Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0005/SKKIA0000/2023/S9 Tahun 2023
- Nomor
- KEP-0005/SKKIA0000/2023/S9
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TAT A KERJA PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM I REVISI 01 SURAT KEPUTUSAN Nomor: KEP - 0005 ISKKIAOOOO/2023/S9 Mengingat Menimbang d> PELAKSANAKEGI!~r~~~:.!':~~~~~~~':AK DANGASBUMI skkrruqas (SKK MIGAS) Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 11 Januari 2023 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI REVISI 01 Memberlakukan PTK Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01 Nomor PTK-069/SKKIAOOOO/2023/S9untuk seluruh KKKS di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Memberikan kewenangan kepada Deputi yang berwenang atas pengelolaan manajemen proyek untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-Iampiran dari PTK Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01. Menugaskan Kepala Divisi yang melaksanakan pengelolaan proyek fasilitas produksi sebagai penanggung jawab yang secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap PTK Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01. Mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0159/SKOOOOO/2012/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi. Ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
MEMUTUSKAN
Surat Keputusan Nomor: KEP- 0005 ISKKIAOOOO/2023/S9 KELIMA KEEMPAT KETIGA KEDUA KESATU Menetapkan I' SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrrnqas (SKK MIGAS) 9 PEDOMAN TAT A KERJA PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI HalamanI skkrruqae KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Ditetapkantanggal: Revisike: 01 DAFTAR lSI HALAMAN DAFTAR lSI I BABI UMUM 1
Halaman III PEDOMAN TATA KERJA PENGElOlAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HUlU MINYAK DAN GAS BUMI skkmllgas
2.1. Definisi dan sasaran kerja masing-masing tahapan Proyek. 2.2. Alur koordinasi antara KKKS dengan SKK Migas untuk masing-masing tahapan Proyek. 2.3. Strategi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Proyek yang mencakup pelaporan, rapat pemantauan, dan verifikasi lapangan, berdasarkan kombinasi antara nilai investasi dan keutamaan terhadap agenda nasional.
1.2. Tujuan PTK tentang Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi ini antara lain: 1.2.1. Sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengawasan setiap tahapan proyek agar sesuai dengan sasaran kerja, spesifikasi teknis, ketentuan perundangan yang berlaku, waktu pelaksanaan, Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL), biaya, dan kualitas yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan. 1.2.2. Standardisasi proses koordinasi antara KKKS dengan SKK Migas untuk setiap tahapan proyek. BABI UMUM Revisike: 01Ditetapkantanggal: Halaman1 dari49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkm'lgas IlL
4.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.
3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.6. Kontrak Kerja Sama. 2.4. Hal-hal yang agar dipenuhi oleh KKKS dalam pelaksanaan masing-masing tahapan Proyek. Ditetapkantanggal: Halaman2 dari49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqas Revisi ke: 01 4.4. Peraturan Pemerintah Nemer 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nemer 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kenstruksi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemer 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nemer 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Nemer 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kenstruksi. 4.5. Peraturan Pemerintah Nemer 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemer 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nemer 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 4.6. Peraturan Presiden Nemer 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 4.7. Peraturan Presiden Nemer 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelelaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nemer 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nemer 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelelaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 4.8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nemer 08 Tahun 2017 tentang Kentrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nemer 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nemer 08 Tahun 2017 tentang Kentrak Bagi Hasil Gross Split ("Peraturan Menteri ESDM tentang Gross Splif'). 4.9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral Nemer 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi ("Peraturan Menteri ESOM tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan"). 4.10. PTK Nemer PTK-005/SKKMAOOOO/2018/S0tentang Pengelelaan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PTK K3LL"). Ditetapkan tanggal : Halaman 3 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Revisi ke: 01
5.2. Authorization for Expenditure (AFE) adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK AFE Buku Kesatu. 5.3. Baseline Schedule adalah dokumen jadwal pekerjaan yang disetujui dan digunakan sebagai dasar perbandingan untuk mengukur variasi antara rencana dan aktual pencapaian progress. 5.4. Closed Out AFE adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK AFE Buku Kedua. 4.11. PTK Nomor PTK-007/SKKOOOOO/2015/S0tentang Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum Revisi 02 dan perubahannya ("PTK PRS Buku Kesatu"). 4.12. PTK Nomor PTK-007ISKKMAOOOO/2017ISO tentang Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 dan perubahannya ("PTK PRS Buku Kedua"). 4.13. PTK Nomor PTK-018/SKKMAOOOO/2018/S0tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia KKKS Revisi 02 dan perubahannya ("PTK Pengelolaan SDM KKKS"). 4.14. PTK Nomor PTK-033/SKKOOOOO/2015/S0tentang Placed Into Service Revisi 02 dan perubahannya ("PTK PIS"). 4.15. PTK Nomor PTK-037/SKKMAOOOO/2021/S1tentang Plan of Development Revisi 03 dan perubahannya ("PTK POD"). 4.16. PTK Nomor PTK-038/SKKOOOOO/2015/S0tentang Work Program and Budget Revisi 01 dan perubahannya ("PTK WP&B") 4.17. PTK Nomor PTK-039/SKKMAOOOO/2018/S0tentang Authorization for Expenditure (AFE) Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 02 dan perubahannya ("PTK AFE Buku Kesatu"). 4.18. PTK Nomor PTK-039/SKKMAOOOO/2018/S0Revisi 02 tentang Authorization for Expenditure Buku Kedua tentang Pelaksanaan Closed Out AFE dan perubahannya ("PTK AFE Buku Kedua"). 4.19. PTK SKK Migas Nomor PTK-060/SKKOOOOO/2015/S0tentang Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan dan perubahannya ("PTK PPP"). Revisi ke: 01 Halaman 4 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqas Ditetapkan tanggal : 5.5. Commissioning adalah kegiatan atau proses yang dilakukan setelah Pre Commissioning untuk memverifikasi secara dinamis bahwa fungsi sistem dan subsistem sesuai dengan persyaratan, dan untuk memverifikasi bahwa sistem siap untuk Start Up (merujuk pada API RP 1FSC Facilities System Completion Planning and Execution). 5.6. Front End Engineering Design (FEED) atau Rekayasa Desain adalah kegiatan rekayasa terhadap fasilitas produksi yang dikerjakan secara terintegrasi untuk suatu proyek tertentu dan merujuk pada rencana jangka panjang serta tertuang pada dokumen POD/OPLlOPLL. 5.7. Fasilitas Produksi adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan produksi yang dimulai setelah kepala sumur sampai ke titik serah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibangun oleh KKKS atau sebagaimana yang dimaksud pada PTK PIS. 5.S. Fungsi adalah organisasi setingkat Divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, kompetensi, dan sasaran kinerja tertentu. 