Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 82 Tahun 2003
- Nomor
- 82
- Tahun
- 2003
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Keputusan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
4324); MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.
BAB I
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan PPATK, mempunyai tugas sebagai berikut :
Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:
Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, PPATK dapat:
Pasa 4 Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, PPATK dapat:
BAB II PEDOMAN
BAB II
BAB III KERJASAMA
BAB III
(2)
Kerjasama dapat berupa pertukaran informasi, bantuan teknis, dan atau pendidikan dan pelatihan. Bagian Kedua Kerjasama PPATK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bagian Ketiga Kerjasama PPATK dengan Kejaksaan Republik Indonesia
Bagian Keempat Kerjasama PPATK dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Bagian Kelima Kerjasama PPATK dengan Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Keuangan
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)