DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 169 Tahun 2000

Nomor: 169
Tahun: 2000
Ditetapkan: 7 Desember 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional dan penyelenggaraannya perlu sejauh mungkin diarahkan untuk mewujudkan tujuan Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971;
b.bahwa perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia menuntut persaingan yang semakin tajam, sehingga pengusahaan perminyakan dan gas bumi dituntut untuk lebih lugas dan berdaya saing tinggi menghadapi kondisi yang cenderung berubah dengan cepat ;
c.bahwa sehubungan dengan peranan dan perkembangan ekonomi serta perdagangan dunia tersebut, dan dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas usaha, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali tugas, fungsi dan organisasi PERTAMINA yang selama ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1990; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUJUAN, LAPANGAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI PERTAMINA

Pasal 1

(1)Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Perusahaan adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1971.
(2)Perusahaan merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.
(3)Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen-departemen dalam bidangnya masing-masing, kewenangan Pemerintah dalam bidang pengaturan pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

Pasal 2

Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan Negara serta memperkokoh ketahanan nasional. Dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan tersebut, Perusahaan mempergunakan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang terbaik.

Pasal 3

(1)Perusahaan bergerak dalam bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
(2)Perusahaan selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga bergerak di bidang niaga minyak dan gas bumi dan hasil olahannya.
(3)Perusahaan dapat mendirikan anak Perusahaan atau penyertaan modal Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah yang didasarkan pada anggaran Perusahaan, rencana kerja jangka panjang, menengah, tahunan dan rencana investasi Perusahaan.

Pasal 4

Tugas pokok Perusahaan adalah :

a.melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta hasil olahannya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
b.menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik sebagai energi maupun sebagai bahan baku industri.
c.melaksanakan niaga minyak dan gas bumi serta hasil olahannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1.Fungsi utama Perusahaan adalah :

a.perumusan kebijakan Perusahaan dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, hasil-hasil minyak dan gas bumi serta hasil olahannya;
b.pelaksanaan usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pengolahan minyak dan gas bumi termasuk usaha petrokimia, pengangkutan dan perniagaan minyak dan gas bumi, hasil-hasil minyak dan gas bumi, produk petrokimia dan hasil olahan lainnya;
c.pelaksanaan penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
1. 2.Fungsi layanan korporat Perusahaan meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam bidang-bidang sebagai berikut :
a.pembinaan pekerja yang meliputi pengadaan dan pengerahan, penggunaan, perawatan dan hubungan industrial, pendidikan dan latihan serta pengurusan administrasinya;
b.keuangan yang meliputi manajemen keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengendalian;
c.pengamanan Perusahaan dan lingkungan kegiatan usaha, pembinaan kemampuan hukum dan hubungan masyarakat;
d.pengelolaan kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
e.administrasi umum yang meliputi tata usaha perkantoran;
f.pengkajian teknologi dan pengembangan teknologi informasi;
g.perencanaan dan pengembangan Perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
h.pengorganisasian dan ketatalaksanaan;
i.keselamatan kerja, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup dalam wilayah kuasa pertambangan dan lokasi operasinya;
j.pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Perusahaan.
1. 3.Fungsi pembinaan dan pengawasan pengusahaan Kontraktor Production Sharing.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi PERTAMINA terdiri dari :

a.Kegiatan pokok yang meliputi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
b.Kegiatan layanan korporat yang mendukung Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 7

Organisasi Perusahaan terdiri dari unsur-unsur :

a.Unsur Pembina dan Pengawas : Dewan Komisaris Pemerintah untuk PERTAMINA (DKPP), selanjutnya disebut Dewan Komisaris Pemerintah.
b.Unsur Pimpinan Perusahaan : Direksi Perusahaan.
c.Unsur Pelaksana : - Kegiatan Usaha Hulu; - Kegiatan Usaha Hilir.
d.Unsur Layanan Korporat : - Keuangan; - Pengembangan; - Manajemen Production Sharing; - Internal Audit; - Jasa Korporat.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH

Pasal 8

(1)Dewan Komisaris Pemerintah adalah unsur Pembina dan Pengawas Perusahaan yang terdiri dari : Ketua merangkap anggota : Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi; Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Keuangan; Anggota : - Menteri atau Kepala Badan yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional; - 2 (dua) orang Menteri dalam bidang lainnya yang ditetapkan Presiden.
(2)Dewan Komisaris Pemerintah menetapkan kebijakan umum Perusahaan, mengawasi pengurusan Perusahaan dari segi manajemen Perusahaan dan mengusulkan kepada Pemerintah langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka menyempurnakan pengurusan Perusahaan, termasuk susunan Direksi Perusahaan.
(3)Dewan Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan yang diperlukan kepada Direksi.
(4)Untuk memperlancar tugas administrasi Dewan Komisaris Pemerintah dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.
(5)Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris Pemerintah dapat menunjuk tenaga ahli dan membentuk badan atau kelompok kerja yang diperlukan yang dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah koordinasi Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.
(6)Dewan Komisaris Pemerintah bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR DAN DEPUTI DIREKTUR

