DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 181 Tahun 2000

Nomor: 181
Tahun: 2000
Ditetapkan: 23 Desember 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah telah melakukan perhitungan Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001;
b.bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden ; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6.Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROPINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2001.

BAB I

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

(1)Dana Alokasi Umum terdiri dari :
1. a.Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi;
2. b.Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Besaran Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2001 ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN Tahun Anggaran 2001 setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada Daerah.
(3)Besaran Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Untuk Daerah Propinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (2);
2. b.Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (2).

BAB II

PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

(1)Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu Daerah diperhitungkan dengan mempertimbangkan Faktor Penyeimbang untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Daerah.
(3)Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan beban belanja masing-masing Daerah yang diperkirakan berdasarkan besaran alokasi Dana Rutin Daerah dan Dana Pembangunan Daerah tahun anggaran berjalan serta perkiraan beban belanja pegawai yang dialihkan dari Instansi Vertikal menjadi Pegawai Daerah.

Pasal 3

(1)Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum dengan menggunakan rumus dan Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
(2)Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
(3)Rincian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada masing-masing Daerah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1)Penetapan hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2001.
(2)Untuk tahun-tahun anggaran berikutnya, perhitungan Dana Alokasi Umum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan beban pengeluaran Daerah yang nyata, objektif dan tidak dikaitkan dengan Dana Alokasi Umum yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2001.
(3)Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah telah melakukan perhitungan Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001;
b.bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden ; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6.Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROPINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2001.

BAB I

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

(1)Dana Alokasi Umum terdiri dari :
1. a.Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi;
2. b.Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Besaran Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2001 ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN Tahun Anggaran 2001 setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada Daerah.
(3)Besaran Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Untuk Daerah Propinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (2);
2. b.Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (2).

BAB II

PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

(1)Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu Daerah diperhitungkan dengan mempertimbangkan Faktor Penyeimbang untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Daerah.
(3)Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan beban belanja masing-masing Daerah yang diperkirakan berdasarkan besaran alokasi Dana Rutin Daerah dan Dana Pembangunan Daerah tahun anggaran berjalan serta perkiraan beban belanja pegawai yang dialihkan dari Instansi Vertikal menjadi Pegawai Daerah.

Pasal 3

(1)Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum dengan menggunakan rumus dan Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
(2)Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
(3)Rincian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada masing-masing Daerah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1)Penetapan hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2001.
(2)Untuk tahun-tahun anggaran berikutnya, perhitungan Dana Alokasi Umum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan beban pengeluaran Daerah yang nyata, objektif dan tidak dikaitkan dengan Dana Alokasi Umum yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2001.
(3)Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 181 Tahun 2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

Pasal 3

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

Pasal 3

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 2001