Menyempurnakan ketentuan Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 9
(1)Pembagian Iuran Hasil Hutan ditetapkan dengan perim- bangan sebagai berikut :
a.45% (empat puluh lima persen) yang terbagi atas 30% (tiga puluh persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat I dan 15% (lima belas persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat II, dibukukan untuk keuntungan rekening pemegang Kas Daerah Tingkat I;
b.20% (dua puluh persen) untuk pembiayaan rehabilitasi hutan dan kehutanan secara nasional, dibukukan untuk keuntungan rekening Bendahara Umum Negara pada Kantor Pusat Bank Indonesia;
c.15% (lima belas persen) untuk pembiayaan kehutanan daerah, dibukukan untuk keuntungan rekening Menteri Kehutanan pada Kantor Pusat Bank Indonesia:
d.20% (dua puluh persen) sebagai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk areal blok tebangan, dibukukan untuk keuntungan rekening Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah masing- masing.
(2)Pelaksanaan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap akhir bulan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia.
(3)Pembagian Iuran Hasil Hutan kepada masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menyalurkannya melalui rekening Pemegang Kas Daerah Tingkat I yang bersangkutan berdasarkan perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan.
(4)Pembagian Iuran Hasil Hutan yang merupakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara menyalurkannya melalui rekening Kepala Kantor Pelayan- an Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan berdasarkan perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
(5)Dalam hal ditempat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terdapat Bank Indonesia Cabang, maka penyaluran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan melalui Bank milik pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan.
(6)Pembagian Iuran Hasil Hutan untuk Daerah Tingkat II dilakukan oleh Pemegang Kas Daerah Tingkat I atas perintah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang ber- sangkutan selambat-Iambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penerimaannya dengan cara menyalur- kannya langsung ke Kas Daerah Tingkat II yang ber- sangkutan atas dasar perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan setempat.
(7)Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penerimaan dari Bank Indonesia sesuai ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menyetorkan penerimaan tersebut ke Bank Pemerintah (kecuali Bank Tabungan Negara dan Bapindo) sesuai ketentuan dalam tata cara penyetoran dan pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku.
Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juli 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO