DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 1999

Nomor: 48
Tahun: 1999
Ditetapkan: 27 Mei 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengamanatkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan agar tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan/penguasaan tanah yang melampaui batas dilarang;
b.bahwa kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya seiring dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan belum mendukung terciptanya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan dan norma-norma yang berkeadilan sosial, sehingga dipandang perlu mengambil langkah-langkah bagi terwujudnya amanat Undang-undang tersebut;
c.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM.

Pasal 1

Membentuk Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Landreform, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua : Menteri Kehakiman; Wakil Ketua : Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Anggota :

1.Menteri Dalam Negeri;
2.Menteri Pertanian;
3.Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
4.Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
5.Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
6.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.Menteri Negara Perumahan dan Permukiman. Sekretaris I : Direktur Jenderal Hukum dan Perundang- merangkap Anggota undangan, Departemen Kehakiman; Sekretaris II : Sekretaris Menteri Negara Agraria. merangkap Anggota

Pasal 2

Tim Landreform berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Landreform mempunyai tugas:

a.melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
b.melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landreform;
c.menyusun dan merumuskan kebijaksanaan dan rancangan peraturan perundang- undangan yang diperlukan untuk terlaksananya Landreform.

Pasal 4

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Landreform, Ketua Tim Landreform dapat membentuk Tim Pelaksana yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Landreform.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Landreform dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Kehakiman, Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

Tim Landreform menyelesaikan tugasnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Tim Landreform.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengamanatkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan agar tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan/penguasaan tanah yang melampaui batas dilarang;
b.bahwa kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya seiring dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan belum mendukung terciptanya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan dan norma-norma yang berkeadilan sosial, sehingga dipandang perlu mengambil langkah-langkah bagi terwujudnya amanat Undang-undang tersebut;
c.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM.

Pasal 1

1.Menteri Dalam Negeri;
2.Menteri Pertanian;
3.Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
4.Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
5.Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
6.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.Menteri Negara Perumahan dan Permukiman. Sekretaris I : Direktur Jenderal Hukum dan Perundang- merangkap Anggota undangan, Departemen Kehakiman; Sekretaris II : Sekretaris Menteri Negara Agraria. merangkap Anggota

Pasal 2

Tim Landreform berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Landreform mempunyai tugas:

a.melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
b.melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landreform;
c.menyusun dan merumuskan kebijaksanaan dan rancangan peraturan perundang- undangan yang diperlukan untuk terlaksananya Landreform.

Pasal 4

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Landreform, Ketua Tim Landreform dapat membentuk Tim Pelaksana yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Landreform.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Landreform dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Kehakiman, Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

Tim Landreform menyelesaikan tugasnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Tim Landreform.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960