menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas KESATU - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
8.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Serita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Serita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU. Menetapkan pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau yang selanjutnya disebut kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau terdiri dari:
a.rekapitulasi kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau per provinsi seluruh Indonesia, yang berisi: 1) kode provinsi; 2) nama provinsi; 3) jumlah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa; 4) luas wilayah; 5) jumlah penduduk; dan 6) jumlah pulau.
b.rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia, yang berisi: 1) kode kabupaten/kota; 2) nama kabupaten/kota; tentang Republik KEDUA KETIGA - 3 3) jumlah kecamatan, kelurahan dan desa per kabupaten/kota; 4) luas wilayah kabupaten/kota; dan 5) jumlah penduduk per kabupaten/kota.
c.rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan pada kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia, yang berisi: 1 . kode kecamatan;
2.nama kecamatan;
3.nama ibu kota provinsi dan kabupaten/kota;
4.jumlah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa;
5.luas wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
6.jumlah penduduk provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
d.rekapitulasi dan rincian kode dan data pulau seluruh Indonesia, yang berisi: 1) kode pulau; 2) nama pulau; 3) jumlah pulau; 4) koordinat pulau; 5) luas pulau; 6) berpenduduk (BP) atau tidak berpenduduk (TBP); dan 7) keterangan.
e.rekapitulasi jumlah penduduk seluruh Indonesia, yang berisi: 1) jumlah penduduk laki-laki per provinsi dan kabupaten/kota; 2) jumlah penduduk perempuan per provinsi dan kabupaten/kota; dan 3) jumlah penduduk total seluruh Indonesia. Rekapitulasi kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau per provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran huruf A; Rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, pada:
a.Provinsi Aceh 1) Kabupaten Aceh Selatan 2) Kabupaten Aceh Tenggara 3) Kabupaten Aceh Timur 4) Kabupaten Aceh Tengah 5) Kabupaten Aceh Barat 6) Kabupaten Aceh Besar 7) Kabupaten Pidie 8) Kabupaten Aceh Utara 9) Kabupaten Simeulue 10) Kabupaten Aceh Singkil 1 1 ) Kabupaten Bireuen 12) Kabupaten Aceh Barat Daya 13) Kabupaten Gayo Lues 14) Kabupaten Aceh Jaya 15) Kabupaten Nagan Raya 16) Kabupaten Aceh Tamiang - 4 17) Kabupaten Bener Meriah 18) Kabupaten Pidie Jaya 19) Kota Banda Aceh 20) Kota Sabang 21) Kota Lhokseumawe 22) Kota Langsa 23) Kota Subulussalam
b.Provinsi Sumatera Utara 1) Kabupaten Tapanuli Tengah 2) Kabupaten Tapanuli Utara 3) Kabupaten Tapanuli Selatan 4) Kabupaten Nias 5) Kabupaten Langkat 6) Kabupaten Karo 7) Kabupaten Deli Serdang 8) Kabupaten Simalungun 9) Kabupaten Asahan 10) Kabupaten Labuhanbatu 1 1 ) Kabupaten Dairi 12) Kabupaten Toba 13) Kabupaten Mandailing Natal 14) Kabupaten Nias Selatan 15) Kabupaten Pakpak Bharat 16) Kabupaten Humbang Hasundutan 1 7) Kabupaten Samosir 18) Kabupaten Serdang Bedagai 19) Kabupaten Batu Bara 20) Kabupaten Padang Lawas Utara 21) Kabupaten Padang Lawas 22) Kabupaten Labuhanbatu Selatan 23) Kabupaten Labuhanbatu Utara 24) Kabupaten Nias Utara 25) Kabupaten Nias Barat 26) Kota Medan 27) Kota Pematangsiantar 28) Kota Sibolga 29) Kota Tanjungbalai 30) Kota Binjai 31) Kota Tebing Tinggi 32) Kota Padangsidimpuan 33) Kota Gunungsitoli
c.Provinsi Sumatera Barat 1) Kabupaten Pesisir Selatan 2) Kabupaten Solok 3) Kabupaten Sijunjung 4) Kabupaten Tanah Datar 5) Kabupaten Padang Pariaman 6) Kabupaten Agam 7) Kabupaten Lima Puluh Kota 8) Kabupaten Pasaman 9) Kabupaten Kepulauan Mentawai - 5 10) Kabupaten Dharmasraya 1 1 ) Kabupaten Solok Selatan 12) Kabupaten Pasaman Barat 13) Kota Padang 14) Kota Solok 15) Kota Sawahlunto 16) Kota Padang Panjang 17) Kota Bukittinggi 18) Kota Payakumbuh 19) Kota Pariaman
