DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 2004

Nomor: 156
Tahun: 2004
Ditetapkan: 9 Juni 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan status hak atas tanah Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah diperlukan partisipasi aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Pengusaha Mikro dan Kecil,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan h di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi than Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tabun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611):

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran, Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Nomor 46 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743 tahun 1998);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070 tahun 2001);
6.Keputusan Prc-sden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Noma 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presides Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depariemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Barsama inl yang dimaksud dengan :

1.Pengusana Micro adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
2.Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Keputusan Bersama ini meliputi :

a.Pemberdayaan dan permodalan;
b.Peningkatan status hak atas tanah;
c.Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan, Menengah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a.Memberikan fasilitasi dan bantuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam rangka penguatan permodalan usaha dengan meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit berupa sertifikat tanah;
b.Mengembangkan model pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam rangka penguatan permodalan usaha melalui peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit.

Pasal 4

Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a.Mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam peningkatan kapasitas usaha dan permodalan;
b.Memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berkaitan dengan usaha mikro dan kecil di daerah;
c.Memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam membantu pelaksanaan program pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah di bidang pensertifikatan tanah Pengusaha Mikro dan Kecil.

Pasal 5

(1)Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama meliputi :
1. a.Mensukseskan Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam rangka pensertifikatan tanah Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah;
2. b.Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah;
3. c.Metakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
(2)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dapat dibentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh :
1. a.Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri berkenaan dengan fasilitasi aspek administrasi pertanahan Pengusaha Mikro Dan Kecil;
2. b.Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri berkenaan dengan fasilitasi aspek pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil.

Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Keputusan Bersama Kedua pihak akan melakukan konsultasi dan musyawarah guna penyelesaiannya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan pada APBN masing-masing instansi dan segala sesuatu yang belum diatur akan diatur kemudian.

Pasal 9

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2004 MENTERI DALAM NEGERI MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ttd ttd HARI SABARNO ALIMARWAN HANAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan status hak atas tanah Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah diperlukan partisipasi aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Pengusaha Mikro dan Kecil,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan h di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi than Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tabun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611):

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran, Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Nomor 46 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743 tahun 1998);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070 tahun 2001);
6.Keputusan Prc-sden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Noma 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presides Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depariemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Barsama inl yang dimaksud dengan :

1.Pengusana Micro adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
2.Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Keputusan Bersama ini meliputi :

a.Pemberdayaan dan permodalan;
b.Peningkatan status hak atas tanah;
c.Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan, Menengah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a.Memberikan fasilitasi dan bantuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam rangka penguatan permodalan usaha dengan meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit berupa sertifikat tanah;
b.Mengembangkan model pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam rangka penguatan permodalan usaha melalui peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit.

Pasal 4

Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a.Mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam peningkatan kapasitas usaha dan permodalan;
b.Memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berkaitan dengan usaha mikro dan kecil di daerah;
c.Memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam membantu pelaksanaan program pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah di bidang pensertifikatan tanah Pengusaha Mikro dan Kecil.

Pasal 5

(1)Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama meliputi :
1. a.Mensukseskan Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam rangka pensertifikatan tanah Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah;
2. b.Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah;
3. c.Metakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
(2)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dapat dibentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh :
1. a.Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri berkenaan dengan fasilitasi aspek administrasi pertanahan Pengusaha Mikro Dan Kecil;
2. b.Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri berkenaan dengan fasilitasi aspek pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil.

Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Keputusan Bersama Kedua pihak akan melakukan konsultasi dan musyawarah guna penyelesaiannya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan pada APBN masing-masing instansi dan segala sesuatu yang belum diatur akan diatur kemudian.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014