Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1983
- Nomor
- 43
- Tahun
- 1983
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2951);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan hakim, hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), panitera, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum diberi tunjangan tiap bulan.
…
Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini ialah :
…
Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi hakim, hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), panitera, atau panitera pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum diberikan tunjangan jabatan menurut Keputusan Presiden ini.
Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai hakim, hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), karena diangkat diangkat dalam jabatan yang bersifat administratif atau jabatan lain, tidak berhak menerima tunjangan jabatan menurut Keputusan Presiden ini.
Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) dan panitera pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tidak boleh menerima tunjangan jabatan rangkap, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.
Keputusan Presiden ini dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Menteri Keuangan, Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan instansi-instansi lain yang bersangkutan.
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :
Membuka PDF…
Dokumen