d.Provinsi Riau 1) Kabupaten Kampar 2) Kabupaten Indragiri Hulu 3) Kabupaten Bengkalis 4) Kabupaten Indragiri Hilir 5) Kabupaten Pelalawan 6) Kabupaten Rokan Hulu 7) Kabupaten Rokan Hilir 8) Kabupaten Siak 9) Kabupaten Kuantan Singingi 10) Kabupaten Kepulauan Meranti 1 1 ) Kota Pekanbaru 12) Kota Dumai
e.Provinsi Jambi 1) Kabupaten Kerinci 2) Kabupaten Merangin 3) Kabupaten Sarolangun 4) Kabupaten Batanghari 5) Kabupaten Muaro Jambi 6) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 7) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 8) Kabupaten Bungo 9) Kabupaten Tebo 10) Kota Jambi 1 1 ) Kota Sungai Penuh
f.Provinsi Sumatera Selatan 1) Kabupaten Ogan Komering Ulu 2) Kabupaten Ogan Komering Ilir 3) Kabupaten Muara Enim 4) Kabupaten Lahat 5) Kabupaten Musi Rawas 6) Kabupaten Musi Banyuasin 7) Kabupaten Banyuasin 8) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 9) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 10) Kabupaten Ogan Ilir 1 1 ) Kabupaten Empat Lawang 12) Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir 13) Kabupaten Musi Rawas Utara 14) Kota Palembang 15) Kota Pagar Alam - 6 16) Kota Lubuk Linggau 17) Kota Prabumulih
g.Provinsi Bengkulu 1) Kabupaten Bengkulu Selatan 2) Kabupaten Rejang Lebong 3) Kabupaten Bengkulu Utara 4) Kabupaten Kaur 5) Kabupaten Seluma 6) Kabupaten Mukomuko 7) Kabupaten Lebong 8) Kabupaten Kepahiang 9) Kabupaten Bengkulu Tengah 10) Kota Bengkulu
h.Provinsi Lampung 1) Kabupaten Lampung Selatan 2) Kabupaten Lampung Tengah 3) Kabupaten Lampung Utara 4) Kabupaten Lampung Barat 5) Kabupaten Tulang Bawang 6) Kabupaten Tanggamus 7) Kabupaten Lampung Timur 8) Kabupaten Way Kanan 9) Kabupaten Pesawaran 10) Kabupaten Pringsewu 1 1 ) Kabupaten Mesuji 12) Kabupaten Tulang Bawang Barat 13) Kabupaten Pesisir Barat 14) Kota Bandar Lampung 15) Kota Metro
i.Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1) Kabupaten Bangka 2) Kabupaten Belitung 3) Kabupaten Bangka Selatan 4) Kabupaten Bangka Tengah 5) Kabupaten Bangka Barat 6) Kabupaten Belitung Timur 7 Kota Pangkal Pinang J. Provinsi Kepulauan Riau 1) Kabupaten Bintan 2) Kabupaten Karimun 3) Kabupaten Natuna 4) Kabupaten Lingga 5) Kabupaten Kepulauan Anambas 6) Kota Batam 7) Kota Tanjung Pinang
k.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2) Kota Administrasi Jakarta Pusat 3) Kota Administrasi Jakarta Utara - 7 4) Kota Administrasi Jakarta Barat 5) Kota Administrasi Jakarta Selatan 6) Kota Administrasi Jakarta Timur I. Provinsi Jawa Barat 1) Kabupaten Bogor 2) Kabupaten Sukabumi 3) Kabupaten Cianjur 4) Kabupaten Bandung 5) Kabupaten Garut 6) Kabupaten Tasikmalaya 7) Kabupaten Ciamis 8) Kabupaten Kuningan 9) Kabupaten Cirebon 10) Kabupaten Majalengka 1 1 ) Kabupaten Sumedang 12) Kabupaten Indramayu 13) Kabupaten Subang 14) Kabupaten Purwakarta 15) Kabupaten Karawang 16) Kabupaten Bekasi 17) Kabupaten Bandung Barat 18) Kabupaten Pangandaran 19) Kota Bogor 20) Kota Sukabumi 21) Kota Bandung 22) Kota Cirebon 23) Kota Bekasi 24) Kota Depok 25) Kota Cimahi 26) Kota Tasikmalaya 27) Kota Banjar
m.Provinsi Jawa Tengah 1) Kabupaten Cilacap 2) Kabupaten Banyumas 3) Kabupaten Purbalingga 4) Kabupaten Banjarnegara 5) Kabupaten Kebumen 6) Kabupaten Purworejo 7) Kabupaten Wonosobo 8) Kabupaten Magelang 9) Kabupaten Boyolali 10) Kabupaten Klaten 1 1 ) Kabupaten Sukoharjo 12) Kabupaten Wonogiri 13) Kabupaten Karanganyar 14) Kabupaten Sragen 15) Kabupaten Grobogan 16) Kabupaten Blora - 8 1 7) Kabupaten Rembang 18) Kabupaten Pati 19) Kabupaten Kudus 20) Kabupaten Jepara 21) Kabupaten Demak 22) Kabupaten Semarang 23) Kabupaten Temanggung 24) Kabupaten Kendal 25) Kabupaten Batang 26) Kabupaten Pekalongan 27) Kabupaten Pemalang 28) Kabupaten Tega! 29) Kabupaten Brebes 30) Kota Magelang 31) Kota Surakarta 32) Kota Salatiga 33) Kota Semarang 34) Kota Pekalongan 35) Kota Tega!
