Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 1999
- Nomor
- 81
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.
BAB I
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaran Negara, yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa, adalah lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. BAB II TEMPAT KEDUDUKAN
BAB II
Apabila diperlukan di setiap ibukota daerah propinsi dapat dibentuk Komisi Pemeriksa di Daerah. BAB III … BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Organisasi
BAB III
Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota.
Ketua Komisi Pemeriksa bertindak sebagai Koordinator Sub Komisi.
Wakil Ketua Komisi Pemeriksa bertindak sebagai Ketua Sub Komisi sesuai dengan keahliannya.
…
Bagian Kedua Pembagian Tugas
Ketua Komisi Pemeriksa bertugas :
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)