DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1979

Nomor: 36
Tahun: 1979
Ditetapkan: 16 Agustus 1979
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam rangka kelangsungan serta kelancaran pengadaan dan kemantapan harga besi baja bagi pelaksanaan Pembangunan pada umumnya, menugaskan Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut PT Krakatau Steel, untuk bertindak sebagai pusat pengadaan besi baja dalam melaksanakan pengadaan dan distribusi besi baja dan yang senyawa dengan itu serta bahan baku untuk industri besi baja dan lain-lain industri yang membutuhkan bahan-bahan tersebut untuk keperluan diolah didalam negeri.

Pasal 2

(1)Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 1 PT. Krakatau Steel berkewajiban menyusun program tahunan yang berisikan perkerjan kebutuhan besi baja dan yang senyawa dengan itu serta bahan baku untuk industri besi baja dan lain-lain industri yang membutuhkan bahan-bahan tersebut serta rencana distribusinya.
(2)Sebagai pusat pengadaan besi baja PT. Krakatau Steel merupakan badan yang dapat melakukan pembelian/impor besi baja, dan yang senyawa dengan itu serta bahan baku untuk keperluan industri besi baja dan lain-lain industri yang membutuhkan bahan-bahan tersebut dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan program tahunan tersebut ayat (1), serta diwajibakan untuk mendistribusikannya secara teratur, berencana dan berkelanjutan dengan tingkat harga yang memadai dan terkendali.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Program tahunan tersebut pasal 2 ayat (1) wajib disahkan terlebih dahulu oleh Menteri. Perindustrian, setelah memperoleh persetujuan Menteri Perdagangan dan Koperasi, serta Menteri Keuangan.
(2)Menteri Perindustrian bersama-sama Menteri Perdagangan dan Koperasi serta Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PT. Krakatau Steel tersebut pada pasal 1 dan 2.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi serta Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Agustus 1979. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S O E H A R T O

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

(1)Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 1 PT. Krakatau Steel berkewajiban menyusun program tahunan yang berisikan perkerjan kebutuhan besi baja dan yang senyawa dengan itu serta bahan baku untuk industri besi baja dan lain-lain industri yang membutuhkan bahan-bahan tersebut serta rencana distribusinya.
(2)Sebagai pusat pengadaan besi baja PT. Krakatau Steel merupakan badan yang dapat melakukan pembelian/impor besi baja, dan yang senyawa dengan itu serta bahan baku untuk keperluan industri besi baja dan lain-lain industri yang membutuhkan bahan-bahan tersebut dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan program tahunan tersebut ayat (1), serta diwajibakan untuk mendistribusikannya secara teratur, berencana dan berkelanjutan dengan tingkat harga yang memadai dan terkendali.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Program tahunan tersebut pasal 2 ayat (1) wajib disahkan terlebih dahulu oleh Menteri. Perindustrian, setelah memperoleh persetujuan Menteri Perdagangan dan Koperasi, serta Menteri Keuangan.
(2)Menteri Perindustrian bersama-sama Menteri Perdagangan dan Koperasi serta Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PT. Krakatau Steel tersebut pada pasal 1 dan 2.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi serta Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Agustus 1979. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S O E H A R T O

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1979

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2005