n.Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1) Kabupaten Kulon Progo 2) Kabupaten Bantu! 3) Kabupaten Gunungkidul 4) Kabupaten Steman 5) Kota Yogyakarta
o.Provinsi Jawa Timur 1) Kabupaten Pacitan 2) Kabupaten Ponorogo 3) Kabupaten Trenggalek 4) Kabupaten Tulungagung 5) Kabupaten Blitar 6) Kabupaten Kediri 7) Kabupaten Malang 8) Kabupaten Lumajang 9) Kabupaten Jember 10) Kabupaten Banyuwangi 1 1 ) Kabupaten Bondowoso 12) Kabupaten Situbondo 13) Kabupaten Probolinggo 14) Kabupaten Pasuruan 15) Kabupaten Sidoarjo 16) Kabupaten Mojokerto 1 7) Kabupaten Jombang 18) Kabupaten Nganjuk 19) Kabupaten Madiun 20) Kabupaten Magetan 21) Kabupaten Ngawi 22) Kabupaten Bojonegoro - 9 23) Kabupaten Tuban 24) Kabupaten Lamongan 25) Kabupaten Gresik 26) Kabupaten Bangkalan 27) Kabupaten Sampang 28) Kabupaten Pamekasan 29) Kabupaten Sumenep 30) Kota Kediri 31) Kota Blitar 32) Kota Malang 33) Kota Probolinggo 34) Kota Pasuruan 35) Kota Mojokerto 36) Kota Madiun 37) Kota Surabaya 38) Kota Batu
p.Provinsi Banten 1) Kabupaten Pandeglang 2) Kabupaten Lebak 3) Kabupaten Tangerang 4) Kabupaten Serang 5) Kota Tangerang 6) Kota Cilegon 7) Kota Serang 8) Kota Tangerang Selatan
q.Provinsi Bali 1) Kabupaten Jembrana 2) Kabupaten Tabanan 3) Kabupaten Badung 4) Kabupaten Gianyar 5) Kabupaten Klungkung 6) Kabupaten Bangli 7) Kabupaten Karangasem 8) Kabupaten Buleleng 9) Kota Denpasar
r.Provinsi Nusa Tenggara Barat 1) Kabupaten Lombok Barat 2) Kabupaten Lombok Tengah 3) Kabupaten Lombok Timur 4) Kabupaten Sumbawa 5) Kabupaten Dompu 6) Kabupaten Bima 7) Kabupaten Sumbawa Barat 8) Kabupaten Lombok Utara 9) Kota Mataram 10) Kota Bima
s.Provinsi Nusa Tenggara Timur 1) Kabupaten Kupang - 1 0 2) Kabupaten Timar Tengah Selatan 3) Kabupaten Timar Tengah Utara 4) Kabupaten Belu 5) Kabupaten Alar 6) Kabupaten Flores Timur 7) Kabupaten Sikka 8) Kabupaten Ende 9) Kabupaten Ngada 10) Kabupaten Manggarai 1 1 ) Kabupaten Sumba Timur 12) Kabupaten Sumba Barat 13) Kabupaten Lembata 14) Kabupaten Rote Ndao 15) Kabupaten Manggarai Barat 16) Kabupaten Nagekeo 17) Kabupaten Sumba Tengah 18) Kabupaten Sumba Barat Daya 19) Kabupaten Manggarai Timur 20) Kabupaten Sabu Raijua 21) Kabupaten Malaka 22) Kota Kupang
t.Provinsi Kalimantan Barat 1) Kabupaten Sambas 2) Kabupaten Mempawah 3) Kabupaten Sanggau 4) Kabupaten Ketapang 5) Kabupaten Sintang 6) Kabupaten Kapuas Hulu 7) Kabupaten Bengkayang 8) Kabupaten Landak 9) Kabupaten Sekadau 10) Kabupaten Melawi 1 1 ) Kabupaten Kayong Utara 12) Kabupaten Kubu Raya 13) Kata Pontianak 14) Kata Singkawang
u.Provinsi Kalimantan Tengah 1) Kabupaten Kotawaringin Barat 2) Kabupaten Kotawaringin Timur 3) Kabupaten Kapuas 4) Kabupaten Barito Selatan 5) Kabupaten Barito Utara 6) Kabupaten Katingan 7) Kabupaten Seruyan 8) Kabupaten Sukamara 9) Kabupaten Lamandau 10) Kabupaten Gunung Mas 1 1 ) Kabupaten Pulang Pisau - 1 1 12) Kabupaten Murung Raya 13) Kabupaten Barito Timur 14) Kota Palangkaraya
v.Provinsi Kalimantan Selatan 1) Kabupaten Tanah Laut 2) Kabupaten Kotabaru 3) Kabupaten Banjar 4) Kabupaten Barito Kuala 5) Kabupaten Tapin 6) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 7) Kabupaten Hulu Sungai Tengah 8) Kabupaten Hulu Sungai Utara 9) Kabupaten Tabalong 10) Kabupaten Tanah Bumbu 1 1 ) Kabupaten Balangan 12) Kota Banjarmasin 13) Kota Banjarbaru
