar(t):
Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Berdasarkan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -16- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Berdasarkan Peraturan Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Pelaksanaan KKPR terdiri atas: a.KKPR untuk kegiatan berusaha; b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. KKPR sebagai salah satu instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang yang menjadi salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha sebagai amanat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Sebagai evidence kinerja: Dokumen penerbitan KKPR dengan penilaian yang menjadi kewenangan pusat. akumulasi jumlah Permohonan KKPR dengan penilaian kewenangan pusat yang PNBP-nya sudah dibayar (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi: Dengan terbitnya KKPR, diharapkan kegiatan pemanfaatan ruang/pembangunan tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang nasional maupun daerah dan sesuai dengan RTRW/RDTR yang berlaku. Semakin meningkatnya persentase dan terlayaninya penerbitan KKPR, diharapkan akan meningkatkan ekosistem kemudahan berusaha. Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Konsep/Definisi: ΣA A = Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Variabel: Data Layanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah, Data Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), Layanan Penatagunaan Tanah Layanan Maximize Ya Tahunan Direktorat Penatagunaan Tanah merupakan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -17- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah layanan yang dihasilkan dalam rangka kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berkelanjutan Interpretasi: Semakin banyak layanan yang dihasilkan, maka semakin baik karena dukungan regulatif dan fasilitatif pemerintah dalam mewujudkan tertib tata guna tanah. Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang IKT = Σ(KKPR Patuh ⁄ KKPR yang Dinilai) Persen (%) Maximize Iya Tahunan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 1.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Konsep/Definisi: Nilai yang menunjukkan kondisi ruang yang aman dan nyaman yang diukur dari tingkat kepatuhan pengguna ruang terhadap rencana tata ruang dan persyaratan izin pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). IKSS1 = Σ(KKPR Patuh ⁄ KKPR yang Dinilai) Variabel : KKPR Patuh : Jumlah dokumen KKPR dengan nilai patuh KKPR yang Dinilai : Jumlah dokumen KKPR yang dinilai Sumber Data : Laporan Kineja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Interpretasi: Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap KKPR, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap RTR, dimana Ketika RTR sudah dipatuhi, maka kualitas ruang hidup masyarakat akan naik dan tujuan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat akan tercapai Persen (%) Maximize Iya Tahunan Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan IKP₁ = ∑ ((KKPR patuhᵢ / KKPR dinilaiᵢ) + (RTR terwujudᵢ / RTR dinilaiᵢ) + (Rekomendasi Indis / Target Rekomendasi Indisᵢ)) / 3 Keterangan : KKPR patuh (t) : Jumlah dokumen KKPR dengan nilai patuh pada tahun t KKPR dinilai (t) : Jumlah dokumen KKPR yang dinilai pada tahun t RTR terwujud (t) : Jumlah kawasan yang terwujud sesuai dengan RTR yang dilakukan pada tahun t RTR dinilai (t) : Jumlah kawasan yang dinilai perwujudannya pada tahun t Rekomendasi indis (t) : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun t Target Rekomendasi indis : Target Jumlah Persen (%) Iya Tahunan ruang... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -18- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan ruang seperti KKPR yang patuh, perwujudan RTR dan rekomendasi penerapan insentif dan disinsentif. Indikator ini dikontribusikan dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KKPR dan rencana tata ruang merupakan kondisi dimana outcome pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang telah tercapai. Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Interpretasi: Kepatuhan terhadap KKPR dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR mencerminkan sejauh mana tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Melalui tingkat kepatuhan KKPR, tergambar sejauh mana pelaku kegiatan pemanfaatan ruang melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan, sedangkan tingkat perwujudan RTR menunjukkan seberapa besar ketepatan pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan. Kedua indikator ini diwujudkan melalui pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk upaya pencegahan maupun tindakan penertiban dalam bentuk upaya pengenaan sanksi. Sehingga jika seluruh indikator terpenuhi, maka pemanfaatan ruang akan sesuai dengan rencana tata ruang. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR Persentase penilaian pelaksanaan KKPR Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur tingkat penilaian pelaksanaan KKPR untuk menjamin kepatuhan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP UMK). IKK₁ = (∑ KKPR dinilai₍ₜ₎) / (∑ₜ₌₁⁵ KKPR dinilai) KKPR dinilai (t) : Jumlah dokumen KKPR yang dinilai pada tahun tahun t KKPR dinilai : Target Jumlah dokumen KKPR yang dinilai dalam 5 tahun Interpretasi: Persentase penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada jumlah dokumen KKPR yang dinilai pelaksanaannya pada tahun penilaian terhadap target dokumen KKPR yang dinilai dalam periode 5 tahun. Sehingga jika indikator terpenuhi maka persentase penilaian pelaksanaan KKPR tercapai. Persen (%) Maximize Iya Tahunan Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penilaian... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -19- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah dokumen KKPR yang dinilai pada tahun penilaian dibandingkan dengan target jumlah dokumen yang dinilai dalam periode 5 tahun. Indikator ini dikontribusikan dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dimana, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KKPR merupakan kondisi dimana outcome pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang telah tercapai. Indikator keberhasilan KKPR :
1.Jumlah hasil kajian Awal Dokumen
KKPR yang lengkap dan tidak lengkap
2.Jumlah hasil penilaian kepatuhan
pelaksanaan ketentuan KKPR.
3.Persentase dokumen KKPR yang
dilakukan penilaian pelaksanaan Terlaksananya penilaian perwujudan RTR Persentase penilaian perwujudan RTR Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur tingkat perwujudan rencana tata ruang terhadap perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang. Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian program, lokasi dan waktu indikasi program utama sistem jaringan prasarana dengan kondisi aktual atau realisasi dan progress tahapan pembangunan (dalam persentase). Sementara itu, penilaian perwujudan rencana pola IKK₂ = (∑ RTR dinilai₍ₜ₎) / (∑ₜ₌₁⁵ RTR dinilai) RTR dinilai₍ₜ₎ : Jumlah kawasan yang dilakukan penilaian perwujudannya pada tahun t RTR dinilai : Target jumlah kawasan yang dinilai perwujudannya dalam 5 tahun Interpretasi: Persentase penilaian perwujudan RTR dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada Jumlah kawasan yang dilakukan penilaian perwujudannya pada tahun penilaian dibandingkan dengan Target Jumlah kawasan yang dinilai perwujudannya dalam periode 5 tahun. Sehingga jika indikator terpenuhi maka persentase penilaian perwujudan RTR tercapai. Indikator keberhasilan Penilaian Perwujudan RTR :
1.Jumlah kajian keselarasan antara IPU
dan muatan RTR Persen (%) Maximize Iya Tahunan ruang... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -20- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan ruang dilakukan dengan perbandingan luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung maupun budidaya dan luas kawasan peruntukan/zona lindung maupun budidaya dalam rencana pola ruang. Penilaian ini dilakukan berdasarkan jumlah kawasan yang dilakukan penilaian perwujudannya pada tahun penilaian dibandingkan dengan Target jumlah kawasan yang dinilai perwujudannya dalam periode 5 tahun. Indikator ini dikontribusikan dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dimana, pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang merupakan kondisi dimana outcome pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang telah tercapai.
