Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/KPTS/HK.150/M/6/2019 Tahun 2019
- Nomor
- 425/KPTS/HK.150/M/6/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Keputusan Mcnteri Pcrtanian tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2019; a. bahwa perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan merupakan salah satu tahapan penting untuk memberikan arah yang sistematis dalam pembangunan hukum termasuk dibidang hukum pertanian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MengingatMenimbang KEPUTUSAN MENTER! PERTANIAN NOMOR 425/KPTS/HK.150/M/6/2019 TENTANG PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2019 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Unit kerja eselon I dapat mengajukan rancangan Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri di luar Program Legislasi Pertanian Tahun 2019, dalam hal: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, a tau Putusan Mahkamah Agung; dan/ atau c. menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian. Program Legislasi Pertanian Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja eselon I. MEMUTUSKAN: Kementcrian Pertanian (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ OT.010/07 /2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999); ten tang Republik Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 Kementerian Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan Nomor 45 Tahun 2015 ten tang 4. ' 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); KEDUAMenetapkanKESATU Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan 4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. MENTER! PERTANIAN UBLIKINDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2019 Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019. KETIGA IzinNomor
Pertanian tentang Perubahan secara On-line Permentan No. 39/2015 tentang Peredaran L Pendaftaran Pestisida -'--~~~_.__..__~~~~~~_,_~~~~~~~_.__~~~~~ r,~:r-PEM~Kl\RSA JUDUL MATER! MUATAN/ARAH AMANATPERATURAN : 1 PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ~--··-··-·L __.___ _.__ J _.__ _ PERA TU RAN MENTER! PERTANIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 425/KPTS/HK.150/M/6/2019 TENT ANG PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2019 NO PEMRAKARSA MATER! MUATAN/ARAH AMANATPERATURAN JUD UL PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
semula Undang-Undang Nomor 13 I penzman yang I j Pertanian ten tang Perubahan berkas hardcopy menjadi elektronik Tahun 2010 ten tang I atas Peraturan Menteri secara daring Hortikultura I Pertanian Nomor 38/ Permentan/OT.140/7/2011 ten tang Pendaftaran Varietas I Tanaman Hortikultura D. Direktorat 1. Rancangan Peraturan Menteri Pemantauan pengamatan dan Undang-Undang Nornor 39 Jenderal Pertanian tentang Perlindungan pengendalian OPT saran a dan Tahun 2014 ten tang Perkebunan Tanaman Perkebunan prasarana mirumum Perkebunan 117_;;1-.. I I VVCl..JH.J I I StandarTandaStandar Nasional Indonesia Penggunaan Gula Kristal Mentah Secara Nasional
dan- Persyaratan Pendaftaran Tata Izin dan dan PeternakCara TentangU saha Peternakan
Sertifikasi Produk Hewan Auditor NKV, Pasal 25 PP Nornor 95 ; dan Pelaporan, 2012 tentang Kesmavet NKV,Menteri Sertifikat Pengawasan dan Ketentuan SaksiNKRI
Rancangan Peraturan Menteri Tata cara Pertanian ten tang Penga wasan Pengendalian I I IF , Badan PenelitianI . I j danI r Pengembangan I I Pertanian I G. Bad an Penyuluhan dan I I Pen gem bangan SDM Pertanian Pengawasan serta Ketentuan SanksiNKRI dan Kesehatan HewanPela po ranAsal Hewan dari dan/ke Wil Karantina, Tindakan tentang Peternakan darPengeluaran,dan Pengeluaran Bahan Pakan dan Peraturan Menteri Persyaratan Pemasukan, Pesyaratan Pasal 23 UU Norno: tentang Pemasukan Pengeluaran, Tata cara Pernasukan 18/2009 Jo. UU 41/201, Rancangan Pertanian 7. PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JUD UL AMANAT PERATURANMATER! MUATAN/ARAH PEMRAKARSA Lintas Batas Antar Negara. Karantina di Pos Pemeriksaan I Penggangu Karantina Terhadap Media hewan karantina dan organisme Penyakit Hewan penggangu tumbuhan karantina di dan Organisme pos pemeriksaan lintas batas antar Tumbuhan negara Tumbuhan Pembawa Karantina Hewan dan Karantina media pembawa hama penyakit ten tang terhadaptumbuhanPertanian Peraturan karan tin a hewan danRancangan Pertanian 1.Badan Kararitina Menteri / Tindakan Tindakan karan tina I I I I I I I J I I I j H. I I I I I I I I I I I I I I I l I · pendanaan, kerjasama, bentuk dan tata cara penetapan peraturan prasarana, danpembiayaan alumni, pengelolaan sarana dan TinggiIndonesia dan 2012 ten tang PendidikarmahasiswaPoliteknik Enjinering Pertanian pengelolaan, ten tang Statuta tridharma perguruan tinggi, Sistem Undang Nornor 12 TaurPertanian
Penyakit Hewan Karantina dan Indonesia OPTK 2. LL.___._____,_ _ ____,__ _ JUD ULPEMRAKARSANO AMANATPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN I I Karantina ten tang Tumbuhan HPHKPenggolongan HPHK tumbuhan PP Nomor 14 Tahun 2002 Kepmentan 3238/2009 tentang pelaksanaan kegiatan pemantauan petugas Pasal 85 dalam bagiacuan6. Rancangan Peraturan Menteri Sebagai Pertanian tentang Perubahan karantina KesatuanNegaraWilayah Karantina Hewan Terhadap hewan dalam melakukan tindakan Pengeluaran Produk Hewan karantina terhadap produk hewan Yang Dikeluarkan Dari Dalam yang dilalulintaskan antar area Tindakan acuan bagi petugas karantinaPertanian ten tang Rancangan Peraturan Menteri Pedoman ini dimaksudkan sebagaiS. Karantina Hewan tentans Tahun Nomor 2000 Karan tin a Pemerin tahTindakanPertanian tentang Perubahan Dokumen Permentan No 17/2017 ten tang Tumbuhan Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Hewan Dan Penga was an Keamanan Pangan Segar Asal Tum buhan
Perlindungan Pertanian ten tang Penamaan b. Tata cara Pendaftaran Varietas Varietas dan Tata Cara Pendaftaran Lokal. Tanaman dan Varietas Tanaman c. Tata cara Pendaftaran Varietas Perizinan Hasil Pemuliaan. I Pertanian d. Si stem Dokumentasi dan I Jaringan Informasi PVT. I e. Bia ya Penamaan dan I Pendaftaran. MENTERI PERTANIAN LIK INDONESIA ' EMRAKARSA MATERI MUATAN/ARAH AMANAT PERATURAN '. JUD UL PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Tata Cara Permohonan dan c. Tata cara pemberian Hak PVT. Pemberian Hak Perlindungan d. Permohonan Banding. Varietas Tanaman e. Biaya Pengelolaan PVT.
Berakhirnya Hak PVT. - NO P
Membuka PDF…