w.Provinsi Kalimantan Timur 1) Kabupaten Paser 2) Kabupaten Kutai Kartanegara 3) Kabupaten Berau 4) Kabupaten Kutai Barat 5) Kabupaten Kutai Timur 6) Kabupaten Penajam Paser Utara 7) Kabupaten Mahakam Ulu 8) Kota Balikpapan 9) Kota Samarinda 10) Kota Bontang
x.Provinsi Kalimantan Utara 1) Kabupaten Bulungan 2) Kabupaten Malinau 3) Kabupaten Nunukan 4) Kabupaten Tana Tidung 5) Kota Tarakan
y.Provinsi Sulawesi Utara 1) Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Kabupaten Minahasa 3) Kabupaten Kepulauan Sangihe 4) Kabupaten Kepulauan Talaud 5) Kabupaten Minahasa Selatan 6) Kabupaten Minahasa Utara 7) Kabupaten Minahasa Tenggara 8) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 9) Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro 10) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 1 1 ) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 12) Kota Manado 13) Kota Bitung - 1 2 14) Kota Tomohon 15) Kota Kotamobagu
z.Provinsi Sulawesi Tengah 1) Kabupaten Banggai 2) Kabupaten Poso 3) Kabupaten Donggala 4) Kabupaten Toli-Toli 5) Kabupaten Buol 6) Kabupaten Morowali 7) Kabupaten Banggai Kepulauan 8) Kabupaten Parigi Moutong 9) Kabupaten Tojo Una Una 10) Kabupaten Sigi 1 1 ) Kabupaten Banggai Laut 12) Kabupaten Morowali Utara 13) Kota Palu aa. Provinsi Sulawesi Selatan 1) Kabupaten Kepulauan Selayar 2) Kabupaten Bulukumba 3) Kabupaten Bantaeng 4) Kabupaten Jeneponto 5) Kabupaten Takalar 6) Kabupaten Gowa 7) Kabupaten Sinjai 8) Kabupaten Bone 9) Kabupaten Maros 10) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1 1 ) Kabupaten Barru 12) Kabupaten Soppeng 13) Kabupaten Wajo 14) Kabupaten Sidenreng Rappang 15) Kabupaten Pinrang 16) Kabupaten Enrekang 1 7) Kabupaten Luwu 18) Kabupaten Tana Toraja 19) Kabupaten Luwu Utara 20) Kabupaten Luwu Timur 21) Kabupaten Toraja Utara 22) Kota Makassar 23) Kota Parepare 24) Kota Palopo bb. Provinsi Sulawesi Tenggara 1) Kabupaten Kolaka 2) Kabupaten Konawe 3) Kabupaten Muna 4) Kabupaten Buton 5) Kabupaten Konawe Selatan 6) Kabupaten Bombana - 1 3 7) Kabupaten Wakatobi 8) Kabupaten Kolaka Utara 9) Kabupaten Konawe Utara 10) Kabupaten Buton Utara 1 1 ) Kabupaten Kolaka Timur 12) Kabupaten Konawe Kepulauan 13) Kabupaten Muna Barat 14) Kabupaten Buton Tengah 15) Kabupaten Buton Selatan 16) Kota Kendari 1 7) Kota Bau Bau cc. Provinsi Gorontalo 1) Kabupaten Gorontalo 2) Kabupaten Boalemo 3) Kabupaten Bone Bolango 4) Kabupaten Pahuwato 5) Kabupaten Gorontalo Utara 6) Kota Gorontalo dd. Provinsi Sulawesi Barat 1) Kabupaten Pasangkayu 2) Kabupaten Mamuju 3) Kabupaten Mamasa 4) Kabupaten Polewali Mandar 5) Kabupaten Majene 6) Kabupaten Mamuju Tengah ee. Provinsi Maluku 1) Kabupaten Maluku Tengah 2) Kabupaten Maluku Tenggara 3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar 4) Kabupaten Buru 5) Kabupaten Seram Bagian Timur 6) Kabupaten Seram Bagian Barat 7) Kabupaten Kepulauan Aru 8) Kabupaten Maluku Barat Daya 9) Kabupaten Buru Selatan 10) Kota Ambon 1 1 ) Kota Tuai ff. Provinsi Maluku Utara 1) Kabupaten Halmahera Barat 2) Kabupaten