2.Jumlah hasil perhitungan persentase
keterwujudan rencana struktur dan pola ruang berdasarkan RTR.
3.Persentase RTR kewenangan pusat
yang dilakukan penilaian perwujudan RTR (yang telah memasuki masa PK dan revisi) Tersedianya rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif Persentase rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. IKK₃ = (∑ Rekomendasi indis₍ₜ₎) / (∑ₜ₌₁⁵ Rekomendasi indis) Rekomendasi indis (t) : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun t Rekomendasi indis : Target Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif dalam 5 tahun Interpretasi: Persentase Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif dilakukan berdasarkan hasil evaluasi padajumlah Dokumen Rekomendasi Persen (%) Maximize Iya Tahunan Kegiatan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -21- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyusunan rekomendasi pemberian insentif-disinsentif sebagai tindak lanjut penilaian perwujudan pemanfaatan ruang dalam rangka mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan. pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR, memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR, dan meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR. Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR. Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun dibandingkan dengan Target Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif dalam periode 5 tahun. Sehingga jika indikator terpenuhi maka persentase Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif tercapai. Indikator keberhasil rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif :
1.Tersusunnya rekomendasi
pemberian insentif dan disinsentif untuk wilayah provinsi/Kab/kota
2.Tersusunnya petunjuk teknis
mekanisme pemberian insentif dan disinsentif menindaklanjuti... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -22- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional. Rekomendasi ini dilakukan berdasarkan jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun dibandingkan dengan Target Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif dalam periode 5 tahun. Indikator ini dikontribusikan dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dimana, pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang merupakan kondisi dimana outcome pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang telah tercapai. Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan upaya penertiban pemanfaatan ruang, baik melalui pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang maupun fasilitasi IKK₅ = (0.3 × (∑ Sanksi Adm₍ₜ₎ / ∑ₜ₌₁ⁿ Sanksi Adm)) + (∑ Sanksi Pidana₍ₜ₎ / ∑ₜ₌₁ⁿ Sanksi Pidana) + (∑ Fasilitasi Pengenaan Sanksi Adm₍ₜ₎ / ∑ₜ₌₁ⁿ Fasilitasi Pengenaan Sanksi Adm) + (0.1 × (∑ Operasionalisasi PPNS Daerah₍ₜ₎ / ∑ₜ₌₁ⁿ Operasionalisasi PPNS Daerah)) • Sanksi Adm (t) : Jumlah kasus yang dilakukan pengenaan sanksi administratif pada tahun t • Sanksi Adm : Target jumlah kasus yang dilakukan pengenaan sanksi administratif dalam 5 tahun • Sanksi Pidana (t) : Jumlah kasus yang dilakukan pengenaan sanksi administratif pada tahun t • Sanksi Pidana : Target jumlah kasus yang dilakukan pengenaan sanksi pidana dalam 5 tahun • Fasilitasi pengenaan sanksi Adm (t) : Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi/pendampingan pengenaan Persen (%) Maximize Iya Tahunan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang penguatan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -23- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan penguatan kapasitas perangkat daerah. Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana pada tahun berjalan, masing-masing dibandingkan dengan target lima tahunan. Selain itu, indikator ini juga mencakup jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dalam pengenaan sanksi administratif, serta jumlah Daerah (Provinsi) yang melaksanakan kegiatan Operasionalisasi Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah, masing-masing dibandingkan dengan target lima tahunan. Masing-masing aspek memiliki besaran kontribusi yang berbeda dalam penilaian, di mana pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang (baik di pusat maupun di daerah) memiliki kontribusi sebesar 90%, sedangkan pelakasanaan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat pada tahun t • Fasilitasi pengenaan sanksi Adm : Target jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang akan mendapatkan fasilitasi/pendampingan pengenaan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat dalam 5 tahun • Operasionalisasi PPNS Daerah (t) : Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah pada tahun t • Operasionalisasi PPNS Daerah : Target jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah dalam 5 tahun Sumber data: Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Interpretasi: Persentase penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang mencerminkan sejauh mana upaya penertiban pemanfaatan ruang telah dilaksanakan secara optimal melalui mekanisme pengenaan sanksi dan fasilitasi penguatan perangkat daerah. Tingkat keberhasilan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana pada tahun berjalan menunjukkan efektivitas penertiban terhadap kasus pelanggaran, sedangkan jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi pendampingan pelaksanaan pengenaan sanksi adiministratif serta jumlah Daerah (Provinsi) yang melaksanakan kegiatan Operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah mencerminkan dukungan Pemerintah kegiatan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -24- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan kegiatan Operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah memiliki kontribusi sebesar 10%. Pusat dalam membangun kapasitas kelembagaan pelaksanaan penegakan hukum di daerah. Besaran bobot kontribusi digunakan sehingga setiap aspek dapat diukur secara proporsional sesuai dengan peran dan tingkat pengaruhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang. Bobot 90% diberikan kepada aspek pengenaan sanksi dikarenakan pengenaan sanksi merupakan instrumen utama yang dilakukan dalam pencapaian output peneriban pemanfaatan ruang, sementara bobot 10% diberikan kepada operasionalisasi sekretariat PPNS penataan ruang daerah sebagai kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh daerah dalam pencapaian output peneriban pemanfaatan ruang. 1.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Konsep/Definisi: Nilai yang menunjukkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penataan ruang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini mengukur peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan dan IKSS₂ = ∑ (Prov yang mengalami peningkatan kinerja TURBINLAK / Provinsi di Indonesia) Variabel : Provinsi yang Mengalami Peningkatan Kinerja TURBINLAK : Jumlah Provinsi yang Mengalami Peningkatan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) Provinsi di Indonesia : Jumlah Provinsi di Indonesia Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Interpretasi: Semakin banyak pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, maka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penataan ruang dapat semakin terlayani dengan baik. Persen (%) Maximize Iya Tahunan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pelaksanaan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -25- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK). Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur kinerja penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. IKP₂ = ∑ ( (Kawasan yang berkinerja min. sedang₍ₜ₎ / Target Kawasan yang dinilai berkinerja min. sedang₍ₜ₎) + (Prov yang berkinerja SP ≥ 50₍ₜ₎ / Target Prov yang berkinerja SP ≥ 50₍ₜ₎) + (Prov yang bernilai kinerja ≥ 50₍ₜ₎ / Target Prov yang berkinerja TURBINLAK ≥ 50₍ₜ₎) + (Prov yang berkinerja FM Efektif & Efisien₍ₜ₎ / Target Prov yang dinilai berkinerja FM Efektif & Efisien₍ₜ₎) ) / 4 Keterangan : Jumlah Kawasan yang Berkinerja min.sedang (t) : Jumlah Kawasan yang telah Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan pada tahun t Target Kawasan yang dinilai Berkinerja min.sedang (t) : Target Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan pada tahun t Jumlah Provinsi yang Berkinerja SP ≥ 50 (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang pada tahun t Target Provinsi yang Berkinerja SP ≥ 50 (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang pada tahun t Jumlah Provinsi yang Bernilai Kinerja ≥50 (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) pada tahun t Target Provinsi yang Dinilai Kinerja Turbinlak (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) pada tahun t Jumlah Provinsi yang Berkinerja Fungsi & Manfaat Penataan Ruang dengan Nilai Efektif dan Efisien (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun t Target Provinsi yg Berkinerja Fungsi & Manfaat Penataan Ruang dengan Nilai Efektif dan Efisien (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun t Persen (%) Maximize Iya Tahunan Sumber Data... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -26- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Interpretasi: Penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui 4 jenis pengawasan, yaitu pengawasan kinerja fungsi kawasan, pengawasan kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang, pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK), pengawasan kinerja fungsi dan manfaat (FM) penyelenggaraan penataan ruang. Semakin tinggi nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang, maka kinerja Pemerintah Daerah semakin baik dalam melayani Masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Penyelenggara an Penataan Ruang Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Konsep/Definisi: NIlai yang mengukur tingkat kinerja keberhasilan pelaksanaan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang, baik melalui pengawasan turbinlak, FM, standar pelayanan serta standar teknis kawasan. Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan jumlah pemerintah daerah yang dilakukan pengawasan (TURBINLAK, FM dan standar pelayanan) dibandingkan dengan target jumlah pemerintah IKK₄ = ( (∑ lokasi kinerja kawasan₍ₜ₎ / ∑ₜ₌₁⁵ target lokasi kinerja kawasan) + (∑ SP Provinsi₍ₜ₎ / ∑ₜ₌₁⁵ Target SP Provinsi) + (∑ Turbinlak Provinsi₍ₜ₎ / ∑ₜ₌₁⁵ Target Turbinlak Provinsi) + (∑ FM Provinsi₍ₜ₎ / ∑ₜ₌₁⁵ Target FM Provinsi) ) / 4 Lokasi Kinerja Kawasan yang dinilai(t) : Jumlah Kawasan yang telah diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan pada tahun t Target Lokasi Kinerja Kawasan yang dinilai: Target Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan dalam 5 tahun Kinerja SP (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang pada tahun t Target Kinerja SP Provinsi: Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dalam 5 tahun Turbinlak Provinsi (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) pada tahun t Target Turbinlak Provinsi : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) dalam 5 tahun Kinerja FM (t) : Jumlah Provinsi yang telah Persen (%) Maximize Iya Tahunan Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang daerah... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -27- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan daerah lima tahunan. Selain itu, indikator ini juga memperhitungkan jumlah kawasan yang dilakukan penilaian kinerja pemenuhan standar teknis kawasan dibandingkan dengan target jumlah kawasan lima tahunan. Masing-masing aspek pengawasan memiliki besaran kontribusi yang sama dalam penilaian. Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun t Target Kinerja FM : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam 5 tahun Interpretasi: Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang mencerminkan sejauh mana penataan ruang telah dilaksanakan secara optimal melalui mekanisme pengawasan penataan ruang yang meliputi pengawasan kinerja turbinlak, fm, standar pelayanan dan standar teknis kawasan. Tingkat keberhasilan menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang, dan efektivitas pengelola kawasan dalam meningkatkan kualitas kawasan. Bobot kontribusi menggunakan besaran yang sama karena setiap aspek memiliki tingkat pengaruh yang sama besar terhadap keberhaslan pengawasan penataan ruang . Indikator keberhasilan meliputi:
1.Jumlah Provinsi yang dilakukan
pengawasan kinerja TURBINLAK
2.Jumlah Provinsi yang dilakukan
Pengawasan kinerja Fungsi dan Manfaat
3.Jumlah Provinsi yang dilakukan
pengawasan kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang
4.Jumlah Kawasan yang dilakukan
pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Definisi: rata rata nilai tanah (t) − rata rata nilai tanah(t0 Keterangan: t = tahun berjalan t-1 = periode tahun sebelumnya Indeks Maximize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan rata rata nilai tanah acuan (t0) Indeks... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -28- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dampak dari berbagai kebijakan dan program strategis terhadap perubahan nilai ekonomi tanah di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan bagaimana pengelolaan tanah yang efektif, penataan ruang yang optimal, dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan nilai tanah secara signifikan. Rata-rata (a + b + c + d) / e Keterangan: • Laju pertumbuhan nilai transaksi (a) = (nilai transaksiₙ − nilai transaksiₙ₋₁) / nilai transaksiₙ₋₁ • Laju pertumbuhan nilai PNBP (b) = (nilai PNBPₙ − nilai PNBPₙ₋₁) / nilai PNBPₙ₋₁ • Laju pertumbuhan nilai BPHTB (c) = (nilai BPHTBₙ − nilai BPHTBₙ₋₁) / nilai BPHTBₙ₋₁ • Laju pertumbuhan nilai HT (d) = (nilai HTₙ − nilai HTₙ₋₁) / nilai HTₙ₋₁ • Laju pertumbuhan nilai tanah (e) = (nilai tanahₙ − nilai tanahₙ₋₁) / nilai tanahₙ₋₁ Interpretasi: Semakin mendekati nilai indeks 1 (kenaikan nilai tanah sebanding dengan kenaikan nilai tambah ekonomi pertanahan) maka semakin optimal tingkat pengelolaan pertanahan dan ruang BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan HT: Hak Tanggungan Pengembangan Pertanahan 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Peningkatan kualitas penyelenggara an kebijakan pertanahan dan tata ruang dalam mendukung perekonomian nasional Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Definisi: Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dampak dari berbagai kebijakan dan program strategis terhadap perubahan nilai ekonomi tanah di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan bagaimana pengelolaan tanah yang efektif, penataan ruang yang optimal, dan pembangunan Rata-rata (a + b + c + d) / e Keterangan: • Laju pertumbuhan nilai transaksi (a) = (nilai transaksiₙ − nilai transaksiₙ₋₁) / nilai transaksiₙ₋₁ • Laju pertumbuhan nilai PNBP (b) = (nilai PNBPₙ − nilai PNBPₙ₋₁) / nilai PNBPₙ₋₁ • Laju pertumbuhan nilai BPHTB (c) = (nilai BPHTBₙ − nilai BPHTBₙ₋₁) / nilai BPHTBₙ₋₁ • Laju pertumbuhan nilai HT (d) = (nilai HTₙ − nilai HTₙ₋₁) / nilai HTₙ₋₁ • Laju pertumbuhan nilai tanah (e) Keterangan: t = tahun berjalan t-1 = periode tahun sebelumnya Interpretasi: Semakin mendekati nilai indeks 1 (kenaikan nilai tanah sebanding dengan kenaikan nilai tambah ekonomi pertanahan) maka semakin optimal tingkat pengelolaan pertanahan dan ruang Indeks Maximize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan infrastruktur... