DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2000

Nomor: 14
Tahun: 2000
Ditetapkan: 28 Januari 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA. PERTAMA : Kapal perikanan beserta kelengkapannya yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan nelayan transmigran dalam usaha penangkapan ikan. KEDUA : Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan bertindak atas nama Pemerintah menghibahkan kapal perikanan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada kelompok-kelompok nelayan kecil dan nelayan transmigran. KETIGA : Dalam pelaksanaan proses hibah kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan :

a.berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung serta instansi-instansi lain yang terkait;
b.mengambil langkah-langkah agar kapal perikanan tetap dalam kondisi yang baik pada saat dihibahkan. KEEMPAT : Tata cara penghibahan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diatur lebih lanjut oleh Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan. KELIMA : Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan melaporkan pelaksanaan penghibahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Presiden. KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang dinyatakan Dirampas untuk Negara dinyatakan tidak berlaku. KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

Menetapkan

a.berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung serta instansi-instansi lain yang terkait;
b.mengambil langkah-langkah agar kapal perikanan tetap dalam kondisi yang baik pada saat dihibahkan. KEEMPAT : Tata cara penghibahan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diatur lebih lanjut oleh Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan. KELIMA : Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan melaporkan pelaksanaan penghibahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Presiden. KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang dinyatakan Dirampas untuk Negara dinyatakan tidak berlaku. KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1985

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1985