Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1993
- Nomor
- 109
- Tahun
- 1993
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 44
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL.
BAB I
BKKBN mempunyai tugas pokok melanjutkan dan memantapkan kegiatan-kegiatan gerakan keluarga berencana nasional, merumuskan kebijaksanaan umum pengelolaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaannya, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat, serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait. Pasal 3…
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi
BAB II
Susunan Organisasi BKKBN terdiri dari:
Bagian Kedua Kepala dan Wakil Kepala
Kepala mempunyai tugas memimpin BKKBN sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan Pemerintah dan membina organisasi BKKBN agar efektif dan efisien, merumuskan kebijaksanaan umum pengelolaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional secara menyeluruh dan terpadu, membina dan melaksanakan kerja sama dengan Departemen, Instansi dan Organisasi formal maupun informal lainnya, serta mengembangkan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Bagian… Bagian Ketiga Deputi Bidang Umum
Deputi Bidang Umum adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi BKKBN, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Bidang Umum mempunyai tugas menyiapkan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional, yang meliputi pengelolaan kepegawaian dan ketenagaan program, keuangan, perlengkapan dan perbekalan, menelaah dan menyiapkan perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaan organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan dan pembinaan administrasi di lingkungan BKKBN.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Umum mempunyai fungsi:
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)