Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 116 Tahun 1999
- Nomor
- 116
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional dengan Keputusan Presiden. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL.
BAB I
Badan Koordinasi Narkotika Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BKNN, adalah suatu lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
BKNN bertugas membantu Presiden melaksanakan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKNN menyelenggarakan fungsi:
BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAB II
Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua BKNN.
Apabila dipandang perlu, di daerah dapat dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND). BAB III PEMBIAYAAN
BAB III
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas BKNN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV
Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan harian tugas BKNN serta pembentukan, rincian tugas dan tata kerja Pelaksana Harian dan BKND diatur oleh Ketua BKNN. KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan/atau Instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah pelanggaran yang berkenaan dengan masalah penanggulangan narkotika, dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)