MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2003. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 4 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terdiri dari :
a.Sekretariat Menteri Negara;
b.Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara;
c.Deputi … PPRREESSIIDDEENN RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA
c.Deputi Bidang Kelembagaan;
d.Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
e.Deputi Bidang Tata Laksana;
f.Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur;
g.Deputi Bidang Pelayanan Publik;
h.Deputi Bidang Pengawasan;
i.Staf Ahli Bidang Hukum;
j.Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
k.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
l.Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah;
m.Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.”
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 5
(1)Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.
(2)Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur negara.
(3)Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang kelembagaan.
(4)Deputi … PPRREESSIIDDEENN RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA
(4)Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang sumber daya manusia aparatur.
(5)Deputi Bidang Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang tata laksana.
(6)Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang akuntabilitas aparatur.
(7)Deputi Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang pelayanan publik.
(8)Deputi Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang pengawasan.
(9)Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.
(10)Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kebijakan publik.
(11)Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.
(12)Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah otonomi daerah.
(13)Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah budaya kerja aparatur.” Pasal II … PPRREESSIIDDEENN RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands