DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2001

Nomor: 12
Tahun: 2001
Ditetapkan: 17 Januari 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
c.bahwa Konvensi ILO Nomor 182 mengamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
d.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan … pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dipandang perlu membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Kovensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Anak …
1.Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
2.Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah:

a.segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
b.pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
c.pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
d.pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang selanjutnya disebut … disebut Komite Aksi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
(2)Komite Aksi Nasional diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Komite Aksi Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Komite Aksi Nasional bertugas:

a.menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
c.menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada instansi … instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional dapat mengikutsertakan dan/atau meminta saran dan pertimbangan pihak terkait lain dan/atau para ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Komite Aksi Nasional terdiri dari:

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Sekretaris;
d.Anggota.

Pasal 7

Anggota Komite Aksi Nasional meliputi unsur pemerintah dan masyarakat.

Pasal 8

…

Pasal 8

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Komite Aksi Nasional diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
c.bahwa Konvensi ILO Nomor 182 mengamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
d.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan … pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dipandang perlu membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Kovensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Anak …
1.Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
2.Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah:

a.segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
b.pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
c.pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
d.pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang selanjutnya disebut … disebut Komite Aksi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
(2)Komite Aksi Nasional diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Komite Aksi Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Komite Aksi Nasional bertugas:

a.menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
c.menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada instansi … instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional dapat mengikutsertakan dan/atau meminta saran dan pertimbangan pihak terkait lain dan/atau para ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Komite Aksi Nasional terdiri dari:

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Sekretaris;
d.Anggota.

Pasal 7

Anggota Komite Aksi Nasional meliputi unsur pemerintah dan masyarakat.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2000