DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 101 Tahun 2001

Nomor: 101
Tahun: 2001
Ditetapkan: 13 September 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara; Mengingat :

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Menteri Negara yang selanjutnya disingkat Meneg adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Meneg mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

Meneg terdiri dari :

1.Meneg Pemberdayaan Perempuan, disingkat Meneg PP;
2.Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara, disingkat Meneg PAN;
3.Meneg Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, disingkat Meneg Koperasi dan UKM;
4.Meneg Riset dan Teknologi, disingkat Meneg Ristek;
5.Meneg Lingkungan Hidup, disingkat Meneg LH;
6.Meneg Kebudayaan dan Pariwisata, disingkat Meneg Budpar;
7.Meneg Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, disingkat Meneg PPKTI;
8.Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat Meneg PPN;
9.Meneg Badan Usaha Milik Negara, disingkat Meneg BUMN;
10.Meneg Komunikasi dan Informasi, disingkat Meneg Kominfo.

Pasal 4

Meneg PP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Meneg PP menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan anak;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi terhadap program pemberdayaan perempuan termasuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan termasuk peningkatan kesejahteraan anak untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
d.pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan termasuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Meneg PP mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c.pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
d.penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
e.penetapan pedoman dan pemberian dukungan serta kemudahan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;
f.penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, dan remaja.

Pasal 7

Meneg PAN mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Meneg PAN menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pendayagunaan aparatur negara;
c.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Meneg PAN mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c.penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
d.penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara dan pedoman tata laksana pelayanan publik serta jumlah jam kerja untuk aparatur negara;
e.penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara;
f.penetapan pedoman susunan organisasi perangkat Daerah dan pedoman formasi perangkat Daerah;
g.penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Daerah serta pedoman tentang realokasi pegawai;
h.penetapan persyaratan jabatan;
i.kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan kebijakan kelembagaan aparatur negara dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil.

Pasal 10

Meneg Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Meneg Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
d.pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara; Mengingat :

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Menteri Negara yang selanjutnya disingkat Meneg adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Meneg mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

Meneg terdiri dari :

1.Meneg Pemberdayaan Perempuan, disingkat Meneg PP;
2.Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara, disingkat Meneg PAN;
3.Meneg Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, disingkat Meneg Koperasi dan UKM;
4.Meneg Riset dan Teknologi, disingkat Meneg Ristek;
5.Meneg Lingkungan Hidup, disingkat Meneg LH;
6.Meneg Kebudayaan dan Pariwisata, disingkat Meneg Budpar;
7.Meneg Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, disingkat Meneg PPKTI;
8.Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat Meneg PPN;
9.Meneg Badan Usaha Milik Negara, disingkat Meneg BUMN;
10.Meneg Komunikasi dan Informasi, disingkat Meneg Kominfo.

Pasal 4

Meneg PP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Meneg PP menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan anak;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi terhadap program pemberdayaan perempuan termasuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan termasuk peningkatan kesejahteraan anak untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
d.pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan termasuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Meneg PP mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c.pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
d.penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
e.penetapan pedoman dan pemberian dukungan serta kemudahan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;
f.penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, dan remaja.

Pasal 7

Meneg PAN mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Meneg PAN menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pendayagunaan aparatur negara;
c.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Meneg PAN mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c.penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
d.penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara dan pedoman tata laksana pelayanan publik serta jumlah jam kerja untuk aparatur negara;
e.penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara;
f.penetapan pedoman susunan organisasi perangkat Daerah dan pedoman formasi perangkat Daerah;
g.penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Daerah serta pedoman tentang realokasi pegawai;
h.penetapan persyaratan jabatan;
i.kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan kebijakan kelembagaan aparatur negara dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil.

Pasal 10

Meneg Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Meneg Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
d.pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 101 Tahun 2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2003