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -29- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan infrastruktur dapat meningkatkan nilai tanah secara signifikan. = (nilai tanahₙ − nilai tanahₙ₋₁) / nilai tanahₙ₋₁ Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah Definisi: Indikator ini mencerminkan peningkatan nilai tanah yang merupakan hasil dari kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan rata rata nilai tanah (t) − rata rata nilai tanah(t0) rata rata nilai tanah acuan (t0) Keterangan: t = tahun berjalan t0 = tahun acuan (tahun 2024) Interpretasi: Semakin tinggi persentase peningkatan nilai tanah mencerminkan kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan yang optimal Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Definisi: Mencerminkan kesesuaian luas pengadaan tanah yang terealisasi dengan target luas pengadaan tanah di Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi yang telah ditetapkan Realisasi luas pengadaan tanah/Target luas pengadaan tanah dalam SK Penlok) x 100% Realisasi Luas dari pengukuran di tahap pelaksanaan, Luas Penlok dari Luas yang tertera dalam SK Penetapan Lokasi. Interpretasi: Semakin tinggi persentase ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum mencerminkan kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditetapkan Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah Definisi: Mencerminkan jumlah lokasi tanah yang menjadi potensi lokasi pencadangan tanah Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah Hasil Survei dan rekapitulasi data pencadangan tanah Interpretasi: Jumlah lokasi tanah yang berpotensi menjadi lokasi pencadangan tanah Lokasi Maximize Tidak Tahunan Terwujudnya Bidang-bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah Definisi: Jumlah bidang tanah yang dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah. ΣA Keterangan A : Jumlah bidang tanah yang selesai dilaksanakan konsolidasi tanah Interpretasi: Semakin tinggi realisasi bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah, maka semakin tinggi penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Bidang Maximize Ya Tahunan Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Pertanahan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -30- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik Bidang tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah merupakan perwujudan dari Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal, meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah pemanfaatan tanah yang dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang serta semakin tinggi tanah yang tersedia untuk kepentingan umum Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan Definisi: Dalam melakukan pengembangan pertanahan, dibutuhkan suatu perencanaan kegiatan untuk menentukan dimana lokasi potensi pengembangan itu akan dilakukan. Kegiatan ini bernama Identifikasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3). Jumlah lokasi IP3 yang dilaksanakan merupakan akumulasi dari target lokasi IP3 yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan per tahun sehingga angkanya akan berbeda- beda tiap tahun. Hasil akhirnya berupa lokasi A x % target penambahan setiap tahun Keterangan A :Total Luas Wilayah Perencanaan Pengembangan Pertanahan Tahun Sebelumnya % target penambahan setiap tahun : Persentase penambahan % target 2025 : 10 % % target 2026 : 10 % % target 2027 : 15 % % target 2028 : 15 % % target 2029 : 20 % Interpretasi: Semakin banyak lokasi wilayah perencanaan pengembangan pertanahan (dihitung dalam satuan Ha) artinya semakin banyak lokasi yang lebih bisa dioptimalisasi manfaat tanah dengan meningkatkan penggunaan tanah dan pengembangan kawasan agar lebih produktif, berdaya guna, dan bermanfaat untuk kepentingan umum, sesuai dengan rencana tata ruang Hektar Maximize Ya Tahunan Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan potensial... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -31- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan potensial yang dapat dikembangkan untuk pengembangan pertanahan berbasis Kawasan, dan diharapkan jumlah luas lokasi potensial yang dapat dikembangkan akan terus bertambah tiap tahun secara terukur Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah Definisi: Perbandingan jumlah masyarakat yang sepakat ikut konsolidasi tanah dibandingkan jumlah masyarakat yang disosialisasikan hasil kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam Penyelenggaraan Konsoildasi Tanah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (A/B)x100 Keterangan A : Jumlah masyarakat sepakat ikut konsolidasi tanah B : Jumlah masyarakat yang disurvei dalam Perencanaan Konsolidasi Tanah Interpretasi: Semakin banyak masyarakat yang menjadi peserta konsolidasi tanah, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan penyelenggaraan konsolidasi tanah. Pembentukan kesepakatan /consensus building merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Konsolidasi Tanah . Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah Definisi: Informasi Nilai tanah merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar penentuan tarif (A/B)x100 Keterangan A : Total luas peta nilai tanah dalam satuan hektare B : Luas Area Penggunaan Lain (APL) dalam satuan hektare Interpretasi: Persen (%) Maximize tidak Tahunan Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Penerimaan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -32- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada layanan pertanahan di seluruh Indonesia. pembuatan dan pembaruan cakupan informasi nilai tanah sangat dibutuhkan untuk penarikan PNBP yang ada di Kantor Pertanahan Nilai tanah bersifat dinamis, secara ideal nilai tanah akan cenderung naik setiap tahun mengikuti perkembangan suatu wilayah, nilai tanah dapat naik secara signifikan karena adanya perubahan penggunaan lahan misalnya dari pertanian menjadi non-pertanian, namun tidak menutup kemungkinan nilai tanah akan turun karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya bencana alam atau penetapan suatu wilayah menjadi suatu peruntukan yang mengakibatkan nilai tanah turun misalnya penetapan lokasi tempat pembuangan sampah akhir Zona Nilai Tanah (ZNT). Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan Definisi: Peta nilai yang dimanfaatkan merupakan Peta ZNT atau Nilai Baku Tanah (NBT) yang telah dimanfaatkan oleh K/L/D pusat maupun daerah yang memiliki timbal balik secara nyata (A/B)x100 Keterangan A : Jumlah Satuan Kerja Kantor Pertanahan yang memanfaatkan Peta Nilai Tanah B : Total Satuan Kerja Kantor Pertanahan Interpretasi: Kerja sama pemanfaatan peta nilai tanah antara Kementerian ATR/BPN dengan K/L/D pusat maupun daerah merupakan salah satu bentuk peta nilai tanah yang dimanfaatkan salah satu bentuk kerja sama tersebut bisa dalam bentuk pertukaran informasi BPHTB ataupun informasi PBB dari pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN Persen (%) Maximize tidak Tahunan Jumlah penilai yang berkompeten Definisi: Penilai yang dimaksud merupakan penilai pertanahan adalah individu yang memiliki kompetensi melakukan penilaian tanah dan/atau properti ΣA Keterangan A : Jumlah lisensi penilai pertanahan Interpretasi: Penilai pertanahan berfungsi sebagai mitra Kementerian ATR/BPN salah satunya di bidang Pengadaan Tanah yang berfungsi saat menilai tanah/properti saat dibutuhkan untuk pengadaan tanah atau sebagai surveyor pada saat dibutuhkan untuk melakukan pembuatan/pembaruan peta ZNT SK Maximize tidak Tahunan Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna ΣA Keterangan A : Total lokasi yang membuat Laporan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Interpretasi: Laporan Maximize tidak Tahunan Definisi...Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -33- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Definisi: Informasi Ekonomi Pertanahan pada dasarnya berisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang secara langsung juga memengaruhi nilai tanah. Peningkatan nilai tanah dapat terjadi sebagai akibat dari program maupun kegiatan pertanahan yang dilaksanakan. Peningkatan nilai tanah selanjutnya akan menstimulasi peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut kemudian akan mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Tujuan 2 : Meningkatkan Kepastian Hak Atas Tanah yang Berkeadilan dan Mengutamakan Kepentingan Nasional Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Definisi: Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur bidang tanah bersertipikat yang memiliki kepastian hukum. Jika jumlah tanah bersertipikat yang dibatalkan sedikit maka dapat dianggap semakin baik kepastian perlindungan hak atas tanah Jumlah bidang tanah bersertipikat dikurangi jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya/ jumlah bidang tanah yang bersertipikat * 100% Cukup jelas Interpretasi: Semakin mendekati 100 %, maka semakin baik nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 3.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kepastian Hak Atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Definisi: Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur bidang tanah bersertipikat yang memiliki kepastian hukum. Jika jumlah tanah bersertipikat yang dibatalkan sedikit maka dapat dianggap semakin baik kepastian perlindungan hak atas tanah Jumlah bidang tanah bersertipikat dikurangi jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya/ Jumlah bidang tanah yang bersertipikat * 100% Cukup jelas Interpretasi: Semakin mendekati 100 %, maka semakin baik nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Indikator... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -34- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya infrastruktur pertanahan yang modern, terintegrasi lintas sektor, dan berkepastian hukum Persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya Definisi: Penghitungan untuk menghitung persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya Jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya/ Jumlah bidang tanah yang bersertipikat * 100% Cukup jelas Interpretasi: Semakin kecil persentase maka semakin rendah jumlah bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya Persen (%) Minimize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terselenggara nya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital Persentase bidang tanah yang bersertipikat Definisi: Ukuran kuantitatif sejauh mana bidang tanah yang sudah memiliki sertipikat Hak Atas Tanah sebagai capaian dalam memberikan kepastian hukum atas tanah melalui pendaftaran tanah Jumlah bidang tanah bersertipikat di T1 dikurangi T-1 dibagi jumlah seluruh bidang tanah *100% Cukup jelas Interpretasi: Semakin tinggi persentase, berarti semakin banyak bidang tanah yang sudah memiliki kepastian hukum melalui penerbitan sertipikat Persen (%) Maximize Tidak Perbulan Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Mitra Kerja Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerja sama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja Definisi: perbandingan antara jumlah PPAT yang lulus sertifikasi dengan jumlah seluruh PPAT yang menjadi sasaran PPAT yang lulus mengikuti ujian di T1 ditambah dengan PPAT yang mengikuti peningkatan kualitas di T1 dikurangi dengan PPAT yang lulus di T-1 ditambah dengan PPAT yang mengikuti peningkatan kualitas di T-1 dibagi dengan jumlah PPAT yang mengikuti ujian sertifikasi PPAT dikali 100 persen. Cukup jelas Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka semakin banyak PPAT yang sudah memenuhi standar kompetensi dan kualitas pelayanan akan semakin baik Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan Persentase penyelesaian kasus pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Jumlah Penyelesaian Kasus Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah kasus pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100% Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik Persen (%) Maximize Tidak Triwulan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Peraturan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -35- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah sengketa pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100% Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik Persen (%) Maximize Tidak Triwulan Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor. 21 Tahun 2020 Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah Konflik pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100% Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik Persen (%) Maximize Tidak Triwulan Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 Jumlah Penyelesaian Mafia Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah Mafia pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100% Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik Persen (%) Maximize Tidak Triwulan Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. Definisi: Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan yang disusun sesuai dengan Jumlah Realisasi Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan tahun berjalan/jumlah Target Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan * 100% Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi kesesuaian jumlah rekomendasi dengan target rekomendasi yang ditetapkan, maka capaian kinerja semakin baik Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Peraturan... Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -36- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 Jumlah Penyelesaian Perkara Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah Perkara pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100% Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Penanganan Pertanahan Pertanahan Indikator Kinerja Program (IKP) Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat Persentase Layanan Rutin Pertanahan Definisi: Penghitungan untuk menghitung layanan rutin yang diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN terkait Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Realisasi penyelesaian layanan pertanahan bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah/jumlah berkas masuk pada tahun berjalan * 100% Cukup jelas Interpretasi: Semakin mendekati 100%, maka penyelesaian terhadap pelayanan pertanahan semakin baik Persen (%) Maximize Tidak Perbulan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan Persentase Kebijakan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Definisi: Perhitungan untuk peraturan baru dan peraturan revisi yang disahkan terkait pendaftaran Tanah Peraturan baru ditambah dengan peraturan revisi pendaftaran tanah dibagi dengan jumlah keseluruhan Peraturan terkait pendaftaran tanah *100% Variabel : Jumlah kebijakan penetapan hak atas tanah dan ruang yang ditetapkan. Jumlah kebijakan penetapan hak atas tanah dan ruang yang menjadi target program. Interpretasi: Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa target kebijakan penetapan hak atas tanah dan ruang telah terpenuhi, mendukung kepastian hukum pertanahan dan tata ruang Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah di T1 dikurangi T-1 dibagi Jumlah SK variabel : Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak perorangan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -37- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan perorangan dan badan hukum Definisi: perhitungan yang menunjukkan sejauh mana jumlah Surat Keputusan pemberian/pengesahan hak atas tanah dan/atau ruang yang berhasil diterbitkan bagi subjek perorangan maupun badan hukum dibandingkan dengan jumlah SK yang direncanakan atau ditargetkan dalam suatu periode Pemberian Hak Atas Tanah di T-1 dikali 100 persen. Jumlah SK hak atas tanah dan ruang yang diterbitkan (perorangan dan badan hukum). Jumlah SK hak atas tanah dan ruang yang menjadi target sasaran Interpretasi: semakin tinggi persentase, maka semakin banyak masyarakat dan badan hukum yang mendapat kepastian hukum hak atas tanah dan ruang Atas Tanah dan Ruang Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadministra sian Tanah Ulayat Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Hak Pengelolaan Definisi: Perhitungan Surat Keputusan (SK) pemberian atau penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan (HPL) yang telah diterbitkan dibandingkan dengan jumlah SK yang direncanakan atau ditargetkan dalam periode tertentu. Jumlah SK Pemberian atau Penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan di T1 dikurangi T-1 dibagi Jumlah SK Pemberian atau Penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan di T-1 *100 %. Variabel : - Jumlah SK hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan HPL yang diterbitkan. - Jumlah SK hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan HPL yang menjadi target sasaran Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka menunjukkan dukungan optimal pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta penguatan pengelolaan tanah melalui HPL. Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Persentase Bidang tanah ulayat yang didaftarkan Definisi: Bidang tanah ulayat yang didaftarkan dibagi dengan bidang ulayat yang terverifikasi dikali 100 persen Variabel - Jumlah bidang tanah ulayat yang didaftarkan. Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Perhitungan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -38- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Perhitungan bidang tanah ulayat milik masyarakat hukum adat yang telah didaftarkan dalam sistem pendaftaran tanah nasional dibandingkan dengan jumlah bidang tanah ulayat yang menjadi target atau telah terverifikasi. - Jumlah bidang tanah ulayat yang terverifikasi. Interpretasi: Perhitungan bidang tanah ulayat milik masyarakat hukum adat yang telah didaftarkan dalam sistem pendaftaran tanah nasional dibandingkan dengan jumlah bidang tanah ulayat yang menjadi target atau telah terverifikasi. Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerja sama dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase Inisiasi Kerja sama dengan Lembaga dalam Layanan Pertanahan yang berjalan aktif Definisi: perbandingan inisiasi Kerja sama dengan mitra kerja dalam layanan pertanahan yang berjalan aktif Inisiasi kerja sama dengan mitra kerja dalam layanan pertanahan yang berjalan aktif dikurangi dengan inisiasi kerja sama dengan mitra kerja dalam layanan pertanahan yang tidak berjalan aktif dibagi dengan total keseluruhan kerja sama dengan mitra kerja dalam layanan pertanahan dikali 100 persen variabel : - Jumlah kerja sama dengan lembaga yang berjalan aktif. - Jumlah kerja sama yang diinisiasi/ditargetkan Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka inisisasi kerja sama akan semakin baik Persen (%) Maximize Tidak Triwulan Direktorat Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan Pengembangan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Persentase Kebijakan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Definisi: perbandingan kebijakan yang berkaitan dengan layanan pertanahan serta tata kelola dalam penetapan hak dan perdaftaran tanah yang disusun dibandingkan dengan jumalh kebiajakan yang direncanakan Kebijakan layanan pertanahan dan tata kelola yang ditetapkan di tahun berjalan dibagi dengan jumlah kebijakan yang ditargetkan dikali 100 persen Variabel - Jumlah kebijakan layanan pertanahan dan tata kelola yang ditetapkan/diimplementasikan. - Jumlah kebijakan yang ditargetkan dalam periode tertentu. Interpretasi: semakin tinggi persentase maka menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat regulasi dan tata kelola pertanahan yang mendukung kepastian hukum serta kualitas layanan. Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan Indikator... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -39- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Tujuan 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatkan Perekonomian dan Penurunan Tingkat Kemiskinan Melalui Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya Definisi: Penghitungan jumlah subjek penerima Redistribusi Tanah yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria IKT = (A/B) x 100% A = Jumlah Subjek Akses Penerima Reforma Agraria B = Jumlah Subjek Redistribusi Tanah Variabel: - Data Subjek Akses Penerima Reforma Agraria - Data Subjek Redistribusi Tanah Interpretasi: Semakin tinggi persentase jumlah penerima Redistribusi Tanah yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria maka makin bertambah tingkat kesejahteraan subjek Reforma Agraria Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Jenderal Penataan Agraria 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Keadilan Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan Definisi: Penghitungan untuk mengukur ketimpangan pemilikan tanah pada rumah tangga petani/nelayan penerima redistribusi tanah IKSS (IG) = 1 − Σ (Xi + 1 − Xi)(Yi + Yi + 1) Variabel:
1.Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan
Penerima Redistribusi Tanah
2.Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan
Penerima Akses Reforma Agraria Interpretasi: Semakin tinggi nilai penurunan indeks gini maka makin kecil ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan, Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai 0 menunjukan pemerataan sempurna dan nilain 1 menunjukan ketimpangan sempurna Indeks Minimize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Definisi: Penghitungan untuk mengukur realisasi luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah IKP = Σ Luas Tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah Luas TORA x 100% Variabel:
1.Sumber TORA
2.Jumlah Subjek Redistribusi Tanah
Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi realisasi TORA Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Definisi: Merupakan indikator yang digunakan untuk ΣA A = Data dan Infomasi Penatagunaan Tanah Variabel: Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, NSPK, Data Lahan Baku Sawah (LBS) Interpretasi: Semakin banyak data dan informasi yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas Data Maximize Ya Tahunan Direktorat Penatagunaan Tanah mengukur... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -40- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan mengukur penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data dan Informasi ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Definisi: Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan potensi Objek Redistribusi Tanah ΣA A = Data dan Infomasi TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Variabel:
1.Data Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA);
2.Data Potensi Objek Redistribusi Tanah;
Interpretasi: Semakin banyak data dan informasi TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah yang dihasilkan Data Maximize Ya Tahunan Direktorat Landreform, Direktorat Penatagunaan Tanah Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan Definisi: Penghitungan jumlah rumah tangga miskin yang telah dilaksanakan penataan aset melalui Redistribusi Tanah dan dinyatakan dalam persentase IKP Subjek Rumah Tangga Miskin = Σ Penerima Redistribusi Tanah x 100% Subjek Penerima Redistribusi Tanah Variabel:
1.Jumlah Rumah Tangga Miskin yang
berasal dari data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
2.Jumlah Rumah Tangga Penerima
Redistribusi Tanah Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka makin banyak rumah tangga miskin yang menerima penataan aset melalui Redistribusi Tanah Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Penurunan Ketimpangan Kepemilikan Tanah Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah Definisi: Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah objek reforma agraria yang diredistribusikan kepada subjek Reforma Agraria ΣA A = Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