Halmahera Tengah 3) Kabupaten Halmahera Utara 4) Kabupaten Halmahera Selatan 5) Kabupaten Kepulauan Sula 6) Kabupaten Halmahera Timur 7) Kabupaten Pulau Morotai 8) Kabupaten Pulau Taliabu 9) Kota Ternate 10) Kota Tidore Kepulauan - 1 4 gg. Provinsi Papua 1) Kabupaten Jayapura 2) Kabupaten Kepulauan Yapen 3) Kabupaten Biak Numfor 4) Kabupaten Sarmi 5) Kabupaten Keerom 6) Kabupaten Waropen 7) Kabupaten Supiori 8) Kabupaten Mamberamo Raya 9) Kota Jayapura hh. Provinsi Papua Barat 1) Kabupaten Manokwari 2) Kabupaten Fak Fak 3) Kabupaten Teluk Bintuni 4) Kabupaten Teluk Wondama 5) Kabupaten Kaimana 6) Kabupaten Manokwari Selatan 7) Kabupaten Pegunungan Arfak
11.Provinsi Papua Selatan 1) Kabupaten Merauke 2) Kabupaten Boven Digoel 3) Kabupaten Mappi 4) Kabupaten Asmat lj. Provinsi Papua Tengah 1) Kabupaten Nabire 2) Kabupaten Puncak Jaya 3) Kabupaten Paniai 4) Kabupaten Mimika 5) Kabupaten Puncak 6) Kabupaten Dogiyai 7) Kabupaten Intan Jaya 8) Kabupaten Deiyai kk. Provinsi Papua Pegunungan 1) Kabupaten Jayawijaya 2) Kabupaten Pegunungan Bintang 3) Kabupaten Yahukimo 4) Kabupaten Tolikara 5) Kabupaten Mamberamo Tengah 6) Kabupaten Yalimo 7) Kabupaten Lanny Jaya 8) Kabupaten Nduga II. Provinsi Papua Barat Daya 1) Kabupaten Sorong 2) Kabupaten Sorong Selatan 3) Kabupaten Raja Ampat 4) Kabupaten Tambrauw 5) Kabupaten Maybrat 6) Kota Sorong tercantum dalam Lampiran huruf B. KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN - 1 5 : Rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan pada kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c tercantum dalam Lampiran huruf C: Rekapitulasi dan rincian kode dan data pulau seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d: D.a. rekapitulasi jumlah pulau per provinsi seluruh Indonesia; D.b. rekapitulasi jumlah pulau per kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia; dan D.c. rincian kode dan data pulau per kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia, tercantum dalam Lampiran huruf D. Rekapitulasi jumlah penduduk seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf e, tercantum dalam Lampiran huruf E. Pada saat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 0 0 . 1 . 1 - 6 1 1 7 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala o Umum .Si a Madya (IV/ d) 1993111003 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 25 April 2025 MENTER! DALAM NEGERI, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Tembusan Yth:
1.Presiden Republik Indonesia;
2.Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4.Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
5.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7.Menteri Sekretaris Negara;
8.Menteri Keuangan;
9.Menteri Kesehatan;
10.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 1 1 . Menteri Pertanian;
12.Menteri Kelautan dan Perikanan;
13.Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
14.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
15.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16.Sekretaris Kabinet;
17.Kepala Staf Kepresidenan;
18.Kepala Badan Informasi Geospasial;
19.Kepala Badan Pusat Statistik; dan
20.Ketua Komisi Pemilihan Umum.