Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2006
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH. PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi. KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas :
KETIGA : ... KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi terdiri dari :
KEEMPAT : a. Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a terdiri dari: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
Sekretaris merangkap Anggota : Menteri Pekerjaan Umum. Wakil Sekretaris : 1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan;
1) Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; 2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah KELIMA : ... KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis Nasional yang terdiri dari : Ketua : Dr. Soetatwo Hadiwigeno; Anggota : 1. Prof. Dr. Miyasto;
Sekretaris : Dr. Ir. Danang Parikesit. KEENAM : a. Tim Pelaksana sebagaiman dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri dari Tim Pelaksana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tim Pelaksana Provinsi Jawa Tengah yang masing-masing dipimpin oleh : 1) Ketua Tim Pelaksana Provinsi DI Yogyakarta : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Ketua Tim Pelaksana Provinsi Jawa Tengah : Gubernur Jawa Tengah.
1) Merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; 2) Menyusun ... 2) Menyusun secara rinci langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; 3) Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
KETUJUH : a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.
KEDELAPAN : ... KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi : 1) dapat mengundang, meminta bantuan, atau mendapatkan dokumen/informasi yang diperlukan dari pejabat pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu; 2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. KESEMBILAN : a. Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KESEBELAS : Masa kerja Tim Koordinasi adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu. KEDUA BELAS : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah. KETIGA BELAS : … KETIGA BELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)