MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1980 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1981. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 6 dan Pasal 16 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978, sebagai berikut : A. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 6
(1)Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet yang bertugas menyelenggarakan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintah;
(2)Sekretariat Kabinet terdiri dari Biro-biro, ialah :
1.Biro Umum;
2.Biro Hukum dan Perundang-undangan;
3.Biro …
3.Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri;
4.Biro Personil;
5.Biro Keuangan;
(3)Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden;
(4)Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari mendapatkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Sekretaris Negara;
(5)Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Pasal ini, Sekretaris Kabinet dibantu oleh Wakil Sekretaris Kabinet;
(6)Wakil Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet".
B. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 16
(1)Pengangkatan/pemberhentian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Pengendalian Operasionil Pembangunan, Sekretaris Militer, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Asisten Menteri/Sekretaris Negara, Kepala Biro dan pejabat lain yang setingkat dengan Kepala Biro ke atas ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
(2)Pengangkatan/pemberhentian Pembantu Asisten dan Pembantu Sekretaris yang setingkat dengan Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian dan Kepala-kepala Kesatuan Kerja lainnya di Biro ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara;
(3)Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Pengendalian Operasionil Pembangunan, Sekretaris Militer dan Kepala Rumah Tangga Kepresidenan merupakan jabatan-jabatan eselon I A;
(4)Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara, Wakil Sekretaris Kabinet dan Asisten Menteri/Sekretaris Negara merupakan jabatan eselon I B dan setinggi- tingginya I A;
(5)Pembantu-pembantu dari Sekretaris dan Asisten Menteri/Sekretaris Negara merupakan jabatan-jabatan setinggi-tingginya eselon II A.
Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO