MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1991. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1991, sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 8
(1)Iuran Hasil Hutan yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), wajib dilunasi oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya dengan cara sebagai berikut :
a.Disetor langsung oleh wajib Pungut dan Wajib Setor pada Bank yang telah ditetapkan, atau;
b.Bagi Wajib Pungut dan Wajib Setor yang melakukan ekspor kayu olahan dipotong langsung melalui Bank Devisa pada saat negosiasi wesel atau pada saat pemberitahuan ekspor barang (PEB) bagi yang melaksanakan ekspor tanpa Letter of Credit (L/C);
(2)Wajib...
(2)Wajib Pungut dan Wajib Setor yang dapat melakukan pelunasan Iuran Hasil Hutan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf b ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
(3)Iuran hasil Hutan terhadap kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang tata cara pemungutan iuran hasil hutannya ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (3), wajib disetorkan dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
(4)Atas keterlambatan penyetoran Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Iuran Hasil Hutan yang terlambat disetor.
(5)Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib diperhitungkan dan disetorkan langsung Wajib Pungut dan Wajib Setor pada saat penyetoran atau pada saat pemotongan langsung pada saat negosiasi wesel atau pemberitahuan ekspor barang (PEB)." Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1993.
Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1993 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO