Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 97 Tahun 1993
- Nomor
- 97
- Tahun
- 1993
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal, Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL.
BAB I
1) Angka Pengenal Importir Terbatas; 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/ Keringanan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya; 3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPMD untuk menerbitkan izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai perlimpahan wewenang.
Bagian Kedua Penanaman Modal Asing (PMA)
1) Angka Pengenal Importir Terbatas; 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya; 3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPMD untuk menerbitkan izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang.
Bagian… Bagian Ketiga Penanaman Modal Bidang Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi, Dan di Bidang Kehutanan
Pasal 4…
Bagian Keempat Kewajiban Penanam Modal
(2), penanam modal harus mengajukan permohonan kepada MENINVES/Ketua BKPM seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2).
Bagian Kelima Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
BAB II
Dalam hal pelaksanaan penanaman modal tidak sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah dan/atau penanam modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kepada penanam modal dikenakan sanksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dicabutnya Izin usaha dan/atau fasilitas/keringan fiskal yang telah diberikan. KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV… KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan ditetapkan oleh Menteri yang terkait baik secara bersama maupun sendiri-sendiri setelah berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan serta Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)