Pasal 9

(1)Direksi Perusahaan adalah unsur Pimpinan Perusahaan yang terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai Pimpinan dan 5 (lima) orang Direktur sebagai anggota.
(2)Direksi bertugas dan berkewajiban serta mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. a.memimpin, mengurus dan mengendalikan Perusahaan sesuai tujuan Perusahaan dan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
2. b.menyiapkan rencana kerja jangka panjang, menengah dan tahunan Perusahaan;
3. c.menyiapkan anggaran Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
4. d.membuat laporan berkala dan laporan tahunan Perusahaan sesuai ketentuan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1971 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. e.mengurus dan memelihara kekayaan Perusahaan;
6. f.menyiapkan susunan organisasi dan tatalaksana Perusahaan pada tingkat Korporat, Kegiatan Usaha, Unit Usaha dan Unit Operasi menurut jenis kegiatan yang diperlukan sesuai tujuan Perusahaan;
7. g.menyiapkan susunan organisasi anak Perusahaan;
8. h.memberikan semua keterangan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi;
9. i.mengawasi seluruh kegiatan aparatur Perusahaan pada tingkat Korporat, Kegiatan Usaha, Unit Usaha dan Unit Operasi, anak Perusahaan dan penyertaan modal Perusahaan;
10. j.mengawasi Kontraktor Perjanjian Karya, melaksanakan pengelolaan perusahaan kontraktor kontrak Production Sharing dan mengawasi kontraktor kontrak minyak dan gas bumi lainnya;
11. k.mengangkat dan memberhentikan serta membina pekerja menurut peraturan Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. l.menetapkan gaji, pensiun dan atau penghasilan lain para pekerja Perusahaan sesuai peraturan Perusahaan.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sejauh menyangkut segi-segi pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Direksi bertanggung jawab kepada Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sejauh menyangkut segi-segi manajemen pengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Pemerintah.
(5)Dalam menetapkan peraturan gaji, pensiun dan atau penghasilan lain para pekerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf l, Direksi terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional dan penyelenggaraannya perlu sejauh mungkin diarahkan untuk mewujudkan tujuan Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971;
b.bahwa perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia menuntut persaingan yang semakin tajam, sehingga pengusahaan perminyakan dan gas bumi dituntut untuk lebih lugas dan berdaya saing tinggi menghadapi kondisi yang cenderung berubah dengan cepat ;
c.bahwa sehubungan dengan peranan dan perkembangan ekonomi serta perdagangan dunia tersebut, dan dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas usaha, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali tugas, fungsi dan organisasi PERTAMINA yang selama ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1990; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUJUAN, LAPANGAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI PERTAMINA

Pasal 1

(1)Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Perusahaan adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1971.
(2)Perusahaan merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.
(3)Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen-departemen dalam bidangnya masing-masing, kewenangan Pemerintah dalam bidang pengaturan pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Perusahaan bergerak dalam bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
(2)Perusahaan selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga bergerak di bidang niaga minyak dan gas bumi dan hasil olahannya.
(3)Perusahaan dapat mendirikan anak Perusahaan atau penyertaan modal Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah yang didasarkan pada anggaran Perusahaan, rencana kerja jangka panjang, menengah, tahunan dan rencana investasi Perusahaan.

Pasal 4

Tugas pokok Perusahaan adalah :

a.melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta hasil olahannya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
b.menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik sebagai energi maupun sebagai bahan baku industri.
c.melaksanakan niaga minyak dan gas bumi serta hasil olahannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1.Fungsi utama Perusahaan adalah :

a.perumusan kebijakan Perusahaan dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, hasil-hasil minyak dan gas bumi serta hasil olahannya;
b.pelaksanaan usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pengolahan minyak dan gas bumi termasuk usaha petrokimia, pengangkutan dan perniagaan minyak dan gas bumi, hasil-hasil minyak dan gas bumi, produk petrokimia dan hasil olahan lainnya;
c.pelaksanaan penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
1. 2.Fungsi layanan korporat Perusahaan meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam bidang-bidang sebagai berikut :
a.pembinaan pekerja yang meliputi pengadaan dan pengerahan, penggunaan, perawatan dan hubungan industrial, pendidikan dan latihan serta pengurusan administrasinya;
b.keuangan yang meliputi manajemen keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengendalian;
c.pengamanan Perusahaan dan lingkungan kegiatan usaha, pembinaan kemampuan hukum dan hubungan masyarakat;
d.pengelolaan kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
e.administrasi umum yang meliputi tata usaha perkantoran;
f.pengkajian teknologi dan pengembangan teknologi informasi;
g.perencanaan dan pengembangan Perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
h.pengorganisasian dan ketatalaksanaan;
i.keselamatan kerja, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup dalam wilayah kuasa pertambangan dan lokasi operasinya;
j.pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Perusahaan.
1. 3.Fungsi pembinaan dan pengawasan pengusahaan Kontraktor Production Sharing.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi PERTAMINA terdiri dari :

a.Kegiatan pokok yang meliputi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
b.Kegiatan layanan korporat yang mendukung Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 7

Organisasi Perusahaan terdiri dari unsur-unsur :

a.Unsur Pembina dan Pengawas : Dewan Komisaris Pemerintah untuk PERTAMINA (DKPP), selanjutnya disebut Dewan Komisaris Pemerintah.
b.Unsur Pimpinan Perusahaan : Direksi Perusahaan.
c.Unsur Pelaksana : - Kegiatan Usaha Hulu; - Kegiatan Usaha Hilir.
d.Unsur Layanan Korporat : - Keuangan; - Pengembangan; - Manajemen Production Sharing; - Internal Audit; - Jasa Korporat.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH

Pasal 8

(1)Dewan Komisaris Pemerintah adalah unsur Pembina dan Pengawas Perusahaan yang terdiri dari : Ketua merangkap anggota : Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi; Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Keuangan; Anggota : - Menteri atau Kepala Badan yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional; - 2 (dua) orang Menteri dalam bidang lainnya yang ditetapkan Presiden.
(2)Dewan Komisaris Pemerintah menetapkan kebijakan umum Perusahaan, mengawasi pengurusan Perusahaan dari segi manajemen Perusahaan dan mengusulkan kepada Pemerintah langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka menyempurnakan pengurusan Perusahaan, termasuk susunan Direksi Perusahaan.
(3)Dewan Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan yang diperlukan kepada Direksi.
(4)Untuk memperlancar tugas administrasi Dewan Komisaris Pemerintah dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.
(5)Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris Pemerintah dapat menunjuk tenaga ahli dan membentuk badan atau kelompok kerja yang diperlukan yang dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah koordinasi Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.
(6)Dewan Komisaris Pemerintah bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR DAN DEPUTI DIREKTUR

Pasal 9

(1)Direksi Perusahaan adalah unsur Pimpinan Perusahaan yang terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai Pimpinan dan 5 (lima) orang Direktur sebagai anggota.
(2)Direksi bertugas dan berkewajiban serta mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. a.memimpin, mengurus dan mengendalikan Perusahaan sesuai tujuan Perusahaan dan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
2. b.menyiapkan rencana kerja jangka panjang, menengah dan tahunan Perusahaan;
3. c.menyiapkan anggaran Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
4. d.membuat laporan berkala dan laporan tahunan Perusahaan sesuai ketentuan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1971 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. e.mengurus dan memelihara kekayaan Perusahaan;
6. f.menyiapkan susunan organisasi dan tatalaksana Perusahaan pada tingkat Korporat, Kegiatan Usaha, Unit Usaha dan Unit Operasi menurut jenis kegiatan yang diperlukan sesuai tujuan Perusahaan;
7. g.menyiapkan susunan organisasi anak Perusahaan;
8. h.memberikan semua keterangan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi;
9. i.mengawasi seluruh kegiatan aparatur Perusahaan pada tingkat Korporat, Kegiatan Usaha, Unit Usaha dan Unit Operasi, anak Perusahaan dan penyertaan modal Perusahaan;
10. j.mengawasi Kontraktor Perjanjian Karya, melaksanakan pengelolaan perusahaan kontraktor kontrak Production Sharing dan mengawasi kontraktor kontrak minyak dan gas bumi lainnya;
11. k.mengangkat dan memberhentikan serta membina pekerja menurut peraturan Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. l.menetapkan gaji, pensiun dan atau penghasilan lain para pekerja Perusahaan sesuai peraturan Perusahaan.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sejauh menyangkut segi-segi pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Direksi bertanggung jawab kepada Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sejauh menyangkut segi-segi manajemen pengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Pemerintah.
(5)Dalam menetapkan peraturan gaji, pensiun dan atau penghasilan lain para pekerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf l, Direksi terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 2002