1.Data Subjek Redistribusi tanah
2.Data Objek Redistribusi Tanah
Interpretasi: Semakin banyak objek Reforma Agraria yang teredistribusi maka ketimpangan kepemilikan tanah menurun Bidang Maximize Ya Tahunan Direktorat Landreform Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya IKP₁ = ( (∑ Pengendalian P4T Pusat₍ₜ₎ / ∑ Target Pengendalian P4T Pusat₍ₜ₎) + (∑ Pengendalian P4T Daerah₍ₜ₎ / ∑ Target Pengendalian P4T Daerah₍ₜ₎) Variabel : Pengendalian P4T (t) : Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T pada tahun tahun t Rasio Maximize Ya Tahunan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Penggunaan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -41- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan Definisi: Nilai yang mengukur rasio optimalisasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap total target tanah yang menjadi objek pengendalian dan penertiban + (∑ Penertiban P4T Pusat₍ₜ₎ / ∑ Target Penertiban P4T Pusat₍ₜ₎) + (∑ Penertiban P4T Daerah₍ₜ₎ / ∑ Target Penertiban P4T Daerah₍ₜ₎) ) / 4 Target Pengendalian P4T : Target Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T pada tahun t Penertiban P4T (t) : Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun t Target Penertiban P4T: Target Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun t Interpretasi: semakin tinggi capaian penertiban tanah telantar, akan semakin optimal penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh pemegang hak dan penerima hak melalui pendayagunaan tanah cadangan umum negara. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Definisi: Jumlah luas/bidang objek hak atas tanah yang masih berlaku untuk menghasilkan rekomendasi pengendalian P4T yang hasilnya akan ditindak lanjuti untuk dilakukan penertiban hak tanah, sebagai pertimbangan perpanjangan/pembaruan hak maupun tindak lanjut kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IKK₁ = ( (∑ Pengendalian P4T Pusat₍ₜ₎ / ∑ Target Pengendalian P4T Pusat₍ₜ₎) + (∑ Pengendalian P4T Daerah₍ₜ₎ / ∑ Target Pengendalian P4T Daerah₍ₜ₎) ) / 2 Pengendalian P4T Pusat (t) : Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T pada tahun tahun t Pengendalian P4T : Target Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T dalam 5 tahun Interpretasi: Semakin luas/banyak bidang hak atas tanah yang masih berlaku dilakukan pengendalian P4T maka, semakin optimal pemanfaatan tanahnya Rasio Maximize Ya Tahunan Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah IKK₁ = ( (∑ Penertiban P4T Pusat₍ₜ₎ / ∑ Target Penertiban P4T Pusat₍ₜ₎) + (∑ Penertiban P4T Daerah₍ₜ₎ / ∑ Target Penertiban P4T Daerah₍ₜ₎) ) / 2 Penertiban P4T (t) : Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun t Rasio Maximize Ya Tahunan Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan, wq Penguasaan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -42- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Definisi: Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penertiban P4T terhadap target luas (bidang) tanah yang ditertibkan. Target Penertiban P4T: Target Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam 5 tahun Interpretasi: Semakin tinggi rasio luas (bidang) tanah yang dilakukan penertiban P4T terhadap target luas (bidang) tanah yang dilakukan penertiban P4T maka semakin tinggi luas (bidang) tanah yang optimal penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah Definisi: Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat penurunan alih fungsi lahan sawah dan terintegrasinya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ke dalam rencana tata ruang IKP₁ = ( (∑ Pemantauan Evaluasi LSD Pusat₍ₜ₎ / ∑ Target Pemantauan Evaluasi LSD Pusat₍ₜ₎) + (∑ Pemantauan Evaluasi LSD Daerah₍ₜ₎ / ∑ Target Pemantauan Evaluasi LSD Daerah₍ₜ₎) ) / 2 Variabel : Pemantauan Evaluasi LSD pusat (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD pusat : Target Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Pemantauan Evaluasi LSD daerah (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD daerah: Target Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Interpretasi: Pemantauan dan evaluasi terhadap integrasi LSD terhadap rencana tata ruang Semakin tinggi rasio penurunan alih fungsi lahan sawah maka semakin luas penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) dan semakin luas LSD yang berhasil diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang untuk kemudian menjadi bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Rasio Maximize Ya Tahunan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah IKK₁ = ( (∑ Pemantauan Evaluasi LSD Pusat₍ₜ₎ / ∑ Target Pemantauan Evaluasi LSD Pusat₍ₜ₎) Variabel : Pemantauan Evaluasi LSD pusat (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Rasio Maximize Ya Tahunan Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Penggunaan... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -43- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Definisi: Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat penurunan alih fungsi lahan sawah dan terintegrasinya LSD ke dalam rencana tata ruang + (∑ Pemantauan Evaluasi LSD Daerah₍ₜ₎ / ∑ Target Pemantauan Evaluasi LSD Daerah₍ₜ₎) ) / 2 Target Pemantauan Evaluasi LSD pusat : Target Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Pemantauan Evaluasi LSD daerah (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD daerah: Target Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Interpretasi: Pemantauan dan evaluasi terhadap integrasi LSD terhadap rencana tata ruang Semakin tinggi rasio penurunan alih fungsi lahan sawah maka semakin luas penetapan LSD dan semakin luas LSD yang berhasil diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang untuk kemudian menjadi bahan penetapan LP2B. Wilayah Tertentu 4.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Keadilan Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria Definisi: Penghitungan jumlah subjek penerima Reforma Agraria yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria 𝐼𝐾𝑆𝑆 4.2 = Pendapatan Setelah − Pendapatan Sebelum 𝑥 100% Pendapatan Sebelum Variabel:
1.Penerima Reforma Agraria
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria)
2.Penerima Redistribusi Tanah
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Redistribusi Tanah
3.Pendapatan Sebelum dan
Sesudah Akses Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka makin banyak penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penerima reforma agraria Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria Definisi: Penghitungan jumlah rumah tangga petani/nelayan penerima IKP = (∑ Subjek Petani Nelayan Penerima Reforma Agraria Subjek Penerima Reforma Agraria ) 𝑥100% Variabel:
1.Jumlah Rumah Tangga Petani
/Nelayan Penerima Redistibusi Tanah
2.Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan
Penerima Akses Reforma Agraria Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Redistribusi... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -44- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria dan dinyatakan dalam persentase makin banyak rumah tangga petani/nelayan yang menerima Penataan Aset melalui Redistribusi Tanah dan Penataan Akses melalui Akses Reforma Agraria Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Definisi: Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah Subjek Reforma Agraria yang menerima Akses Reforma Agraria ∑A A= Kepala Keluarga yang menerima akses reforma agraria Variabel: Data Subjek Penerima Akses Reforma Agraria; Interpretasi: Semakin banyak jumlah subjek Reforma Agraria yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria maka kesejahteraan dan pemberdayaan subjek Reforma Agraria meningkat Persen (%) Maximize Ya Tahunan Tujuan 4: Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Yang Optimal, Cepat, Prudent Dan Akuntabel. Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Skor B-Ready (Business Ready) Definisi: Indikator yang dirancang untuk mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara, dengan fokus pada kerangka regulasi dan penyediaan layanan publik terkait yang ditujukan pada perusahaan dan pasar, serta efisiensi penggabungan kerangka regulasi dan layanan publik dalam praktik. Terdiri dari 3 pillar, antara lain Regulatory Framework, Public Services, dan Operational Efficiency. Pada masing- masing pillar terdapat beberapa kategori dan sub kategori. Untuk SPPR antara lain:
1.Category: Property Transfer And
Land Administration (Sub-Category: Land Administration System),
2.Category: Availability And
Reliability Of Digital Services (Sub- Category: Property Transfer – Digital Land Management And Identification System, Property Transfer – Coverage Of The Land Registry And Mapping Agency),
3.Category: Interoperability Of
Services (Interoperability of Services for Property Transfer and Permits) Rumus: Skor Topic i = ( Skor_RegulatoryFramework_i + Laporan Tahunan Business Ready untuk beberapa komponen dan indikator yang berkaitan dengan Survei Pengukuran dan Pemetaan Interpretasi: sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai sejauh mana suatu negara mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kerangka regulasi dan layanan publik yang tersedia. Fokus utamanya bukan hanya pada keberadaan aturan atau layanan, tetapi juga pada kemudahan, kejelasan, dan efisiensi dalam penerapannya. Nilai Maximize Ya Tahunan Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan Dan Ruang Skor... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -45- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan Skor_PublicServices_i + Skor_OperationalEfficiency_i ) / 3 5.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efisien dan Efektif (Business Location) B- Ready/Business Ready Definisi: Indikator yang dirancang untuk mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara, dengan fokus pada kerangka regulasi dan penyediaan layanan publik terkait yang ditujukan pada perusahaan dan pasar, serta efisiensi penggabungan kerangka regulasi dan layanan publik dalam praktik. Terdiri dari 3 pillar, antara lain Regulatory Framework, Public Services, dan Operational Efficiency. Pada masing- masing pillar terdapat beberapa kategori dan sub kategori. Untuk Ditjen SPPR antara lain:
1.CATEGORY: PROPERTY
TRANSFER AND LAND ADMINISTRATION (Sub- Category: Land Administration System),
2.CATEGORY: AVAILABILITY AND
RELIABILITY OF DIGITAL SERVICES (Sub-Category: Property Transfer – Digital Land Management and Identification System, Property Transfer – Coverage of the Land Registry and Mapping Agency),
3.CATEGORY:
INTEROPERABILITY OF SERVICES (Interoperability of Services for Property Transfer and Permits) Rumus: Skor Topic i = ( Skor_RegulatoryFramework_i + Skor_PublicServices_i + Skor_OperationalEfficiency_i ) / 3 Laporan Tahunan Business Ready untuk beberapa komponen dan indikator yang berkaitan dengan Survei Pengukuran dan Pemetaan Interpretasi: sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai sejauh mana suatu negara mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kerangka regulasi dan layanan publik yang tersedia. Fokus utamanya bukan hanya pada keberadaan aturan atau layanan, tetapi juga pada kemudahan, kejelasan, dan efisiensi dalam penerapannya. Nilai Maximize Ya Tahunan Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional Definisi: Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional mengacu pada perbandingan total luas bidang tanah yang berhasil terpetakan valid pada sistem pendaftaran IKP= (Total Luas Bidang Tanah Terpetakan)/(Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan) x 100% Variabel:
1.Total Luas Bidang Tanah Terpetakan
2.Total luas areal penggunaan lain atau
total luas non kawasan hutan Interpretasi: Signifikansi dan dampak dari angka persentase tersebut terhadap kondisi pertanahan di Indonesia, baik dari sisi kepastian hukum, pengelolaan, maupun pembangunan. Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang tanah... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -46- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan tanah dengan total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas Areal Penggunaan Lain (APL) Definisi: Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL adalah ukuran tingkat kesesuaian antara luasan cakupan model dasar pertanahan dan ruang (hasil penyusunan/pemodelan data spasial dasar) dengan luas APL yang menjadi objek wilayah kerja Persentase Kesesuaian =((A+B)/2)*100% A: persentase kesesuaian cakupan peta foto dengan bidang tanah yang terpetakan B: persentase tersedianya model dasar 3D untuk mendukung 3D Kadaster A = (C/D)*100% C: realisasi cakupan peta foto dengan bidang tanah yang terpetakan D: target luasan bidang tanah yang terpetakan (2025-2029) B = (E/D)*100% E: realisasi cakupan model dasar 3D dengan bidang tanah yang terpetakan D: target luasan bidang tanah yang terpetakan (2025-2029) Variabel:
1.Realisasi cakupan peta foto dan model
dasar 3D
2.Target luasan bidang tanah yang
terpetakan (2025-2029) Interpretasi: Nilai kesesuaian menunjukkan sejauh mana model dasar pertanahan dan ruang telah mencakup serta sesuai dengan batas wilayah APL yang seharusnya terpetakan. misal nilai ≥ 95% = sangat baik (model hampir seluruhnya sesuai) 80% – 94% = baik (masih terdapat sebagian wilayah APL yang belum sesuai/tercakup) < 80% = perlu perbaikan (cakupan model belum optimal) Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas model dasar pertanahan dan ruang dalam mencakup wilayah APL. Target ideal mendekati 100%, menunjukkan seluruh luas APL telah tercakup dan sesuai dalam model dasar pertanahan dan ruang Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid Definisi: Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan dan tervalidasi mengacu pada perbandingan total luas bidang tanah yang berhasil terpetakan valid pada sistem pendaftaran tanah dengan total luas areal penggunaan lain IKK= (Total Luas Bidang Tanah Valid)/(Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan ) x 100% Variabel:
1.Total Luas Bidang Tanah Tervalidasi
2.Total luas areal penggunaan lain atau
total luas non kawasan hutan Interpretasi: Nilai/angka persentase merupakan representasi status data pertanahan yang berimplikasi pada kesiapan data pertanahan sebagai dasar dalam kegiatan pendaftaran tanah maupun kegiatan pertanahan dan ruang lainnya. Data spasial bidang tanah dan ruang yang valid dapat menjadi added value dan Persen (%) Maximize Ya Tahunan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atau... Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 11 November 2026 -47- No. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Formula Satuan Polarisasi Akses Publik Periode Penyajian Data Unit PelaksanaRumus Keterangan atau total luas non kawasan hutan berdaya guna dalam peningkatan nilai ekonomi, khususnya dalam konteks hilirisasi informasi hingga peran strategisnya dalam rencana pengembangan dan pembangunan. Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang Definisi: Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang mengacu pada indikator kuantitatif yang mengukur tingkat keberhasilan atau kelengkapan dalam mengelola (mulai dari pengumpulan hingga pemanfaatan) Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang berkaitan dengan pertanahan dan ruang di suatu wilayah, atau secara nasional. IKP = (Jumlah tema IGT yang tersedia dan terintegrasi / Total tema IGT yang ditargetkan) x 100% Variabel:
1.Jumlah tema IGT yang tersedia dan
terintegrasi
2.Total tema IGT yang ditargetkan
Interpretasi: Nilai persentase terhadap kondisi dan kualitas data pertanahan dan tata ruang. Persen (%) Maximize Tidak Tahunan Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya