DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 97 Tahun 1993

Nomor: 97
Tahun: 1993
Ditetapkan: 23 Oktober 1993
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal, Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL.

BAB I

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 1

(1)Calon penanaman modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD).
(2)Setelah...
(2)Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan mempergunakan Tata Cara Permohonan yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM.
(3)Apabila permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan Penanaman Modal Dalam Negeri yang berlaku, MENINVES/Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip.
(4)Untuk memperlancar proses penanaman modal, MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan rekaman Surat Persetujuan Penanaman Modal kepada instansi Pemerintah yang terkait.
(5)Apabila Penanam Modal telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan maka:
1. a.MENINVES/Ketua BKPM mengeluarkan: 1) Angka Pengenal Importir Terbatas; 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/ Keringanan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya; 3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPMD untuk menerbitkan izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai perlimpahan wewenang.
2. b.Kepala...
3. b.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata Ruang.
4. c.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengeluarkan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. d.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/ Walikotamadya yang bersangkutan, atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
6. e.Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikotamadya yang bersangkutan atau Kepala Biro Ketertiban atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin UUG/HO.
(6)Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib memiliki ANDAL atau yang berlokasi di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
(7)Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari MENINVES/Ketua BKPM, Penanaman Modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
(8)Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), MENINVES/Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainya.
(9)Permohonan...
(9)Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan MENINVES/Ketua BKPM, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada MENINVES/Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM.

Pasal 2

(1)Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Asing yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM atau BKPMD.
(2)Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan mempergunakan Tata Cara Permohonan yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM.
(3)Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanam modal MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh Keputusan.
(4)Persetujuan/...
(4)Persetujuan/Penolakan Presiden mengenai suatu permohonan penanam modal disampaikan kepada MENINVES/Ketua BKPM.
(5)Apabila permohonan mendapatkan persetujuan Presiden, MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan Presiden tersebut dalam ayat (4) kepada calon penanam modal, yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip.
(6)Untuk memperlancar proses penanaman modal, MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan rekaman Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden kepada instansi Pemerintah terkait.
(7)Apabila Penanam Modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa persetujuan Penanaman Modal dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan maka:
1. a.MENINVES/Ketua BKPM mengeluarkan: 1) Angka Pengenal Importir Terbatas; 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya; 3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPMD untuk menerbitkan izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang.
2. b.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana tata Ruang.
3. c.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengeluarkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
4. d.Kepala...
5. d.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/ Walikotamadya yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
6. e.Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikotamadya yang bersangkutan atau Kepala Biro Ketertiban untuk DKI Jakarta atas nama Gubernur KDKI Jakarta mengeluarkan Izin UUG/HO.
(8)Kewajiban untuk memiliki Izin UUG/HO tidak berlaku bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib memiliki ANDAL atau yang berlokasi didalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
(9)Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanam Modal dari MENINVES/Ketua BKPM, Penanaman Modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
(10)Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) MENINVES/Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
(11)Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek disampaikan oleh penanam modal kepada MENINVES/Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tatacara yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM. Bagian…

Pasal 3

(1)Permohonan penanaman modal dalam negeri di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi disampaikan kepada MENINVES/Ketua BKPM:
1. a.Atas dasar Kontrak Karya antara calon penanaman modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertambangan dan Energi bagi pengusahaan bahan galian golongan strategis;
2. b.Atas dasar Kuasa Pertambangan bagi pengusahaan bahan galian golongan vital;
3. c.Atas dasar Izin Pertambangan Daerah bagi pengusahaan bahan galian golongan tidak strategis dan tidak vital.
(2)Permohonan penanaman modal asing di bidang pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan kepada MENINVES/Ketua BKPM atas dasar Kontrak Karya antara calon penanaman modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertambangan Dan Energi.
(3)Permohonan penanaman modal di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini. Pasal 4…

Pasal 4

(1)Permohonan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kehutanan disampaikan kepada MENINVES/Ketua BKPM atas dasar Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.
(2)Permohonan penanaman modal di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

(1)Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini wajib melaksanakan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui.
(2)Setiap perubahan pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MENINVES/Ketua BKPM.
(3)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), penanam modal harus mengajukan permohonan kepada MENINVES/Ketua BKPM seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2).
(4)Semua...
(4)Semua Penanam Modal diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan penanaman modalnya kepada BKPM, baik dalam tahap pembangunan proyek maupun dalam tahap kegiatan berusaha khususnya dalam rangka pemanfaatan Fasilitas dengan bentuk dan tata cara laporan yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM.

Pasal 6

(1)Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN dilakukan oleh BKPM bersama dengan departemen teknis terkait dan BKPMD.
(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pengawasan berkala maupun sewaktu-waktu terhadap perkembangan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN dan pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
(3)BKPM berkewajiban untuk secara aktif menghimpun masalah-masalah yang dihadapi oleh para penanam modal dalam rangka PMA/PMDN dan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
(4)Hasil Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal disampaikan oleh MENINVES/ Ketua BKPM kepada Presiden BAB II…

BAB II

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan penanaman modal tidak sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah dan/atau penanam modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kepada penanam modal dikenakan sanksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dicabutnya Izin usaha dan/atau fasilitas/keringan fiskal yang telah diberikan.

Pasal 8

(1)Permohonan Izin Lokasi yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap diberikan oleh Gubernur.
(2)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sudah harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan ditetapkan oleh Menteri yang terkait baik secara bersama maupun sendiri-sendiri setelah berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan serta Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal, Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL.

BAB I

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 1

(1)Calon penanaman modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD).
(2)Setelah...
(2)Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan mempergunakan Tata Cara Permohonan yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM.
(3)Apabila permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan Penanaman Modal Dalam Negeri yang berlaku, MENINVES/Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip.
(4)Untuk memperlancar proses penanaman modal, MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan rekaman Surat Persetujuan Penanaman Modal kepada instansi Pemerintah yang terkait.
(5)Apabila Penanam Modal telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan maka:
1. a.MENINVES/Ketua BKPM mengeluarkan: 1) Angka Pengenal Importir Terbatas; 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/ Keringanan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya; 3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPMD untuk menerbitkan izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai perlimpahan wewenang.
2. b.Kepala...
3. b.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata Ruang.
4. c.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengeluarkan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. d.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/ Walikotamadya yang bersangkutan, atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
6. e.Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikotamadya yang bersangkutan atau Kepala Biro Ketertiban atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin UUG/HO.
(6)Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib memiliki ANDAL atau yang berlokasi di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
(7)Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari MENINVES/Ketua BKPM, Penanaman Modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
(8)Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), MENINVES/Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainya.
(9)Permohonan...
(9)Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan MENINVES/Ketua BKPM, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada MENINVES/Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM.

Pasal 2

(1)Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Asing yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM atau BKPMD.
(2)Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan mempergunakan Tata Cara Permohonan yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM.
(3)Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanam modal MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh Keputusan.
(4)Persetujuan/...
(4)Persetujuan/Penolakan Presiden mengenai suatu permohonan penanam modal disampaikan kepada MENINVES/Ketua BKPM.
(5)Apabila permohonan mendapatkan persetujuan Presiden, MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan Presiden tersebut dalam ayat (4) kepada calon penanam modal, yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip.
(6)Untuk memperlancar proses penanaman modal, MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan rekaman Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden kepada instansi Pemerintah terkait.
(7)Apabila Penanam Modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa persetujuan Penanaman Modal dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan maka:
1. a.MENINVES/Ketua BKPM mengeluarkan: 1) Angka Pengenal Importir Terbatas; 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya; 3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPMD untuk menerbitkan izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang.
2. b.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana tata Ruang.
3. c.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengeluarkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
4. d.Kepala...
5. d.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/ Walikotamadya yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
6. e.Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikotamadya yang bersangkutan atau Kepala Biro Ketertiban untuk DKI Jakarta atas nama Gubernur KDKI Jakarta mengeluarkan Izin UUG/HO.
(8)Kewajiban untuk memiliki Izin UUG/HO tidak berlaku bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib memiliki ANDAL atau yang berlokasi didalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
(9)Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanam Modal dari MENINVES/Ketua BKPM, Penanaman Modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
(10)Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) MENINVES/Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
(11)Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek disampaikan oleh penanam modal kepada MENINVES/Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tatacara yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM. Bagian…

Pasal 3

(1)Permohonan penanaman modal dalam negeri di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi disampaikan kepada MENINVES/Ketua BKPM:
1. a.Atas dasar Kontrak Karya antara calon penanaman modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertambangan dan Energi bagi pengusahaan bahan galian golongan strategis;
2. b.Atas dasar Kuasa Pertambangan bagi pengusahaan bahan galian golongan vital;
3. c.Atas dasar Izin Pertambangan Daerah bagi pengusahaan bahan galian golongan tidak strategis dan tidak vital.
(2)Permohonan penanaman modal asing di bidang pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan kepada MENINVES/Ketua BKPM atas dasar Kontrak Karya antara calon penanaman modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertambangan Dan Energi.
(3)Permohonan penanaman modal di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini. Pasal 4…

Pasal 4

(1)Permohonan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kehutanan disampaikan kepada MENINVES/Ketua BKPM atas dasar Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.
(2)Permohonan penanaman modal di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

(1)Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini wajib melaksanakan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui.
(2)Setiap perubahan pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MENINVES/Ketua BKPM.
(3)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), penanam modal harus mengajukan permohonan kepada MENINVES/Ketua BKPM seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2).
(4)Semua...
(4)Semua Penanam Modal diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan penanaman modalnya kepada BKPM, baik dalam tahap pembangunan proyek maupun dalam tahap kegiatan berusaha khususnya dalam rangka pemanfaatan Fasilitas dengan bentuk dan tata cara laporan yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM.

Pasal 6

(1)Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN dilakukan oleh BKPM bersama dengan departemen teknis terkait dan BKPMD.
(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pengawasan berkala maupun sewaktu-waktu terhadap perkembangan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN dan pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
(3)BKPM berkewajiban untuk secara aktif menghimpun masalah-masalah yang dihadapi oleh para penanam modal dalam rangka PMA/PMDN dan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
(4)Hasil Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal disampaikan oleh MENINVES/ Ketua BKPM kepada Presiden BAB II…

BAB II

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

Pasal 8

(1)Permohonan Izin Lokasi yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap diberikan oleh Gubernur.
(2)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sudah harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 9

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 97 Tahun 1993

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 118 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 118 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2000