5.9. Kegiatan Usaha Hulu, Kontrak Kerja Sama, Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Eksplorasi, dan Eksploitasi adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Migas. 5.10.Kontrak Bagi Hasil Gross Split ("KBH Gross Split"), adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM tentang Gross Split. 5.11. Kontrak, Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksana Kontrak, Perubahan Lingkup Kontrak (PLK), Perusahaan Nasional, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK PRS Buku Kedua. 5.12. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. 5.13. Lingkup Kerja adalah pekerjaan-pekerjaan bagian dari kegiatan utama yang perlu dilakukan dan mempengaruhi pencapaian terhadap sasaran kerja dari suatu proyek. Hal ini dapat berupa namun tidak terbatas pada contoh berikut: spesifikasi teknis, jangka waktu kerja, jumlah unit, dan lain-lain atau sebagaimana dimaksud pada PTK AFE Buku Kesatu. Ditetapkantanggal: Halaman5 dari49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkmrqas Revisi ke: 01 5.14.Mechanical Completion adalah tahap dimana pemeriksaan dan pengujian telah dilakukan terhadap seluruh peralatan dan pekerjaan konstruksi, serta telah dipastikan terpasang sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang ditetapkan, sehingga ready for Pre Commisioning (merujuk pada API RP 1FSC Facilities System Completion Planning and Execution). 5.15.0nstream adalah tahap dimana fasilitas produksi sudah bisa beroperasi untuk memproduksikan Minyak dan/atau Gas Bumi dan/atau sesuai dengan Sasaran Kerja Proyek. 5.16.Persetujuan Layak Operasi (PLO) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan. 5.17.Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (PPP) adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK PPP. 5.18.Placed Into Service (PIS) adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK PIS. 5.19.Plan of Development (POD), Pembahasan POD, Pre Front End Engineering Design ("Pre FEED"), Put on Production (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan - Lapangan (OPLL), dan Studi Pengembangan adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK POD. 5.20.Pre Commissioning adalah kegiatan atau proses pengujian statik dan dinamik untuk memverifikasi bahwa peralatan yang telah difabrikasi, dipasang, dibersihkan, dan diuji sesuai dengan desain dan siap untuk Commissioning (merujuk pada API RP 1FSC Facilities System Completion Planning and Execution). 5.21.Project Charter adalah dokumen yang dibuat oleh Project Sponsor yang secara formal memberikan kewenangan keberadaan sebuah proyek dan memberikan kewenangan kepada Project Manager untuk menggunakan sumber daya - organisasi kepada kegiatan proyek. Project Charter yang dimaksud dalam PTK ini merujuk pada Persetujuan Project Summary AFE untuk KBH Cost Recovery atau Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran untuk KBH Gross Split. 5.22.Project Monitoring Meeting (PMM) adalah rapat pemantauan kemajuan pelaksanaan proyek. 5.23.Project Sponsor adalah orang yang memastikan keberhasilan bisnis dalam suatu Ditetapkantanggal: Halaman6 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqaa Revisi ke: 01 proyek. Project Sponsor yang dimaksud dalam PTK ini adalah minimal Pimpinan fungsi Proyek Tertinggi KKKS dan Kepala Divisi dari Fungsi Manajemen Proyek SKK Migas. 5.24.Proyek adalah kegiatan yang terencana secara khusus untuk menghasilkan sesuatu yang spesifik dalam kurun waktu tertentu dan menggunakan sumber daya tertentu sebagaimana dimaksud dalam PTK AFE Buku Kesatu. 5.25.Proyek Fasilitas Produksi adalah proyek pembangunan fasilitas produksi Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari tahapan-tahapan Pre FEED, dan/atau Rekayasa Desain (FEED), dan/atau konstruksi. 5.26.Punch List adalah daftar kegiatan yang tersisa yang belum selesai dikerjakan atau diperbaiki, pada fase akhir konstruksi. 5.27.Ready for Start Up adalah penanda bahwa sistem konstruksi, Pre Comissioning, Commissioning, dan verifikasi persyaratan keamanan (safety) telah siap untuk menjalankan Start Up (merujuk pada API RP 1FSC Facilities System Completion Planning and Execution). 5.28.Rebaseline Schedule adalah perubahan terhadap Baseline Schedule. 5.29. Recovery Plan adalah rencana rangkaian kegiatan berikut tata waktunya yang dilakukan untuk memperbaiki pencapaian progress pekerjaan. 5.30. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK), Tenaga Kerja Asing, dan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan SDM KKKS. 5.31.Sasaran Kerja adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK AFE Buku Kesatu untuk KBH Cost Recovery, dan/atau Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran untuk KBH Gross Split. 5.32.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya. 5.33.Sertifikat Inspeksi Teknis adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan. 5.34.Start Up adalah kegiatan atau proses untuk mulai mengoperasikan suatu Ditetapkan tanggal : Halaman 7 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqas Revisi ke: 01 .Ill peralatan atau fasilitas produksi dengan mulai mengalirkan fluida proses/ hidrokarbon (merujuk pada API RP 1FSC Facilities System Completion Planning and Execution). 5.35. Work Program and Budget (WP&B) adalah sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Kerja Sama. Ditetapkan tanggal : Revisi ke: 01 Halaman 8 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqae
2.2. Evaluasi dan persetujuan dilakukan di setiap tahapan Proyek untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara sistematik dan terukur untuk menentukan
1.2. KKKS bertanggung jawab langsung atas: 1.2.1. Pelaksanaan masing-masing tahapan Proyek agar dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran kerja, lingkup kerja, biaya, waktu, dan kualitas yang telah disetujui oleh SKK Migas, secara auditab/e dan akuntabel. 1.2.2. Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Lindungan Lingkungan (K3LL); dan 1.2.3. Pemenuhan perizinan dari pihak-pihak terkait. 1.3. SKK Migas mempunyai tanggung jawab manajemen atas pengawasan dan pengendalian manajemen Proyek Fasilitas Produksi. 1.4. Pengawasan dan pengendalian manajemen Proyek Fasilitas Produksi di SKK Migas dilakukan oleh fungsi yang menangani manajemen proyek. 1.5. Jika usulan pelaksanaan kegiatan Proyek Fasilitas Produksi KKKS sudah disetujui oleh SKK Migas, namun di kemudian hari ditemukan informasi yang tidak akurat dalam usulan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka SKK Migas berhak untuk meninjau kembali hasil persetujuan tersebut. 1.6. Pelaporan yang disampaikan oleh KKKS pada setiap tahapan Proyek kepada SKK Migas bersifat informatif atas pemutakhiran kemajuan pelaksanaan Proyek dan tidak otomatis menjadi persetujuan dari SKK Migas. BAB II TAHAPAN PROYEK Ditetapkan tanggal : Revisi ke: 01 Halaman 9 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkmlgas 3.3. Tahap Konstruksi 3.3.1. Kegiatan pada tahap konstruksi adalah kegiatan pembangunan konstruksi fisik dari fasilitas produksi di darat maupun di lepas pantai. 3.2. Tahap Rekayasa Desain (Front End Engineering Design/FEED) 3.2.1. Kegiatan pada tahap rekayasa desain adalah kegiatan rekayasa dasar (basic engineering) terhadap fasilitas produksi yang dikerjakan secara terintegrasi untuk suatu Proyek tertentu dan merujuk pada rencana jangka panjang yang tertuang pada dokumen POD/OPL/OPLL. 3.2.2. Kegiatan survei lokasi (geoteknik dan geofisika) yang lebih spesifik dapat dilakukan, dimana data yang dihasilkan merupakan faktor penting untuk pelaksanaan rekayasa desain. 3.2.3. Pada tahap ini dilakukan penyiapan dokumen untuk kebutuhan lelang pekerjaan tahap konstruksi.
