Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 2000
- Nomor
- 109
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN GULA NASIONAL.
BAB I
Membentuk Dewan Gula Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan, sebagai forum koordinasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang pergulaan nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Dewan bertugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan umum di bidang pergulaan nasional.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan menyelenggarakan fungsi:
di bidang pergulaan nasional yang meliputi usaha tani, industri pengolahan, pemasaran serta komponen pendukungnya. BAB II KEANGGOTAAN
BAB II
Dewan terdiri dari:
merangkap anggota
merangkap anggota 2) Menteri Keuangan; 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4) Menteri Pertanian; 5) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 6) Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 3) Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan; 4) Deputi Bidang Sektor Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 5) Deputi Bidang Produksi, Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; 6) Deputi Bidang Pertanian dan Agribisnis, Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; 7) Wakil dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia; 8) Wakil dari Asosiasi Petani Tebu; 9) Wakil dari Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia; 10) Wakil dari Asosiasi Gula Indonesia; 11) Wakil dari Asosiasi Importir dan Penyalur/Distribusi Gula; 12) Wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sektor Perkebunan; 13) Wakil dari Perguruan Tinggi.
Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
BAB III SEKRETARIAT
BAB III
BAB IV TATA KERJA
BAB IV
(1), dalam hal anggota Dewan berhalangan untuk hadir dalam rapat Dewan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk:
dengan ketentuan yang mewakili diberikan kewenangan penuh dan dapat mengambil suatu keputusan atas nama yang diwakili.
Apabila dipandang perlu, Dewan dapat mengundang pejabat instansi lain terkait dan/atau para ahli dalam rapat Dewan.
Keputusan yang dihasilkan dalam setiap rapat Dewan, disampaikan secara tertulis kepada anggota oleh Ketua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat Dewan. BAB V PEMBIAYAAN
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)