Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 133 Tahun 2001
- Nomor
- 133
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, sehingga secara bertahap mencapai nilai keekonomian;
Mengingat :
3821);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2002, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
Tarif Dasar Listrik Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden ini.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dengan ditetapkan Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 94) dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TTD BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 160 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK NO. GOLONGAN TARIF TR/TM/TT BATAS DAYA KETERANGAN
6.600 VA Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah.
200 kVA Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah.
200 kVA Golongan tarif untuk keperluan industri sedang.
*) Keterangan : TR : Tegangan Rendah TM : Tegangan Menengah TT : Tegangan Tinggi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN II A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Januari s.d. 31 Maret 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002
9.000 Abonemen per bulan (Rp.) : 10.200
263 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 298 Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 280 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 316
P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial. Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P = 1. Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial P = 1,5. Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya. K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN II B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Juli s.d. 30 Sep. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 1 Juli s.d. 30 Sep. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
11.800 Abonemen per bulan (Rp.) : 13.900
173 Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 120 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 186 Blok III : di atas 60 kWh : 205
201 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 136 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 200 Blok III : di atas 60 kWh : 237
308 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 207 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 276 Blok III : di atas 60 kWh : 331
322 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 207 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 304 Blok III : di atas 60 kWh : 346
296 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 334 Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 314 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 354
P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial. Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P = 1. Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial P = 1,5. Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya. K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN III A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002
124 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 259 Blok III : di atas 60 kWh : 293
176 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 276 Blok III : di atas 60 kWh : 308
283 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 299 Blok III : di atas 60 kWh : 349
291 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 308 Blok III : di atas 60 kWh: 360
GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Juli s.d. 30 Sep. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 1 Juli s.d. 30 Sep. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
143 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 298 Blok III : di atas 60 kWh : 336 Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 334 Blok III : di atas 60 kWh : 377
192 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 302 Blok III : di atas 60 kWh : 337 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 210 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 330 Blok III : di atas 60 kWh : 368
304 Blok II di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 322 Blok III : di atas 60 kWh : 375 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 327 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 346 Blok III : di atas 60 kWh : 404
314 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 333 Blok III : di atas 60 kWh : 388 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 338 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 358 Blok III : di atas 60 kWh : 417
GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002
207 Blok II : di atas 30 kWh : 308 Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 219 Blok II : di atas 30 kWh : 327
308 Blok II : di atas 108 kWh : 339 Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 322 Blok II : di atas 108 kWh : 354
385 Blok II : di atas 146 kWh : 386 Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 395 Blok II : di atas 146 kWh : 396
387 Blok II : di atas 264 kWh : 418 Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 399 Blok II : di atas 264 kWh : 430
100 jam nyala : 426 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 447 Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 440 Blok II : di atas 100 jam nyala Berikutnya : 462
K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN IVB KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
345 Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 245 Blok II : di atas 30 kWh : 365
336 Blok II : di atas 108 kWh : 369 Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 351 Blok II : di atas 108 kWh : 386
405 Blok II : di atas 146 kWh : 406 Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 417 Blok II : di atas 146 kWh : 418
411 Blok II : di atas 264 kWh : 443 Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 424 Blok II : di atas 264 kWh : 458
100 jam nyala : 454 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 476 Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 469 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 493
K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN VA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Januari s.d. 31 Maret 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002 1 Januari s.d. 31 Maret 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002
240 Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 135 Blok II : di atas 30 kWh : 259
240 Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 197 Blok II : di atas 72 kWh : 259
339 Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 342 Blok II : di atas 104 kWh : 352
339 Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 343 Blok II : di atas 196 kWh : 353
329 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 339 Blok I : 0 s.d 80 jam nyala : 344 Blok II : di atas 80 jam nyala Berikutnya : 355
K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN V B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
279 Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 157 Blok II : di atas 30 kWh : 301
278 Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 227 Blok II : di atas 72 kWh : 298
354 Blok II : di atas 104 kWh : 365 Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 369 Blok II : di atas 104 kWh : 380
356 Blok II : di atas 196 kWh : 368 Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 372 Blok II : di atas 196 kWh : 384
80 jam nyala : 359 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 370 Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 376 Blok II : di atas 80 jam nyala Berikutnya : 387
K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands Back To Top LAMPIRAN VI A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN PENERANGAN JALAN UMUM BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002
K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN VI B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN PENERANGAN JALAN UMUM BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
200 kVA 23.107 23.384 578 585
K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban ystem kelistrikan setempat. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN VII A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002
*) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan. Untuk daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur. Untuk daya maksimum bulanan ? 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN VII B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
*) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan. Untuk daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur. Untuk daya maksimum bulanan ? 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN VIII A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK) BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002
Catatan : K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN VIII B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK) BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
Catatan : K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN IX A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 1 April s.d. 30 Juni 2002
• bersifat sementara (jangka waktu pendek); • tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan); • adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan. Keterangan : *) Sebagai tarif maksimum. Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN IX B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001 TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) NO. GOL. TARIF BATAS DAYA 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
• bersifat sementara (jangka waktu pendek); • tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan); • adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan. Keterangan : *) Sebagai tarif maksimum. Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)