Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1993
- Nomor
- 42
- Tahun
- 1993
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN. BAB I…
BAB I
Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, MENKO menyelenggarakan fungsi-fungsi : a.1) mengkoordinasi Menteri-Menteri pimpinan Departemen Keuangan, Pertanian, Pertambangan dan Energi, Kehutanan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Menteri-Menteri Negara, Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS, Urusan Pangan/Kepala Bulog, Kependudukan/Kepala BKKBN, Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Agraria/Kepala BPN, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup/Ketua BAPEDAL, Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Gubernur Bank Indonesia, serta Instansi lain yang dianggap perlu; 2) mengkoordinasi... 2) mengkoordinasi penyusunan RAPBN yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Departemen Keuangan dan BAPPENAS; 3) mengkoordinasi pengembangan sistem anggaran yang terkonsolidasi termasuk rencana investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pendayagunaan keuangan Negara; 4) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan moneter bersama-sama dengan Dewan Moneter; 5) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan Pinjaman Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan BUMN baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor, maupun pinjaman komersial; 6) mengkoordinasi kegiatan pengawasan pembangunan, khususnya yang menyangkut bidang ekonomi dan keuangan; 7) mengkoordinasi para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pimpinan Lembaga, sepanjang menyangkut bidang pengawasan; 8) memberi petunjuk operasional kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; b.1) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang ekonomi dan keuangan yang dikoordinasinya serta mengikuti perkembangannya; 2) menampung dan mengusahakan penyelesaian tindak lanjut dari masalah-masalah hasil pengawasan serta mengikuti perkembangannya;
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
MENKO dibantu oleh Staff yang terdiri dari unsur-unsur:
Pasal 7…
BAB III TATA KERJA
BAB III
Pasal 9…
MENKO dapat meminta laporan dari Menteri/Pimpinan Lembaga yang berada di bawah koordinasinya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pimpinan aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan untuk kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Presiden meneruskan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya kepada pejabat yang bersangkutan. BAB IV PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
BAB IV
Pengurusan dan pelayanan administrasi MENKO baik mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas MENKO dan Staf MENKO dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. BAB V… KETENTUAN PERALIHAN
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)