Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2003
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2003.
Dalam Keputusan ini yang dimaksud detigatl
Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum pada kolom Lampiran I Keputusan ini.
Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum pada kolom 4 Lampiran I Keputusan ini.
Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
1) Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10 % (sepuluh persen) di bawah harga pasaran umum yang berlaku di Daerah masing-masing; 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis, type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama.
1) Nilai jual untuk tahun pembuatan terbaru belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya atau disesuaikan Harga Pasaran Umum setempat; 2) Nilai jual untuk tahun pembuatan lebih tua tidak tercantum, maka nilai jualnya dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun maximal penurunan 5 tingkat atau disesuaikan Harga Pasaran Umum setempat.
1) Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bobotnya ditetapkan sebagai berikut :
Penetapan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)