3.1.2. Pre FEED adalah kegiatan studi kajian konsep-konsep rencana pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari rekayasa desain fasilitas produksi sesuai kaidah teknis, safety, dan aspek lingkungan yang baik untuk menghasilkan beberapa skenario pengembangan lapangan beserta perkiraan biaya sebagai dasar pemilihan skenario dalam tahap Pembahasan POD. 3.1.3. Pre FEED ini digunakan sebagai basis pelaksanaan FEED. kelanjutan suatu kegiatan, dengan tindak lanjut antara lain. berlanjut ke tahapan berikutnya, peninjauan ulang, atau menyatakan bahwa Proyek tidak layak untuk diteruskan. Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal • Halaman 10 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
4.2. Prosedur pengajuan usulan kegiatan merujuk kepada PTK POD, PTK WP&B, dan PTK AFE (untuk KKKS KBH Cost Recovery). 4.3. Prosedur pertanggungjawaban kegiatan merujuk kepada PTK AFE, PTK PIS, dan PTK PPP. 4.3.1. Pada akhir kegiatan Pre FEED dan FEED, KKKS agar mengajukan permohonan Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (PPP) untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan PTK PPP. 4.3.2. Pada akhir kegiatan tahapan konstruksi, KKKS agar mengajukan permohonan persetujuan Placed Into Service (PIS) untuk dievaluasi e!eR sesuai dengan ketentuan PTK PIS. 4.3.3. Pada akhir kegiatan konstruksi, KKKS agar membuktikan bahwa sasaran kerja sesuai dengan Persetujuan SKK Migas telah tercapai, dengan merujuk kepada PTK PIS. 4.4. Proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan merujuk kepada PTK ini. 3.3.2. Tahapan ini bisa dilaksanakan secara terintegrasi (EPCIEngineering, Procurement, Construction), atau dengan beberapa kontrak pelaksana. 3.3.3. Pada tahap ini dilakukan kegiatan detail engineering, kegiatan pembangunan atau konstruksi (termasuk kegiatan fabrikasi dan instalasi), dan dilanjutkan dengan kegiatan Mechanical Completion, Pre- Commissioning, Commissioning, dan Start Up untuk kemudian diserahterimakan dari penanggung jawab Proyek kepada penanggung jawab operasi KKKS. Ditetapkan tanggal : Halaman 11 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Revisi ke: 01 Proc>Jftlm,m, Filbrilc;lIi, irulliul,Comminiofl/I\j1, 5:anVp,s.t'llf,klSl O-!al-':lfng/~"'{ng, Pr(XlJ"m(nr,F.tmkaJI. Inlulul,CommiJJionmi. SrCfnVp,S,nlfik", Revisi ke: 01 Halaman 12 dari 49 Tidal:: Enimll3iBl1'(3 EnlrfIuIJ..dw.l ConrroalltgSr/ot'1r ChrntN,T.hJI hllmnl811p Estlm.JlJ.c!w,' COflrroalit~Srrcrl"9Y Gambar 2. Diagram Alur Tahapan Proyek untuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Proyek untuk Kontrak Bagi Hasil Cost Recovery Ditetapkan tanggal : PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI 1.2. Proses 1.2.1. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pre FEED, KKKS agar melaporkan pencapaian kemajuan Pre FEED melalui Project Monitoring Meeting (PMM). 1.2.2. KKKS agar menindaklanjuti hasil yang disepakati dalam diskusi PMM yang diterapkan pada deliverables Pre FEED.
1.1.2. Kegiatan Pre FEED mencakup hal-hal sebagai berikut: 1.1.2.1. Memastikan bahwa alternatif konsep pengembangan lapangan untuk fasilitas produksi telah teridentifikasi untuk dievaluasi. 1.1.2.2. Memastikan bahwa proses seleksi konsep pengembangan lapangan untuk fasilitas produksi dilakukan dengan optimum. 1.1.2.3. Memastikan telah dirumuskannya paramater-parameter utama yang diperlukan untuk pelaksanaan tahap FEED fasilitas produksi. 1.1.3. KKKS agar membuktikan bahwa pemilihan konsep dilakukan dengan membandingkan nilai keekonomian serta mempertimbangkan risiko teridentifikasi (risk register) dan rencana mitigasinya (risk response plan) pada masing-masing alternatif konsep pengembangan lapangan untuk fasilitas produksi. BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROYEK Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 13 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI s,kkmllgas
2.1.2. Pelaksanaan kegiatan FEED agar mengacu pada POD/OPL/OPLL dan AFE atau Persetujuan Rencana Kerja yang disetujui oleh SKK Migas, dan dilakukan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dengan memperhatikan diantaranya pemanfaatan teknologi tepat guna, pengutamaan jasa dan barang dalam negeri, telah melakukan optimasi desain, dan memaksimalkan potensi Aset idle KKKS lain yang bisa dimanfaatkan. 2.1.3. FEED fasilitas produksi dilakukan dengan mengutamakan pelaksanaan pekerjaan di dalam negeri dengan menggunakan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam hal Tenaga Kerja Indonesia tidak tersedia, KKKS wajib menyertakan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang berpotensi untuk 1.2.3. Deliverables dari Pre FEED adalah dokumen Pre FEED yang merupakan hasil kajian atas skenario-skenario pengembangan lapangan yang memungkinkan secara teknis untuk dikerjakan, evaluasi konsep desain fasilitas produksi, ruang lingkup, perkiraan biaya, dan pekiraan jadwal dari masing-masing skenario pengembangan lapangan. Hasil ini digunakan sebagai dasar dalam diskusi persiapan POD (Pre POD) dan pemilihan skenario pengembangan lapangan. 1.2.4. Risk register dan risk response plan, yang berisi potensi resiko dan rencana mitigasinya. 1.2.5. KKKS menyerahkan dokumen softcopy hasil deliverables Pre FEED kepada fungsi SKK Migas yang menangani manajemen proyek dan fungsi yang menangani pengembangan lapangan. 1.2.6. Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (PPP) untuk pekerjaan Pre FEED merujuk pada PTK PPP. Revisike: 01Ditetapkantanggal: Halaman14dari49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI akkrmqas /u,-- 2.2. Proses 2.2.1. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan FEED, KKKS agar melaporkan pencapaian kemajuan FEED melalui Project Monitoring Meeting (PMM). 2.2.2. KKKS agar menindaklanjuti hasil yang disepakati dalam diskusi PMM yang diterapkan pada deliverables FEED. 2.2.3. KKKS menyerahkan dokumen softcopy hasil deliverables FEED kepada Fungsi SKK Migas yang menangani manajemen proyek. ikut serta secara aktif dalam kegiatan FEED yang dilaksanakan untuk mendapatkan alih keahlian, alih teknologi, dan transfer informasi. 2.1.4. Lingkup kegiatan FEED fasilitas produksi antara lain: 2.1.4.1. Desain fasilitas produksi yang fit for purpose, dengan mempertimbangkan safety, environment, life cycle cost, reliability, availability, dan maintainability. 2.1.4.2. Estimasi biaya konstruksi proyek dengan ekspektasi rentang akurasi -15% (minus lima belas persen) sampai dengan +20% (plus dua puluh persen). 2.1.4.3. Estimasi jadwal pelaksanaan konstruksi proyek. 2.1.4.4. Rencana strategi pengadaan/kontrak yang sesuai dengan kondisi pasar, kebutuhan Proyek (misalnya long lead items), target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan mengoptimalkan pemanfaatan Aset yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh KKKS lain. 2.1.4.5. Dokumen teknis sebagai bagian dari dokumen lelang konstruksi terintegrasi/EPC dan long lead items yang akurat, termasuk batasan lingkup kerja antara Kontraktor Pelaksana EPC dengan KKKS, dan/atau antara masing-masing Kontraktor Pelaksana EPC serta penyedia long lead items. 2.1.4.6. Updated risk register dan risk response plan, yang berisi potensi resiko dan rencana mitigasinya. Ditetapkan tanggal : Halaman 15 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Revisi ke: 01 3.1.2. Proses 3.1.2.1. Pada tahap pelaksanaan konstruksi, KKKS agar melaporkan pencapaian kemajuan konstruksi dalam Project Monitoring Meeting (PMM) setidaknya sekali pada setiap kuartal tahun berjalan. 3.1.2.2. KKKS agar menyusun dan melakukan update expediting report untuk critical items baik untuk long lead item maupun EPe selama pelaksanaan konstruksi.
3.1.1.2. Pada periode pelaksanaan kegiatan konstruksi, KKKS agar menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan dengan kaidah pengelolaan yang baik dengan memperhatikan antara lain aspek biaya, mutu, waktu, teknis, K3LL, perizinan, sertifikasi, pencapaian TKON, dan lain-lain. 3.1.1.3. Pelaksanaan kegiatan Proyek Fasilitas Produksi yang dapat mengganggu kontinuitas proses fasilitas produksi lain yang sedang berjalan, antara lain menyebabkan sebagian atau keseluruhan shutdown, agar dikoordinasikan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Fungsi teknis terkait di SKK Migas. 2.2.4. Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (PPP) untuk pekerjaan FEED merujuk pada PTK PPP. Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 16 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI 3.1.2.3. KKKS agar terus melakukan update risk register serta mengimplementasikan risk response plan, serta memantau sisa resiko (residual risk) dan/atau resiko baru yang muncul. 3.1.2.4. KKKS agar melakukan penyusunan daftar issue/permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi, dan dituangkan ke dalam issue register. 3.1.2.5. KKKS agar terus mendokumentasikan lesson learned yang didapat dari pelaksanaan Proyek, dan dituangkan ke dalam lesson learned register. 3.1.2.6. Pada akhir kegiatan tahap konstruksi, KKKS agar: 3.1.2.6.1. Melakukan penutupan Kontrak sebagaimana diatur dalam PTK PRS Buku Kedua. 3.1.2.6.2. Menyerahkan daftar Aset baru hasil kegiatan tahap konstruksi kepada Fungsi SKK Migas yang menangani Aset. Daftar Aset tersebut dibuat dalam satu sistem kategori tertentu sesuai arahan Fungsi SKK Migas yang menangani Aset, sampai ke tingkat unit peralatan sehingga memudahkan pengidentifikasian, pengoperasian, dan pemeliharaan Aset. 3.1.2.6.3. Menyerahkan dokumen as built engineering hasil kegiatan tahap konstruksi kepada pengguna peralatan di KKKS sebagai berikut: 3.1.2.6.3.1. Desain dan gambar kondisi akhir perubahan (as built) 3.1.2.6.3.2. PFD (Process Flow Diagram) 3.1.2.6.3.3. P&ID (Piping & Instrument Diagram) 3.1.2.6.3.4. Riwayat pemeriksaan, pengujian, dan kalibrasi 3.1.2.6.3.5. Riwayat perbaikan atau penggantian 3.1.2.6.3.6. Perizinan pengoperasian Ditetapkan tanggal : /V'v Halaman 17 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Revisi ke: 01 If- 3.2.2. Proses 3.2.2.1. KKKS agar melaksanakan proses quality assurance dan quality control untuk memastikan kesesuaian fungsi peralatan dengan 3.2. Kegiatan Pengujian Peralatan 3.2.1. Lingkup 3.2.1.1. Kegiatan pengujian peralatan antara lain Factory Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (SAT), Site Integration Test (SIT), Hydrostatic Test, dan Pneumatic Test. 3.2.1.2. Peralatan yang telah difabrikasi atau digabungkan dengan peralatan lain/dirakit di tempat penyedia jasa, agar dilakukan pemeriksaan dan pengujian terlebih dahulu sesuai dengan prosedur pengujian dan ketentuan yang berlaku. 3.2.1.3. Hal tersebut dilakukan antara lain untuk memastikan kapasitas dan spesifikasi teknis peralatan telah sesuai dengan yang direncanakan, sebelum dikirimkan dan dipasang di lapangan, dan untuk meminimalkan resiko kehilangan waktu karena pengulangan pekerjaan akibat ketidaksesuaian kinerja peralatan dengan sasaran. 3.1.2.6.3.7. Prosedur operasi, pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan 3.1.2.6.3.8. Pedoman tanggap darurat 3.1.2.6.4. Menyerahkan dokumen Laporan Akhir Proyek sesuai dengan format dalam Lampiran 4. 3.1.2.6.5. Mengajukan permohonan PIS setelah fasilitas produksi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam PTK PIS. 3.1.2.6.6. Melaksanakan sesi lesson learned atas Proyek yang telah selesai dilaksanakan kepada fungsi yang menangani manajemen proyek. Ditetapkan tanggal : Revisi ke: 01 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqas Halaman 18 dari 49 Commissioning. 3.3.1.3. Memastikan bahwa pelaksana kegiatan konstruksi telah menyiapkan peralatan K3LL dengan kondisi siap untuk dioperasikan. 3.3.1.4. Memastikan telah menyiapkan tim pelaksana Commissioning dilengkapi dengan deskripsi pekerjaan masing-masing fungsi, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaan seluruh pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mulai dari kepala sumur sampai dengan titik serah penjualan Minyak dan Gas Bumi. 3.3.1.5. Memastikan bahwa pelaksanaan Commissioning dilakukan setelah seluruh Major Punch List yang terkait dengan sistem pemrosesan Minyak dan Gas Bumi telah diselesaikan. 3.3.2. Tahap Pelaksanaan KKKS agar melakukan hal-hal sebagai berikut: penyusunan prosedurinventarisasidanmelakukan 3.3. Kegiatan Commissioning dan Start Up 3.3.1. Tahap Persiapan KKKS agar melakukan hal-hal berikut: 3.3.1.1. Memastikan bahwa pelaksana kegiatan konstruksi melakukan pendataan dan evaluasi terhadap dokumen teknis pendukung setiap peralatan. 3.3.1.2. Memastikan bahwa pelaksana kegiatan konstruksi telah spesifikasi dan persyaratan teknis untuk mencapai sasaran proyek yang tertuang dalam AFE atau Rencana Kerja yang disetujui oleh SKK Migas. 3.2.2.2. KKKS agar memberitahukan rencana pengujian peralatan kepada Fungsi terkait di SKK Migas. 3.2.2.3. Perwakilan dari SKK Migas dapat menyaksikan pelaksanaan kegiatan pengujian peralatan tersebut apabila diperlukan. Ditetapkan tanggal : Halaman 19 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkmllg,as Revisi ke: 01 3.3.2.1. Memastikan bahwa pelaksana kegiatan konstruksi telah melakukan pengujian tanpa beban secara individual terhadap seluruh peralatan yang telah terpasang. 3.3.2.2. Memastikan bahwa pelaksana kegiatan konstruksi telah melakukan pengujian tanpa beban dan dilanjutkan dengan pengujian beban secara sistem terhadap fasilitas yang sudah terpasang. Untuk jaringan pipa, dilakukan pengujian hydrotest atau pneumatic test sebagai bentuk pengujian kehandalan sistem yang dibangun. 3.3.2.3. Memastikan bahwa pelaksana kegiatan konstruksi telah melaksanaan pengujian yang sesuai dengan prosedur. 3.3.2.4. Memastikan bahwa pelaksana kegiatan konstruksi mendokumentasikan hasil pengujian untuk menjadi bagian dari Laporan Commissioning secara keseluruhan. 3.3.2.5. Memastikan Punch List diselesaikan oleh pelaksana kegiatan konstruksi. 3.3.2.6. Melakukan pre start up safety review untuk memastikan bahwa fasilitas produksi yang dibangun telah Ready For Start Up, setelah kegiatan Commissioning selesai dilaksanakan. 3.3.2.7. Kegiatan Start Up dilakukan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3.3.2.8. Menyampaikan surat pemberitahuan Onstream Proyek kepada Oeputi yang membidangi manajemen proyek SKK Migas dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: 3.3.2.8.1 Pernyataan tanggal mulai Onstream dan produksi yang dihasilkan. 3.3.2.8.2 Fasilitas produksi yang dibangun telah mengalirkan produksi. 3.3.2.8.3 Produksi yang dihasilkan telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan tanggal : Revisi ke: 01 Halaman 20 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkm,lg,as 4.2. Proyek Kategori II (Proyek Besar) Pengawasan dan pengendalian setiap tahapan Proyek kategori II dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 4.2.1. Update status mingguan (untuk Proyek yang sedang menjadi perhatian SKK Migas dan/atau KKKS). 4.2.2. Laporan bulanan 4.2.2.1. KKKS agar menyampaikan update status Proyek kategori II dalam Laporan Ringkasan Proyek sebagaimana terdapat dalam 4.1. Proyek Kategori I (Proyek Kecil) Pengawasan dan pengendalian setiap tahapan Proyek kategori I dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 4.1.1. KKKS agar menyampaikan update status Proyek kategori I dalam Laporan Ringkasan Proyek sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1, dan Laporan Bulanan Proyek Kategori sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2. 4.1.2. Rapat koordinasi triwulan. 4.1.3. Verifikasi ke lapangan. Tabel 1. Kategori Proyek Proyek Kategori I > US$ 5 jutas US$ 5 juta PERKIRAAN REALISASI NILAI PROYEK
Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 21 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqas Lampiran 1, dan Laporan Bulanan Proyek Kategori II sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3. 4.2.2.2. KKKS agar menindaklanjuti hal-hal di dalam laporan status Proyek yang memerlukan atau berhubungan dengan persetujuan SKK Migas, dengan cara menyampaikan permohonan persetujuan kepada Fungsi terkait SKK Migas atau melakukan rapat pembahasan lebih lanjut. 4.2.3. KKKS agar menyampaikan risk register sebagaimana terdapat dalam Lampiran 5, issue register sebagaimana terdapat dalam Lampiran 6, lesson learned register sebagaimana terdapat dalam Lampiran 7, change log sebagaimana terdapat dalam Lampiran 8, dan expediting report sebagaimana terdapat dalam Lampiran 9. 4.2.4. Rapat koordinasi triwulan, yang dapat dilakukan bulanan sesuai dengan kebutuhan. 4.2.5. Verifikasi ke lapangan. 4.2.6. Laporan Akhir Proyek KKKS membuat Laporan Akhir Proyek untuk setiap Proyek kategori II sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 yang kemudian dipresentasikan kepada Fungsi SKK Migas yang menangani manajemen proyek, paling lambat 4 (empat) bulan setelah seluruh lingkup Proyek yang disetujui oleh SKK Migas telah selesai dikerjakan. Ditetapkan tanggal : Revisi ke: 01 Halaman 22 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
2.1.1. Integrasi seluruh aspek terkait (integration)
1.2. Untuk mengelola pelaksanaan tahapan proyek, KKKS membentuk Project Management Team CPMT"). PMT dipimpin oleh seorang Manajer Proyek. 1.3. Organisasi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja untuk PMT KKKS Proyek tersebut diajukan secara formal dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) untuk disetujui oleh SKK Migas dengan mengacu kepada PTK Pengelolaan SDM KKKS. 1.4. KKKS agar segera melakukan pengisian personil PMT sesuai rencana pelaksanaan setiap tahapan Proyek. 1.5. Anggaran untuk biaya PMT merupakan bagian dari biaya masing-masing tahapan Proyek. 1.6. KKKS agar mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia dalam pelaksanaan proyek di semua posisi di dalam organisasi PMT. 1.7. Tenaga Kerja Asing atau Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai Manajer Proyek memiliki sertifikat manajemen proyek tingkat nasional atau internasional yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi independen yang diakui secara nasional atau internasional sejak mulai direkrut, dan sudah pernah menangani Proyek sejenis (teknis dan/atau biaya) dengan nilai yang sama dan/atau lebih besar dimana pelaksanaan Proyek tersebut terkelola sesuai dengan Sasaran Kerja. BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN PROYEK Ditetapkan tanggal : Halaman 23 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI akkrmqas Revisi ke: 01 2.2, Dalam melaksanakan tugasnya seorang Manajer Proyek agar menetapkan rencana dan strategi yang sesuai untuk keberhasilan pelaksanaan Proyek antara lain: 2.2.1. Tata cara pelaksanaan Proyek (project execution plan) 2.2.2. Strategi Pengadaan Baranq/Jasa (procurement strategy) 2.2.3. Target kualitas pekerjaan (quality plan) 2.2.4. Tata cara pemantauan kemajuan (progress monitoring plan) 2.2.5. Tata cara pengelolaan risiko (risk management plan) 2.2.6, Tata cara pengelolaan perubahan (change management plan) 2.2.7, Pengelolaan sumber daya manusia (manpower plan) 2.1.2. Lingkup kerja (scope) 2,1.3. Waktu pelaksanaan (time) 2.1.4. Biaya pekerjaan (cost) 2,1,5. Kualitas (quality) 2,1,6. Tenaga kerja termasuk pengutamaan Tenaga Kerja Indonesia (human resource) 2.1,7. Komunikasi/koordinasi kerja (communication & coordination) 2.1,8, Manajemen risiko (risk management) 2.1.9. Manajemen perubahan (change management) termasuk penyelesaian Perubahan Lingkup Kontrak apabila ada 2.1.10. Pengadaan (procuremenUcontract management) 2.1.11. Perizinan dan pemenuhan ketentuan yang berlaku 2.1.12. Stakeholder management 2.1.13. Pemenuhan target kandungan lokal termasuk pemberdayaan Perusahaan Nasional 2.1,14. Pelaporan kemajuan Proyek, termasuk Laporan Akhir Proyek 2.1.15. K3LL 2,1,16. Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan dan Placed Into Service 2,1,17. Sesi Lesson Learned dari Proyek yang sudah selesai 2,1,18. Pembahasan Closed Out AFE untuk KKKS dengan KBH Cost Recovery. Revisi ke: 01 Halaman 24 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI s,kkmlg,as Ditetapkan tanggal :
3.2. KKKS dengan KBH Cost Recovery agar memastikan bahwa realisasi biaya pelaksanaan Proyek Fasilitas Produksi tidak melebihi anggaran pada AFE yang disetujui SKK Migas sebagaimana diatur dalam PTK AFE Buku Kesatu. 3.3. Dalam hal realisasi biaya pelaksanaan Proyek Fasilitas Produksi diperkirakan akan melebihi seperti yang diatur dalam PTK AFE, KKKS agar menyampaikan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya pejabat KKKS setingkat Vice President yang membawahi Manajer Proyek yang bersangkutan (pimpinan fungsi Proyek tertinggi KKKS) kepada Kepala Fungsi SKK Migas yang menangani manajemen proyek. 3.4. KKKS agar melibatkan tim operasi dalam proses perencanaan Proyek Fasilitas Produksi. 3.5. KKKS harus memastikan kesiapan tim operasi (termasuk organisasi operasi produksi dan pendukungnya) dalam mengoperasikan Fasilitas Produksi yang dihasilkan dari suatu kegiatan Proyek. 3.6. KKKS menyampaikan jadwal Onstream dan Baseline Schedule Proyek keseluruhan (overall baseline project schedule), setelah mendapatkan Persetujuan AFE/Rencana Kerja dan/atau kepastian penunjukan pemenang tender EPC ke Fungsi yang menangani manajemen proyek. 2.2.8. Kontrol terhadap aliran biaya (cost monitoring plan) 2.2.9. Tata cara pengelolaan K3LL (health,safety, and environment plan) 2.2.10. Tata cara pengelolaan pemangku kepentingan (stakeholder engagement plan) 2.3. Manajer Proyek berkewajiban untuk memastikan bahwa para pekerja yang melaksanakan Proyek memahami prosedur K3LL dan lingkup tugas masing- masing. Ditetapkantanggal: Halaman25 dari49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqas Revisi ke: 01
4.2. Pada saat melaksanakan dan/atau mengawasi pelaksanaan Rekayasa Desain (FEED), detailed engineering, dan sebelum melaksanakan pembelian barang, KKKS agar mengoptimalkan pemanfaatan Aset yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh KKKS lain, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan pemerintahan yang berlaku antara lain Buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 3.7. KKKS agar berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target Onstream yang telah disetujui oleh SKK Migas. Bilamana terjadi deviasi seperti berikut: 3.7.1 Terjadi keterlambatan progress> 10% (Iebih dari sepuluh persen) terhadap Baseline Schedule dan/atau terjadi perkiraan dimana target Onstream tidak dapat dicapai sesuai rencana, maka KKKS agar menyampaikan Recovery Plan kepada Fungsi SKK Migas yang menangani manajemen proyek untuk mengembalikan progress dan/atau target Onstream sesuai yang direncanakan. 3.7.2 Bilamana berdasarkan mekanisme manajemen perubahan, KKKS memandang perlu untuk melakukan Rebaseline terhadap jadwal Proyek, maka KKKS agar menyelesaikan hal-hal yang diperlukan untuk proses Rebaseline tersebut sesuai prosedur dan Kontrak yang berlaku, dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Fungsi SKK Migas yang menangani manajemen proyek, disertai justifikasi yang akurat dan juga menyampaikan dokumen-dokumen yang terkait perubahan dimaksud serta dampak yang mungkin terjadi, serta rencana pencapaian Onstream berdasarkan Rebaseline tersebut. Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 26 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI akkrmqas
KKKS didorong untuk mengembangkan sistem informasi proyek berbasis digital yang didukung oleh proses bisnis dan sumber daya yang kompeten, agar penyajian data dan informasi dalam pengelolaan Proyek dapat berjalan lebih efektif, efisien, cepat, akurat, dan transparan. Sistem informasi Proyek berbasis digital oleh KKKS agar dilakukan secara terintegrasi dengan SKK Migas melalui Integrated Operation Centre (IOC) SKK Migas.
