Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2003
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2003
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan kembali Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan : MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN.
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan diberikan Tunjangan Penyuluh Kehutanan setiap bulan.
Besarnya Tunjangan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :
…
Pemberian Tunjangan Penyuluh Kehutanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan structural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan mengenai Tunjangan Penyuluh Kehutanan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 20 Tahun 2003 TANGGAL : 8 April 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN MULAI BULAN APRIL 2000 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2002 No. Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 1 Penyuluh Kehutanan Utama Muda Rp 127.500,00 2 Penyuluh Kehutanan Utama Pratama Rp 117.500,00 3 Penyuluh Kehutanan Madya Rp 107.500,00 4 Penyuluh Kehutanan Muda Rp 97.500,00 5 Penyuluh Kehutanan Pratama Rp 92.500,00 6 Ajun Penyuluh Kehutanan Rp 87.500,00 7 Ajun Penyuluh Kehutanan Madya Rp 82.500,00 8 Ajun Penyuluh Kehutanan Muda Rp 77.500,00 9 Asisten Penyuluh Kehutanan Rp 75.000,00 10 Asisten Penyuluh Kehutanan Madya Rp 72.500,00 11 Asisten Penyuluh Kehutanan Muda Rp 70.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 20 Tahun 2003 TANGGAL : 8 April 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN MULAI BULAN JANUARI 2003 No. Jabatan Fungsional Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 1 Penyuluh Kehutanan Ahli Penyuluh Kehutanan Madya Penyuluh Kehutanan Muda Penyuluh Kehutanan Pertama Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 2 Penyuluh Kehutanan Terampil Penyuluh Kehutanan Penyelia Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan Penyuluh Kehutanan Pelaksana Rp 240.000,00 Rp 175.000,00 Rp 130.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)