Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1994
- Nomor
- 1
- Tahun
- 1994
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1993. Pasal I… Pasal I Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993, pada Lampiran I angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf c, Lampiran III angka 6 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan) dan Lampiran VI (Jabatan-jabatan di lingkungan Pemerintahan di Daerah) huruf c dan d sehingga berbunyi sebagai berikut :
1) Kepala Biro; 2) Inspektur; 3) Direktur; 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal; 5) Kepala Pusat; 6) Kepala Biro pada Lembaga Pemilihan Umum; 7) Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi; 8) Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri."
1) Sekretaris Jenderal; 2) Inspektur Utama; 3) Auditor Utama Keuangan Negara.
-
1) Kepala Biro; 2) Kepala Pusat; 3) Inspektur; 4) Kepala Auditorat; 5) Kepala Perwakilan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan.
-
1) Kepala Bagian; 2) Kepala Bidang; 3) Kepala Sub Auditorat; 4) Kepala Sekretariat Perwakilan.
-
1) Kepala Sub Bagian; 2) Kepala Sub Bidang; 3) Kepala Seksi;
-
-
-
1) Pembantu Gubernur; 2) Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I; 3) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I; 4) Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I; 5) Kepala BP7 Propinsi Daerah Tingkat I; 6) Walikotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Batam.
1) Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I; 2) Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I; 3) Kepala… 3) Kepala Dinas Daerah Tingkat I; 4) Wakil Kepala BP7 Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B; 6) Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas A; 7) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I; 8) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi; 9) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II; 10) Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11) Wakil Walikotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12) Sekretaris Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kotamadya Batam." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)