Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/102/2021
- Nomor
- HK.01.07/MENKES/102/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin Melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam jdih.kemkes.go.id Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahap Ketiga; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3447);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH VAKSIN MELALUI PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHAP KETIGA. KESATU : Menetapkan jenis vaksin melalui penugasan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tahap ketiga untuk Tahun 2021 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero). KEDUA : Vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan jumlah jdih.kemkes.go.id vaksin sebanyak 122.504.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat ribu) dosis. KETIGA : Besaran harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum. KEEMPAT : Distribusi jenis vaksin dan jumlah vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sampai pada titik serah di Provinsi. KELIMA : Jenis vaksin dan jumlah vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA beserta distribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT secara rinci akan dituangkan dalam perjanjian penugasan. KEENAM : Perjanjian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA disusun dan dibahas dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum. KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2021 MENTERI KESEHATAN ttd. BUDI G. SADIKIN jdih.kemkes.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)