Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 2003
- Nomor
- 59
- Tahun
- 2003
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 1
Isi peraturan
Menetapkan
Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA TERTINGGIITINGGI NEGARA. MEMUTUSKAN :
- 4.Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana tclah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001;
- 3.Peraruran Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tiugg! Negara dan Anggoui Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehorrnatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 150);
2 I U-SIDEN 1/1"1'\1111II, INDONESII\ Pasal 4 ... Dengan berlakunya Kepurusan Presiden ini, ketenruan yang mengatur mengenai tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara dl lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nemer 168 Tahun :WOO ientang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertenru sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. dinyatakan tidak berlaku, Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Kepurusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing. I - - Pasa12 C. Keiua Muda Mahkarnah Agung adalah sebesar Rp 10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- d.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 9.700.000,00 (sembilan juta tujuh rams ribu rupiah).
- -
- b.Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adaJah scbesar Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enaru raLUS ribu rupiah);
3 Ii1'1'\ JIlLlI<' INDONe SIA V. Nahauands MEGA WATI SOEKARNOPUTRJ PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, ud. Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 31 Juli 2003 .Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mernpunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003. Pasal 4 4 F'PLSIDEN Hr:PUBLI'~ INDONESIA ... . .. .
Membuka PDF…
Dasar hukum (1)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan turunan (2)
Peraturan Presiden (Perpres)