Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1984
- Nomor
- 35
- Tahun
- 1984
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan keadaan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
BAB I
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal DPR- RI, adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan Kesekretariatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
…
Sekretariat Jenderal DPR-RI mempunyai tugas pokok mem beri bantuan di bidang teknis dan administratif kepada DPR-RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menyelenggarakan pembinaan administratif, organisasi, dan tatalaksana terhadap seluruh unsur lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal DPR-RI menyelenggarakan fungsi :
Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kedua … Bagian Kedua SEKRETARIS JENDERAL DAN WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
Sekretaris Jenderal mempunyai tugas :
(1). Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris jenderal dibantu oleh seorang wakil sekretaris jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada sekretaris jenderal; (2). Apabila sekretaris jenderal berhalangan, maka wakil sekretaris jenderal mewakili sekretaris jenderal. Bagian Ketiga BIRO-BIRO
BAB III TATA KERJA
BAB III
Seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR- RI dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkan Sekretaris Jenderal DPR-RI sendiri maupun dalam hubungan antar instansi/lembaga, untuk kesatuan gerak sesuai tugasnya. BAB IV … BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB IV
BAB V PEMBIAYAAN
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)