DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1971

Nomor: 27
Tahun: 1971
Ditetapkan: 5 Mei 1971
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada sub. a diatas, perlu dibentuk Badan Benih Nasional didalam lingkungan Departemen Pertanian. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 ;
2. 3.Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/Kep/11/1966.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN BENIH NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

Dilingkungan Departemen Pertanian dibentuk Badan Benih Nasional jang berkedudukan dibawah dan bertanggung-djawab kepada Menteri Pertanian.

Pasal 2

Badan Benih Nasional berfungsi untuk membantu menteri Pertanian dalam merentjanakan dan merumuskan kebidjaksanaan dibidang pembenihan.

Pasal 3

…

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsinja Badan Benih Nasional mempunjai tugas- tugas sebagai berikut :

1.merentjanakan dan merumuskan peraturan-peraturan mengenai pembinaan produksi dan pemasaran benih.
2.mengadjukan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Perta- nian tentang pengaturan benih jang meliputi :

a.persetudjuan untuk menetapkan atau menghapuskan sesuatu djenis, varietas, kwalitas benih.
b.pengawasan mengenai produksi dan pemasaran benih.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERDJA

Pasal 4

Struktur Organisasi Badan Benih Nasional terdiri dari

a.Ketua Badan.
b.Sekretaris Badan.
c.Anggota-anggota jang terdiri dari pedjabat-pedjabat dari Departemen-departemen dan instansi-instansi jang mempunjai kepentingan dalam masalah pembinaan benih.

Pasal 5

(1). Keanggotaan Badan Benih Nasional adalah sebagai berikut :
1. a.Direktur Djenderal Pertanian Departemen Pertanian, sebagai Ketua merangkap anggota.
2. b.Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota.
3. c.Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan, sebagai anggota.
4. d.Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Bappenas, sebagai anggota.
5. e.Pedjabat …
6. e.Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubernur Bank Indonesia/Bank Central, sebagai anggota.
7. f.Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Badan Pengendali BIMAS, sebagai anggota.
8. g.Pedjabat jang ditundjuk oleh Induk Koperasi Pertanian, sebagai anggota.
9. h.Kepala Lembaga pusat Penelitian Pertanian Departemen Per- tanian, sebagai anggota.
10. i.Direktur Utama PERUM Sang Hyang Seri, sebagai anggota.
11. j.Kepala Dinas Sertifikasi Benih, sebagai anggota.
12. k.Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai Sekretaris merangkap anggota.
(2)Apabila dipandang perlu, Menteri Pertanian dapat menambah keanggotaan Badan Benih Nasional dari kalangan pengusaha swasta jang bersangkut paut dengan usaha perbenihan.

Pasal 6

Segala biaja jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Badan Benih Nasional dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.

Pasal 7

Kelengkapan organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja Badan"Benih Nasional dan hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Mei 1971 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO DJENDERAL TNI

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada sub. a diatas, perlu dibentuk Badan Benih Nasional didalam lingkungan Departemen Pertanian. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 ;
2. 3.Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/Kep/11/1966.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN BENIH NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

Dilingkungan Departemen Pertanian dibentuk Badan Benih Nasional jang berkedudukan dibawah dan bertanggung-djawab kepada Menteri Pertanian.

Pasal 2

Badan Benih Nasional berfungsi untuk membantu menteri Pertanian dalam merentjanakan dan merumuskan kebidjaksanaan dibidang pembenihan.

Pasal 3

…

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsinja Badan Benih Nasional mempunjai tugas- tugas sebagai berikut :

1.merentjanakan dan merumuskan peraturan-peraturan mengenai pembinaan produksi dan pemasaran benih.
2.mengadjukan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Perta- nian tentang pengaturan benih jang meliputi :

a.persetudjuan untuk menetapkan atau menghapuskan sesuatu djenis, varietas, kwalitas benih.
b.pengawasan mengenai produksi dan pemasaran benih.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERDJA

Pasal 4

Struktur Organisasi Badan Benih Nasional terdiri dari

a.Ketua Badan.
b.Sekretaris Badan.
c.Anggota-anggota jang terdiri dari pedjabat-pedjabat dari Departemen-departemen dan instansi-instansi jang mempunjai kepentingan dalam masalah pembinaan benih.

Pasal 5

(1). Keanggotaan Badan Benih Nasional adalah sebagai berikut :
1. a.Direktur Djenderal Pertanian Departemen Pertanian, sebagai Ketua merangkap anggota.
2. b.Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota.
3. c.Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan, sebagai anggota.
4. d.Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Bappenas, sebagai anggota.
5. e.Pedjabat …
6. e.Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubernur Bank Indonesia/Bank Central, sebagai anggota.
7. f.Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Badan Pengendali BIMAS, sebagai anggota.
8. g.Pedjabat jang ditundjuk oleh Induk Koperasi Pertanian, sebagai anggota.
9. h.Kepala Lembaga pusat Penelitian Pertanian Departemen Per- tanian, sebagai anggota.
10. i.Direktur Utama PERUM Sang Hyang Seri, sebagai anggota.
11. j.Kepala Dinas Sertifikasi Benih, sebagai anggota.
12. k.Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai Sekretaris merangkap anggota.
(2)Apabila dipandang perlu, Menteri Pertanian dapat menambah keanggotaan Badan Benih Nasional dari kalangan pengusaha swasta jang bersangkut paut dengan usaha perbenihan.

Pasal 6

Segala biaja jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Badan Benih Nasional dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.

Pasal 7

Kelengkapan organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja Badan"Benih Nasional dan hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Mei 1971 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO DJENDERAL TNI

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 Tahun 2014