Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2015
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan dampak luapan lumpur, perlu mempercepat penyelesaian pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA TIM PERCEPATAN PENYELESAIANPEMBAYARANJUAL BELi TANAHDAN BANGUNANWARGA KORBAN LUAPANLUMPUR SIDOARJO DI DALAMPETA AREA TERDAMPAK22 MARET 2007 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 Tim Percepatan bertugas menetapkan kebijakan langkah- langkah percepatan penyelesaian pembayaran jual beli tanah dan bangunan kepada warga korban luapan lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, termasuk namun tidak terbatas pada:
Penyelesaian Pembayaran Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Percepatan. memastikan percepatan penyelesaian beli tanah dan bangunan kepada warga lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Maret 2007, dibentuk Tim Percepatan Dalam rangka pembayaran jual korban luapan Terdampak 22
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNANWARGA KORBAN LUAPANLUMPUR SIDOARJO DI DALAMPETAAREATERDAMPAK22 MARET2007.
KEDUA KESATU Menetapkan l<H'Rl\T A l\iT Tim Percepatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan/ a tau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.
Tim Percepatan bertanggung jawab kepada Presiden.
Susunan keanggotaan Tim Percepatan sebagai berikut:
dan KELIMA KEEMPAT KETIGA Masa kerja Tim selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkan. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Percepatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
1) melakukan perundingan dengan Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya; 2) menyusun naskah perjanjian; 3) melakukan pengumpulan data, informasi, dan bahan- bahan lain yang diperlukan oleh Tim Percepatan; 4) membantu menyiapkan penyusunan analisis dan pelaporan Tim Percepatan; dan 5) tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Percepatan. Anggota Tim Percepatan bertugas melaksanakan tugas-tugas Tim Percepatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing di bawah koordinasi Ketua Tim Percepatan. Sekretaris Tim Percepatan bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang diperlukan oleh Tim Percepatan dan Tim Teknis. Ketua Tim Percepatan bertugas merrumpm dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Tim Percepatan. KESEBELAS KESEPULUH KESEMBILAN KEDELAPAN KETUJUH KEENAM Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2015 Keputusan Presiden im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUABELAS
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)