DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1988

Nomor
4
Tahun
1988
Ditetapkan
Fase
Berlaku
Pasal terindeks
3

Isi peraturan

Menimbang

  1. b.bahwa dalam rangka pemantapan pembangunan Jalan Tol ruas Jatingaleh- Krapyak untuk mengamati kemungkinan terjadinya tanah longsor dalam musim hujan di kawasan Kaligarang Semarang, maka perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu dalam musim hujan.
  2. c.bahwa untuk pengoperasian uji coba Jalan Tol ruas Jatingaleh-Krapyak tetap dipungut tol yang besarnya lebih rendah daripada tarip tol sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987;
  3. d.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf b dan huruf c di atas, pengoperasian Jalan Tol untuk uji coba dan penetapan besarnya tarip tol uji coba perlu diatur dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 45;

Mengingat

  1. 2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
  2. 3.Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jatingaleh-Krapyak sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jalan Tol Srondol Jatingaleh-Krapyak, Semarang;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGOPERASIAN JALAN TOL JATINGALEH-KRAPYAK-UNTUK UJI COBA DAN PENETAPAN BESARNYA TARIP TOL UJI COBA. PERTAMA : Ruas Jalan Tol Jatingaleh-Krapyak dioperasikan secara uji coba. KEDUA : Besarnya tarip tol uji coba untuk ruas Jatingaleh-Krapyak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah : a.Kendaraan bermotor golongan I Rp. 200,- (dua ratus rupiah). b.Kendaraan bermotor golongan II Rp. 500,- (lima ratus rupiah). KETIGA : Jangka waktu uji coba ditetapkan sampai dengan peresmian ruas Jalan Tol Jatingaleh-Krapyak. KEEMPAT : Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, pengoperasian ruas Jalan Tol Jatingaleh-Krapyak berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 ditunda sampai dengan saat peresmiannya. KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 September 1987. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO