DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 2000

Nomor: 109
Tahun: 2000
Ditetapkan: 26 Juli 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN GULA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Membentuk Dewan Gula Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan, sebagai forum koordinasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang pergulaan nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Dewan bertugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan umum di bidang pergulaan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan;
b.pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden;
c.pelaksanaan konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan;
d.pelaksanaan koordinasi dalam pemecahan permasalahan dan evaluasi kebijakan;
e.pelaksanaan tugas lain dari Presiden. di bidang pergulaan nasional yang meliputi usaha tani, industri pengolahan, pemasaran serta komponen pendukungnya.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Dewan terdiri dari:

a.Ketua : Menteri Kehutanan dan Perkebunan. merangkap anggota
b.Wakil Ketua : 1) Menteri Dalam Negeri; merangkap anggota 2) Menteri Keuangan; 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4) Menteri Pertanian; 5) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 6) Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
c.Sekretaris : Direktur Jenderal Perkebunan merangkap anggota Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
d.Anggota : 1) Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 3) Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan; 4) Deputi Bidang Sektor Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 5) Deputi Bidang Produksi, Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; 6) Deputi Bidang Pertanian dan Agribisnis, Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; 7) Wakil dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia; 8) Wakil dari Asosiasi Petani Tebu; 9) Wakil dari Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia; 10) Wakil dari Asosiasi Gula Indonesia; 11) Wakil dari Asosiasi Importir dan Penyalur/Distribusi Gula; 12) Wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sektor Perkebunan; 13) Wakil dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 6

(1)Anggota Dewan yang berasal dari atau mewakili unsur petani, perusahaan gula, lembaga konsumen, penyalur, pekerja dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
(2)Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat untuk masa tugas 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali selama-lamanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB III

SEKRETARIAT

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
(2)Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dijabat oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
(3)Pengorganisasian Sekretariat Dewan selanjutnya diatur oleh Ketua Dewan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

(1)Dewan mengadakan rapat-rapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Rapat Dewan dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua dan dihadiri oleh para anggota Dewan.

Pasal 9

(1)Kehadiran anggota dalam rapat Dewan tidak dapat diwakilkan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dalam hal anggota Dewan berhalangan untuk hadir dalam rapat Dewan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk:
1. a.pejabat eselon I untuk mewakili Menteri;
2. b.pejabat yang setingkat atau orang yang sesuai untuk mewakili unsur anggota; dengan ketentuan yang mewakili diberikan kewenangan penuh dan dapat mengambil suatu keputusan atas nama yang diwakili.

Pasal 10

Apabila dipandang perlu, Dewan dapat mengundang pejabat instansi lain terkait dan/atau para ahli dalam rapat Dewan.

Pasal 11

Keputusan yang dihasilkan dalam setiap rapat Dewan, disampaikan secara tertulis kepada anggota oleh Ketua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat Dewan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN GULA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Dewan bertugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan umum di bidang pergulaan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan;
b.pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden;
c.pelaksanaan konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan;
d.pelaksanaan koordinasi dalam pemecahan permasalahan dan evaluasi kebijakan;
e.pelaksanaan tugas lain dari Presiden. di bidang pergulaan nasional yang meliputi usaha tani, industri pengolahan, pemasaran serta komponen pendukungnya.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Dewan terdiri dari:

a.Ketua : Menteri Kehutanan dan Perkebunan. merangkap anggota
b.Wakil Ketua : 1) Menteri Dalam Negeri; merangkap anggota 2) Menteri Keuangan; 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4) Menteri Pertanian; 5) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 6) Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
c.Sekretaris : Direktur Jenderal Perkebunan merangkap anggota Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
d.Anggota : 1) Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 3) Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan; 4) Deputi Bidang Sektor Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 5) Deputi Bidang Produksi, Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; 6) Deputi Bidang Pertanian dan Agribisnis, Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; 7) Wakil dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia; 8) Wakil dari Asosiasi Petani Tebu; 9) Wakil dari Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia; 10) Wakil dari Asosiasi Gula Indonesia; 11) Wakil dari Asosiasi Importir dan Penyalur/Distribusi Gula; 12) Wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sektor Perkebunan; 13) Wakil dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 6

(1)Anggota Dewan yang berasal dari atau mewakili unsur petani, perusahaan gula, lembaga konsumen, penyalur, pekerja dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
(2)Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat untuk masa tugas 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali selama-lamanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB III

SEKRETARIAT

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
(2)Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dijabat oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
(3)Pengorganisasian Sekretariat Dewan selanjutnya diatur oleh Ketua Dewan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

(1)Dewan mengadakan rapat-rapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Rapat Dewan dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua dan dihadiri oleh para anggota Dewan.

Pasal 9

(1)Kehadiran anggota dalam rapat Dewan tidak dapat diwakilkan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dalam hal anggota Dewan berhalangan untuk hadir dalam rapat Dewan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk:
1. a.pejabat eselon I untuk mewakili Menteri;
2. b.pejabat yang setingkat atau orang yang sesuai untuk mewakili unsur anggota; dengan ketentuan yang mewakili diberikan kewenangan penuh dan dapat mengambil suatu keputusan atas nama yang diwakili.

Pasal 10

Apabila dipandang perlu, Dewan dapat mengundang pejabat instansi lain terkait dan/atau para ahli dalam rapat Dewan.

Pasal 11

Keputusan yang dihasilkan dalam setiap rapat Dewan, disampaikan secara tertulis kepada anggota oleh Ketua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat Dewan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 2003