Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1994
- Nomor
- 24
- Tahun
- 1994
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL. Pasal I… Pasal I
"Bagian Pertama Susunan Organisasi
Susunan Organisasi LAPAN terdiri dari :
Bagian Kedua Deputi Bidang Administrasi
Deputi Bidang Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAPAN serta tugas pokok DEPANRI. Pasal 6a Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi :
Pasal 6b Deputi Bidang Administrasi membawahkan :
"Bagian… "Bagian Kelima Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara
Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan media dirgantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan pengetahuan atmosfer, ionosfer, dan matahari.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara menyelenggarakan fungsi :
Pasal 18…
Deputi Bidang Penelitian Media Dirgantara membawahkan :
"Bagian Keenam Pusat Analisis Perkembangan Kedirgantaraan Pasal 18a Pusat Analisis Perkembangan Kedirgantaraan adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAPAN dan DEPANRI di bidang analisis perkembangan kedirgantaraan. Pasal 18b Pusat Analisis Perkembangan Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian sistem dan aspek hukum serta penyiapan bahan teknis pemecahan masalah kedirgantaraan. Bagian… Bagian Ketujuh Pusat Dokumentasi dan Informasi Teknik Kedirgantaraan Pasal 18c Pusat Dokumentasi dan Informasi Teknik Kedirgantaraan adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAPAN dan DEPANRI di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi teknik kedirgantaraan. Pasal 18d Pusat Dokumentasi dan Informasi Teknik Kedirgantaraan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dokumentasi dan informasi teknik kedirgantaraan."
"Pasal 20
Pasal 21…
"Pasal 23a Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala sesuatu yang menyangkut kepegawaian serta sarana dan prasarana Sekretariat DEPANRI diintegrasikan ke dalam LAPAN." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)