Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 64 Tahun 2002
- Nomor
- 64
- Tahun
- 2002
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC.
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara/sengketa niaga, pelanggaran hak asasi manusia, dan perkara/sengketa lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
Besarnya uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc yang menangani perkara hak asasi manusia diberikan terhitung mulai bulan yang bersangkutan menangani perkara. Pasal 5…
Hakim Ad Hoc yang telah diangkat dan melaksanakan tugas menangani perkara sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, diberikan Uang Kehormatan sesuai dengan Keputusan Presiden ini.
Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dan Pengadilan Niaga diberikan biaya operasional penyelesaian perkara yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing. Pasal 9…
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Membuka PDF…