5.1.1. Untuk pembangunan Fasilitas Produksi, KKKS agar memastikan pemenuhan persyaratan perizinan termasuk kegiatan pembangunan dan pengoperasian fasilitas dari instansi terkait yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta dikoordinasikan dengan Fungsi yang menangani perizinan di SKK Migas. 5.1.2. Pembangunan Fasilitas Produksi di darat yang memerlukan lahan untuk peletakannya dilakukan penyediaan lahan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Fungsi yang menangani pertanahan di SKK Migas. 5.2. KKKS agar melaksanakan proses inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan untuk instalasi dan/atau peralatan Fasilitas Produksi, untuk mendapatkan Sertifikasi Inspeksi Teknis dan Persetujuan Layak Operasi sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan. 5.3. KKKS agar melakukan penyusunan daftar perizinan/sertifikasi/keputusanl persetujuan yang dibutuhkan di dalam Proyek, serta memastikan pemenuhannya sesuai tata waktu pelaksanaan Proyek. Ditetapkan tanggal : Halaman 27 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkmlgas Revisi ke: 01
Pengelolaan risiko dan isu/masalah Proyek adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi risiko dan isu, serta merencanakan respons risiko dan solusi terhadap isu/masalah, baik positif maupun negatif, yang dapat mempengaruhi tujuan Proyek (ruang lingkup, jadwal, anggaran, kualitas, dan aspek lainnya), melaksanakan respon risiko, serta memonitor risiko dalam Proyek. Tujuan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan probabilitas dan/atau dampak risiko positif (peluang/opportunities), serta menurunkan probabilitas dan/atau dampak risiko negatif (ancamanlthreats), guna mengoptimalkan peluang keberhasilan Proyek. Ancaman yang tidak dikelola dengan baik, dapat mengakibatkan isu/masalah seperti penundaan jadwal, pembengkakan biaya, penurunan kinerja, atau hilangnya reputasi. Peluang yang direspons dengan baik, dapat menghasilkan manfaat seperti pengurangan waktu dan biaya, peningkatan kinerja dan reputasi. Pengelolaan risiko Proyek terdiri dari 6 (enam) langkah utama sebagai berikut: 1.1, Rencana pengelolaan risiko 1.2. Identifikasi dan kategorisasi risiko 1.3. Analisis dan prioritisasi risiko 1.4. Rencana respons risiko 1.5. Penerapan respons dan monitor risiko 1.6. Pelaporan dan update/pembaruan status risiko dan isu/masalah BABV MANAJEMEN RISIKO Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 28 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI s,kkmlg,as 2.5. Penerapan Respons dan Monitor Risiko Eksploitasi peluang Berbagi peluang Meningkatkan peluang Terima peluang Hindari risiko Transfer risiko Mitigasi risiko Terima risiko Respons Risiko Negatif Respons Risiko Positif
2.1.1. Format Risk Register dan Issue Register 2.1.2. Kriteria dan Matriks Risiko P-I (Probability vs Impact) 2.1.3. Lainnya, misal: Risk Breakdown Structure (RBS) 2.2. Identifikasi dan Kategorisasi Risiko KKKS melakukan identifikasi dan kategorisasi risiko. Risiko yang teridentifikasi, baik melalui brainstorming maupun lessons learned dari Proyek tipikal sebelumnya agar dimasukan ke dalam format risk register yang tertera pada Lampiran 5, dan proses kategorisasi risiko dapat dibuat dalam format Risk Breakdown Structure (RBS). Semua risiko Proyek, baik yang bersifat negatif (ancamanlthreats), dan yang bersifat positif (peluang/opportunities), agar dimasukkan ke dalam risk register. 2.3. Analisis dan Prioritisasi Risiko KKKS melakukan analisis risiko proyek di setiap tahapan Proyek, dari Pre FEED, FEED, konstruksi, dan di antara proses-proses pemantauan dan evaluasi Proyek. Dari hasil analisis risiko tersebut, KKKS kemudian melakukan prioritisasi risiko dan memperbarui status risiko dan isu/masalah Proyek terkini. 2.4. Rencana Respons Risiko KKKS menyusun rencana respons risiko berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko yang telah dilakukan. Respons risiko dapat terdiri dari berbagai opsi sebagai berikut: Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 29 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqas Gambar 3, Alur Tata Cara Pengelolaan Risiko - Pelaporan dan Pembaruan Status Risikodan Isu/Masaloh .................., · ·..···..·..············-·..···,·t····-·-······-··..·· . Status lmplementasi Risiko dan lsu 'Penerapan' Rt!spons dan Monitor Ri-siko \. Renee na Sol usi ........................···· ···· -··..·-·· l·· ·..········· · f--------I Renc-anaRespons Risiko f----4Rencana MitigasiRisi1co PMT KKKS Perinl1:kat Risiko (Risiko Tenin=gi) AnaHsisdan Prioritisasi Risiko I~ .~~;;;. ........................ ····· ·..······ ··-··- ..···1····..· ··..· · ·· f------j ............................................................... -1- 1--------1 Rjsk R~giner ...............................................................1 t--..>,;.(R=SS"-) -----I Menyusun RencarullPengeJoJaan Risi,ko --- 3, Lainnyj~ mhal: Risk" Breakdown Structure Person In Ch8r"[le WIC) HasH Risk Monagement Plan
2,6. Pelaporan dan Update/Pembaruan Status Risiko dan Isu/Masalah Status risiko dan isu/masalah dan proses respons risiko terbaru agar dicatat dalam risk register dan issue register. Pembaruan agar dilakukan secara berkala selama Proyek berlangsung. No, Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 30 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI s,kkmJgas
Lima (5) perangkat manajemen perubahan yang digunakan untuk mengontrol perubahan adalah sebagai berikut: 2.1. Dokumen Proyek Semua dokumen yang menjadi Baseline dalam suatu Proyek antara lain POD, AFE, WP&B, jadwal/schedule, dan lain-lain.
