Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1999
- Nomor
- 15
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Isi peraturan
Menimbang
- b.bahwa dalam rangka terciptanya penyelesaian secara menyeluruh persoalan Timor Timur diperlukan peran serta tokoh-tokoh masyarakat Timor Timur, termasuk Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA;
- c.bahwa ketenangan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang perlu dijaga, sehubungan banyaknya pihak yang berkeinginan untuk menemui Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA;
- d.bahwa Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA menyatakan bersedia ditempatkan di Lembaga Pemayarakatan Khusus secara sukarela;
- e.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c dan d dipandang perlu untuk menempatkan Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA di Lembaga Pemasyarakatan Khusus yang ditunjuk;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Mengingat
- 2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
Menetapkan
MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menempatkan Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA di Lembaga Pemasyarakatan Khusus yaitu Rumah di Jalan Percetakan Negara VII/No. 47 Jakarta Pusat; KEDUA : Menugaskan kepada Menteri Kehakiman c.q. Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dan pengamanan terhadap Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerjasama dengan Kepolisian KETIGA : Keputusan Presiden ini tidak merubah status yang bersangkutan sebagai narapidana; KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Membuka PDF…
Dasar hukum (2)
Undang-Undang
Dokumen
menimbang | uud_1945 | 1945 | Undang-Undang Dasar