Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1993
- Nomor
- 43
- Tahun
- 1993
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN. BAB I…
BAB I
Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, MENKO menyelenggarakan fungsi-fungsi : a.1) mengkoordinasi Menteri-Menteri pimpinan Departemen Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pertambangan dan Energi, Kesehatan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Kehutanan, Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Tenaga Kerja, dan Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS, Urusan Pangan/Kepala Bulog, Kependudukan/Kepala BKKBN, Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Agraria/Kepala BPN, Lingkungan Hidup, dan Instansi lain yang dianggap perlu; 2) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan di bidang industri dan perdagangan; 3) mengkoordinasi… 3) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan di bidang industri yang terdapat pada pelbagai sektor pembangunan; 4) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri; 5) menyerasikan kebijaksanaan dunia usaha industri dan perdagangan; 6) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan sektor-sektor industri dan perdagangan lainnya, termasuk penyelenggaraan deregulasi dan debirokratisasi;
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
MENKO dibantu oleh Staf yang terdiri dari unsur-unsur:
Pasal 4…
BAB III TATA KERJA
BAB III
MENKO dapat meminta laporan dari Menteri/Pimpinan Lembaga yang berada di bawah koordinasinya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan untuk kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Presiden, meneruskan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya kepada pejabat yang bersangkutan. BAB IV… BAB IV PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
BAB IV
Pengurusan dan pelayanan administrasi MENKO baik mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas MENKO dan Staf MENKO dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. KETENTUAN PERALIHAN
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)