Perubahan Proyek mempunyai konsekuensi utamanya terhadap waktu dan biaya. Oleh karena itu, manajemen perubahan Proyek menjadi suatu keharusan agar perubahan dapat dikelola dengan baik dan Proyek dapat diselesaikan tepat waktu serta sesuai anggaran, dengan cara yang handal dan terkendali. 1.2. Tujuan Manajemen Perubahan Dalam pengelolaan Proyek, KKKS agar bertanggung jawab dan mengelola life cycle atas semua perubahan Proyek untuk mendapatkan keuntunganlbenefit dari perubahan tersebut terhadap tujuan/Sasaran Kerja Proyek dengan meminimalisasi dampak negatif terhadap kinerja Proyek dan deliverable-nya. 1.3. Sasaran Manajemen Perubahan agar: 1.3.1. Untuk memastikan adanya proses bisnis untuk identifikasi, evaluasi, persetujuan implementasi, dokumentasi, dan pengendalian setiap perubahan dari tahap inisiasi sampai dengan penutupan Proyek. 1.3.2. Meminimumkan dampak gangguan terhadap Proyek. 1.3.3. Perubahan yang telah disetujui agar dikomunikasikan ke sponsor, PMT, customer, dan stakeholder lainnya. BABVI MANAJEMEN PERU BAHAN PROYEK Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 31 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqas
3.1. Identifikasi Kebutuhan Perubahan dan Penyebabnya Identifikasi kebutuhan perubahan merupakan langkah awal di dalam proses manajemen perubahan dengan menjelaskan deskripsi perubahan, kebutuhan, penyebabnya, kronologisnya, dan referensi dokumen Baseline. 2.2. Change Management Plan Dokumen ini berisi rencana dan strategi tentang bagaimana perubahan akan ditangani dalam Proyek (misalnya, cara mengidentifikasi perubahan, cara mengontrol perubahan, dan cara melakukan penghitungan dan verifikasi status perubahan). 2.3. Status Kinerja Proyek Data ini berupa laporan status kemajuan Proyek (misalnya, status daftar semua hasilldeliverables yang dikerjakan oleh pemasok barang/jasa). 2.4. Laporan Status Isu/Masalah : Laporan ini menjelaskan suatu masalah Proyek secara rinci. Isu/masalah Proyek dapat dikategorikan sebagai berikut: 2.4.1. Permintaan Perubahan (Request for Change) 2.4.2. Tidak Sesuai Spesifikasi (Off Specification) 2.4.3. Masalah/Kekhawatiran (Problem/Concern) 2.5. Daftar/RegisteriLog 2.5.1. Risk Register (Daftar Risiko) 2.5.2. Issue Register (Daftar Masalah) 2.5.3. Change Log (Daftar Perubahan) Ditetapkan tanggal : Halaman 32 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkmllglas Revisi ke: 01 /If-
4.1. Perubahan Yang Berdampak Kontraktual Perubahan yang berdampak kontraktual adalah perubahan terhadap dokumen Kontrak yang berlaku antara KKKS dengan penyedia jasa atau barang. Pengaturan terkait perubahan ini dijelaskan pada PTK PRS Buku Kedua tentang Perubahan Lingkup Kontrak (PLK). 3.2. Analisis Dampak Perubahan Setelah mengidentifikasi perubahan, KKKS agar melaksanakan dan menyampaikan analisis dampak jika perubahan itu diimplementasikan terhadap scope/lingkup kerja, schedule/jadwal, cost/biaya, sumber daya, kualitas, dan Sasaran Kerja Proyek lainnya. 3.3. Mereviu Opsi-Opsi Perubahan KKKS mereviu opsi-opsi perubahan yang menghasilkan rekomendasi perubahan. 3.4. Otorisasi Terhadap Permintaan Perubahan Pejabat berwenang KKKS melakukan otorisasi terhadap permintaan perubahan yang diusulkan. 3.5. Mendokumentasikan Perubahan KKKS mendokumentasikan perubahan Proyek ke dalam daftar perubahan/change log. Contoh format change log pada Lampiran 8. 3.6. Implementasi Perubahan. KKKS mengimplementasikan tindakan/aksi untuk merealisasikan perubahan. 3.7. Monitor, Kontrol, dan Pelaporan Perubahan KKKS agar memastikan untuk melakukan monitoring dan kontrol atas perubahan Proyek supaya direalisasikan sesuai dengan tujuan/Sasaran Kerja Proyek, serta melaporkan perubahan Proyek tersebut kepada SKK Migas. Ditetapkan tanggal : Halaman 33 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI akkrruqaa Revisi ke: 01 Kriteria jenis PLK Proyek tersebut digunakan sebagai acuan KKKS dalam melaksanakan konsultasi dengan Fungsi teknis terkait di SKK Migas sebagaimana disebut pada PTK PRS Buku Kedua tentang Perubahan Lingkup Kontrak, sedangkan ketentuan terkait proses persetujuan pelaksanaan PLK dari SKK Migas tetap mengacu pada PTK PRS Buku Kedua. 5.1. Jenis PLK Proyek Fasilitas Produksi Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) yang terjadi di antara KKKS dengan penyedia barang/jasa untuk kegiatan Proyek konstruksi Fasilitas Produksi, dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu PLK Emergency, PLK Optimasi, dan PLK Damage Control dengan kriteria sebagaimana disebut di bawah. Dalam hal KKKS bermaksud akan mengajukan PLK (Perubahan Lingkup Kontrak), maka KKKS diminta untuk mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh PTK PRS Buku Kedua.
4.2. Perubahan Yang Tidak Berdampak Kontraktual Perubahan yang tidak berdampak kontraktual adalah perubahan terhadap dokumen non kontraktual antara lain seperti dokumen persetujuan dan Project Summary AFE, persetujuan WP&B, persetujuan POD, atau dokumen non kontraktual lainnya. Pengaturan terkait perubahan pada dokumen di atas merujuk pada PTK AFE, PTK WP&B, PTK POD, serta pada PTK atau pengaturan yang terkait lainnya. Ditetapkan tanggal : Revisi ke: 01 Halaman 34 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI 5.1.2.4. Kegiatan detailed engineering 5.1.2.5. Kegiatan evaluasi keselamatan misalnya PSR (Process Safety Review), HAZID/HAZOP, SILILOPA assessment, atau dalam bentuk lainnya 5.1.2.6. Pemindahan lingkup kerja antar Kontrak pelaksanaan Proyek konstruksi 5.1.2.7. Perubahan data subsurface. PLK optimasi agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Fungsi teknis terkait di SKK Migas, terutama apabila perkiraan biaya tambahan akan melebihi persentase atau nilai yang ditetapkan pada PTK PRS Buku Kedua. Bentuk penambahan atau pengurangan pekerjaan terkait hal-hal di atas diimplementasikan dan/atau merupakan tindak lanjut dari, antara lain: PLK keadaan darurat dapat dilaksanakan tanpa harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh KKKS dengan Fungsi teknis terkait di SKK Migas. 5.1.2. PLK Optimasi (Adding Value) Merupakan Perubahan Lingkup Kontrak yang mempunyai tujuan optimasi (adding value) sebagai berikut: 5.1.2.1 Upaya peningkatan kualitas Fasilitas Produksi yang dibangun, baik dari sisi K3LL, integrity, reliability, availability, maintainability, operability, life cycle cost, dan lain-lain 5.1.2.2 Upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Proyek 5.1.2.3 Pekerjaan di luar lingkup Proyek untuk mendukung kegiatan KKKS. 5.1.1. PLK Keadaan Darurat (Emergency) Merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya keadaan darurat (emergency) berdasarkan pernyataan tertulis pimpinan tertinggi KKKS yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PTK PRS Buku Kedua dan/atau PTK K3LL. Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 35 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI 5.2. Keputusan Terhadap Permintaan PLK PLK yang akan dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama harus mengikuti PTK PRS Buku Kedua dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi dan persetujuan SKK Migas tidak dapat dijadikan dasar untuk 5.1.3.1. Pekerjaan simultan lapangan (Simultaneous OperationlSIMOP) 5.1.3.2. Perubahan peraturan dan perundangan 5.1.3.3. Dinamika sosial masyarakat 5.1.3.4. Kondisi aktual di lapangan Pada prinsipnya, KKKS harus semaksimal mungkin dapat mengidentifikasi semua potensi risiko terjadinya PLK damage control pada saat pelaksanaan studi tahap FEED, sehingga dapat disusun sebaik-baiknya rencana antisipasinya dalam penentuan strategi pengadaan maupun penyusunan Kontrak pelaksana kegiatan tahap konstruksi. PLK damage control dapat dilaksanakan tanpa harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh KKKS dengan Fungsi teknis terkait di SKK Migas. Hasil konsultasi dengan Fungsi teknis terkait di SKK Migas atas pelaksanaan usulan PLK optimasi ini tidak menghilangkan tanggung jawab operasional KKKS untuk memenuhi peraturan perundang- undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. 5.1.3. PLK Oamage Control Merupakan Perubahan Lingkup Kontrak sebagai akibat dari kondisi yang terjadi berada di luar kendali penyedia barang/jasa maupun KKKS, atau dimana lingkup dan/atau volume pekerjaan tidak dapat diidentifikasi pada saat penyusunan lingkup Kontrak, sehingga tidak merupakan bagian dari biaya yang diperhitungkan pada nilai awal Kontrak. Bentuk penambahan atau pengurangan pekerjaan terkait PLK damage control dimplementasikan dan/atau merupakan tindak lanjut dari, antara lain: Ditetapkan tanggal : Halaman 36 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkmllgas Revisi ke: 01 mempengaruhi hak dan kewajiban kontraktual antara KKKS dan Pelaksana Kontrak (Penyedia Barang/Jasa). Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 37 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
BAB VII SANKSI Revisi ke: 01Ditetapkan tanggal : Halaman 38 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrruqas
BAB VIII PENUTUP Ditetapkan tanggal : Halaman 39 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ,skkm,lgas Revisi ke: 01 " ~ ~ ~ t:: '" 0- m C 3 Vl 0 l: ::> ~ I- a. - a. '" -' Vl a. 2- c Cl '":. ~ ::l QJ '".. ::l C ~ ~ ~ « W to C >- ~ to V 0 C '" QJ 0::: ~ a: .. a.. e to Z a. Sl « - « en .. § « QJ ~ OJ ~ ::: '" '" e l- t:: Z 0 i2 5 '" ~ E s Z '" - « ~ z c 0 Z '"c « ~ re to ::l -" ...J gg ,~ '"::l ~ ::l c ~ t: III '" '" 0..... ~ !:r:::: Z a. « -" 'ro '" 0::: ~ Z .. Vl 0 c: ::> o, ~- « 'Vi ...J 'S I-- ~ « 0 ;:;;: ::!: Vl 2- ::l w .~ u, « e:: :§ 0 z C to -"::l 'iii' 0 011 '"c '"('J .1: nJ :='i:" V'I ._ ~:f.~ ~ ~ ~.. 0 0..'- ~ ::l '" a. -" '".. c. c: '",_ '"-' w u.. « -" II!Ii QJ > 0 .t 0 z 0::: o u, en ::!: ~ ::l ::l III CI en 0 « 0::: (!) a.. z « en « ""') « CI 0::: I-- W :J ~ ~ en « « o >- or- « z I- Z u, Z « « ~ ::!: « l- I-- W ::l 0::: z Z W >- ...J a.. « I-- 0 ::l ::!: :!: 0::: :::I: « 0 a.. « ...J C Z :::I: W « a.. « « en ...J ::l 0 Z ...J « W I-- o « z o w a.. w ~ 11-r~~~~~~~~~-~ C. (AFE/Rencana Kerja-3) Struktur penulisan sama dengan butir A lampiran ini. B. (AFE/Rencana Kerja-2) Struktur penulisan sama dengan butir A lampiran ini. A. (AFE/Rencana Kerja-1)
LAMPIRAN 2 FORMAT LAPORAN BULANAN PROYEK KATEGORII (Multiple AFE/Rencana Kerja) Revisi ke: 01 Halaman 41 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrrnqas Ditetapkan tanggal : Lingkup Tanggal Estimated Vendor/Kontraktor No. POI Nilai Proforma Remaining Pekerjaan PO delivered/ No. Kontrak Invoice Value Final Kontrak Acceptance C. Pengadaan
Halaman 42 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkrmqas F. Uraian Umum Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)
Halaman 43 dari 49 PEDOMAN TAT A KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI skkmllgas I. Lampiran
B. Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Lindungan Lingkungan (K3LL) A. Uraian Proyek
Halaman 44 dari 49 PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PENGELOLAAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Revisi ke: 01 ~. Q) ..q ·c ...- co 0 -0 Qjl() ..q ~ 'iii C .!Q 0- CO > .;: (; .> ..c ~ ~{J. Q. 'iii c 8,., c ~ '" '"'"u 0 C M III ::> III 0- C '" 0 C s: Q. C/) III {J. a. 0 « 0: 0::: C!) 0.. Z a:: « C/) « ~..., « c suodsa~ IJo6"le)l 0::: !:: ~ C/) W -I -« L() e ~ C/) >- z LU « C!) -c z « a:: I- Z u, ~ « « ~ ::!: 0::: (n66ulW 4elwnr) l- I- W ::> 0.. C/) '" nl~eM ueeJl~Jad - '"Z Z >- -I ::!: a:: ] « w 0 ::> « l- 'e: .> . C :J: 0::: '" ot!~ ('Yo) SI!l!l!qeqOJd Z .c W « 0 '"« t- o.. « C/) u, n; Se)POPd ::> oX ..J m c 0 z 't ..J « a.. Is - ~)Sl!lll!qeqOJd W I- C!) « '"z .. C!) ~ W W ~~ a. ~ ~~ . ::> aJ 0 en 0 « 0::: o c, Z « en « Q: "'") « 0 ~ 0::: I- ~ w ::i CI) ~ en « - e >- (D e « « z LU I- Z u, z Q: « « ~ :! « ~l- I- W ::> 0::: Z Z >- ..J c::: CI) « w 0 ::> :! CI) :! I- 0::: :::I: « - 0
« W Z « :!
« ::> 0 ...J U. 0 Z ..J « W I- o s Z o W w a. ~ m ' :: c, cu .~ o c» " -"C 0 .f - z e I- Z LL Z « - ...J :! .c « w 2 I- a :::l « I- " :! « Q, c::: J: ...J c: a a. :! '" « :g e J: c::: c c '" .... ::::> m ~ .a e « c en ._ '" 0 0:: c - - I-- Z u, Z 00 '" z Z 0:: > >- ..J c '" :E 0:: ::x:: :E CI) c.. 0 ~ E 0- ..,J 0 Z I- ..J 0- W u, !!l ~ :l ~ '"z § 0. C1l OJ OJ C _g) C C1l .:Y. Q_ _g) 2 o u; :E ~ ::::> ::::> co e en 0 « 0::: e .... a.. a:: - z a.. Q z IJJ z >- ...J :E ~ 0 0 Z LL. ...J < W I- o « z (5 w a.. w ~
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)