Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1989
- Nomor
- 14
- Tahun
- 1989
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda, Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TATA KERJA MENTERI MUDA. B A B I KEDUDUKAN DAN TUGAS MENTERI MUDA
(1). Menteri Muda dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Menmuda, adalah Menteri Negara Pembantu Presiden yang diperbantukan kepada Menteri Negara lainnya, baik yang memimpin Departemen maupun yang tidak memimpin Departemen, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Menteri Negara yang dibantu. (2). Menmuda berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Menmuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
Menmuda bertindak selaku wakil Menteri Negara yang dibantunya dalam hal Menteri Negara yang dibantu berhalangan, dan dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepadanya.
(1). Menmuda bertugas membantu Menteri Negara yang dibantunya dan melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepadanya. (2). Dengan sepengetahuan Presiden, Menteri Negara yang dibantu memberikan tugas-tugas tertentu kepada Menmuda.
Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, Menmuda menyelenggarakan fungsi :
B A B II TATA KERJA MENMUDA
Dalam melaksanakan tugas sehari-harai Menmuda mendapat dan memperhatikan petunjuk dari Menteri Negara yang dibantu di samping. petunjuk-petunjuk yang diterimanya langsung dari Presiden.
(1). Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Menmuda menggunakan dan memperoleh dukungan staf, ketatausahaan, dan keuangan dari Departemen atau Lembaga yang dipimpin oleh Menteri Negara yang dibantunya. (2). Menmuda mengikuti, mengkoordinasi, dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan kebijaksanaan dan program Departemen atau Lembaga yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di Departemen atau Lembaga yang dipimpin oleh Menteri Negara yang dibantunya.
(1). Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Staf Ahli, dan Badan atau unit kerja lainnya pada Departemen, atau unit-unit kerja yang serupa di lingkungan Sekretariat Negara dan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memberi dukungan dan memperhatikan petunjuk Menteri Muda yang bersangkutan. (2). Untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan kepada Menmuda, Menteri Negara yang dibantu dapat menambah Staf Ahli dengan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. (3). Dalam pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan kepadanya, Menmuda dapat mengundang Menmuda lainnya, atau pejabat-pejabat dari Departemen atau Lembaga lainnya, atau berkonsultasi dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga lainnya.
Dalam hal menyangkut kebijaksanaan dan langkah-langkah yang bersifat prinsipiil, Menmuda menyampaikannya terlebih dahulu kepada Menteri Negara yang dibantu dan melaporkannya kepada Presiden, sebagai bahan pertimbangan bagi Menteri Negara yang dibantu dan bagi Presiden.
Menmuda menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Menteri Negara yang dibantu dan kepada Presiden. B A B III PELAYANAN ADMINISTRASI
(1). Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Menmuda dibantu oleh sekretariat yang secara struktural berada di lingkungan organisasi Sekretariat Jenderal atau unit kerja yang serupa di lingkungan Lembaga yang dipimpin oleh Menteri Negara yang dibantu. (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang merupakan jabatan setingkat Eselon IIA. (3). Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat
B A B IV P E N U T U P
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)