Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 127 Tahun 2001
- Nomor
- 127
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
Mengingat :
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN.
Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
Usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib memberikan pembinaan kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan kesempatan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha, dan pendanaan.
Perizinan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan bidang-bidang usaha sebagaimana terncantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dilakukan oleh Instansi Pemerintah pada tingkat pusat dan daerah yang berwenang di bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Sumber pendanaan bagi usaha kecil dalam rangka pengembangan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini, dapat menggunakan sumber- sumber pendanaan yang berasal dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, atau dari sumber-sumber pendanaan yang secara khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur secara bersama-sama atau sendiri oleh departemen teknis yang terkait, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 152 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2001 TANGGAL 14 Desember 2001 BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL SEKTOR PERTANIAN
SEKTOR KEHUTANAN
1) Pengusahaan peternakan Lebah Madu; 2) Pengusahaan Hutan Tanaman Aren, Sagu, Rotan, Kemiri, Bambu dan Kayu Manis; 3) Pengusahaan Sarang Burung Walet di alam; 4) Pengusahaan Hutan Rakyat Asam (pemungutan dan pengolahan biji asam); 5) Pengusahaan Hutan Tanaman Penghasil Arang; 6) Pengusahaan Hutan Tanaman Penghasil Getah-getahan; 7) Pengusahaan Hutan Tanaman Penghasil Bahan-bahan Minyak Atsiri (minyak pinus/terpentin minyak lawang, minyak tengkawang, minyak kayu puti, minyak kenanga, minyak akar wangi, dan lain- lain). SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1) Bahan bangunan/rumah tangga : Bambu, Nipah, Sirap, Arang, Sabut. 2) Bahan industri : Getah-getahan, Kulit kayu, Sutera alam, Gambir.
SEKTOR PERHUBUNGAN
SEKTOR TELEKOMUNIKASI
SEKTOR KESEHATAN
1) Praktek perorangan tenaga kesehatan. 2) Praktek tenaga berkelompok tenaga kesehatan. 3) Sarana pelayanan kesehatan dasar. 4) Pusat/Balai/Stasiun penelitian kesehatan. 5) Apotik, praktek profesi Apoteker. 6) Rumah bersalin. 7) Praktek Pelayanan Medik Tradisional (akupuntur, pijat refleksi, panti pijat tradisional). 8) Jasa perdagangan obat dan makanan : a) Toko Obat; b) Retailer Obat Tradisional, Jamu gendong, Kios/toko jamu; c) Kolektor/pengumpul simplisia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2001 TANGGAL 14 Desember 2001 BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA BAGI USAHA MENENGAH ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN SEKTOR PERTANIAN
SEKTOR KEHUTANAN
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
SEKTOR PARIWISATA
1) Usaha Jasa Pariwisata : antara lain biro perjalanan wisata, jasa konvensi, perjalanan insentif, pameran jasa konsultasi pariwisata, jasa informasi pariwisata. 2) Usaha Sarana Pariwisata : antara lain hotel melati, persinggahan karavan, angkutan wisata, jasa boga dan bar, kawasan pariwisata, rekreaksi dan hiburan umum seperti taman rekreaksi, gelanggang renang, padang golf, gelanggang bowling, rumah billiard, panti mandi uap, ketangkasan, desa wisata dan jasa hiburan rakyat. 3) Usaha Jasa Objek Wisata : yaitu wisata budaya, wisata minat khusus dan wisata alam yang memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus. SEKTOR PERHUBUNGAN
SEKTOR TENAGA KERJA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)