Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 64 Tahun 2004
- Nomor
- 64
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA. BAB I...
BAB I
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal.
Instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. BAB II KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB II
Pasal 4…
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :
…
Pada setiap Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah. Bagian Kedua Susunan Organisasi
Bagian… Bagian Ketiga Eselonisasi
BAB III TATA KERJA
BAB III
Setiap Pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.
Setiap unsur Pimpinan Kantor Wilayah wajib melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang. Pasal 11…
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)