dan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perubahan pengaturan mengenai:
1.Persyaratan dewan pengawas dan anggota direksi;
2.Perubahan tahapan pelaksanaan seleksi;
3.Penambahan kewajiban pelaporan oleh dewan pengawas dan anggota direksi kepada instansi asal; dan
4.Penambahan mekanisme pemberhentian dewan pengawas dan anggota direksi.
Kementerian Ketenagakerjaan SK No 121296C Pengganti . . . PRESIOEN REPUSLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
16.Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pasal 84 ayatl2l Undang-Undang Nomor 12 Tahlun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1.Periode kebijakan nasional pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual yaitu tahun2026-2029;
2.Maksud dan tujuan;
3.Arah kebijakan strategi;
4.Penyelenggaraan kebijakan nasional pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual di pusat dan daerah;
5.Peran serta masyarakat; dan
6.Pendanaan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan t7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Nondelegasi. 1. Arah kebijakan, strategi, dan mekanisme penyelenggaraan strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di pusat dan daerah;
2.Peran serta masyarakat;
3.Pendanaan; dan
4.Rincian rencana aksi strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan SK No 121297 C 18. Rancangan . . . REPU3LIK INOONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
18.Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Perawatan.
Nondelegasi. 1. Tujuan kebijakan ekonomi perawatan;
2.Penyediaan layanan perawatan;
3.Penghargaan terhadap kerja perawatan; dan
4.Peran serta masyarakat.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
19.Rancangan Peraturan Presiden tentang Grand Desig n Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026-2045.
Nondelegasi. 1. Visi, misi, tujuan, strategi pelaksanaan, dan arah kebljakan reformasi birokrasi;
2.Trajedory reformasi birokrasi tahlun2026-2045; dan
3.Kerangka kelembagaan reformasi birokrasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
20.Rancangan Peraturan Presiden tentang lnstitut Agama lslam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas lslam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
Nondelegasi. 1. Penetapan perubahan bentuk perguruan tinggi negeri dari institut agama Islam negeri menjadi universitas Islam negeri;
2.Peralihan kekayaan, pegawai, mahasiswa, serta hak dan kewajiban institut agama Islam negeri kepada universitas Islam negeri;
dan
3.Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip dalam proses pengalihan institut agama Is1am negeri kepada universitas Islam negeri menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 21.Rancangan... NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
21.Rancangan Peraturan Presiden tentang lnstitut Agama lslam Negeri Kendari menjadi Universitas lslam Negeri Kendari.
Nondelegasi. 1. Penetapan perubahan bentuk perguruan tinggi negeri dari institut agama Islam negeri menjadi universitas Islam negeri;
2.Peralihan kekayaan, pegawai, mahasiswa, serta hak dan kewajiban institut agama Islam negeri kepada universitas Islam negeri;
dan
3.Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip dalam proses pengalihan institut agama Islam negeri kepada universitas Islam negeri menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
22.Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang menjadi lnstitut Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang.
Nondelegasi. l. Penetapan perubahan bentuk perguruan tinggi negeri dari sekolah tinggi agama Buddha negeri menjadi institut agama Buddha negeri;
2.Peralihan kekayaan, pegawai, mahasiswa, serta hak dan kewajiban sekolah tinggi agama Buddha negeri kepada institut agama Buddha negeri; dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SK No l2l299c
3.Penataan . . .
R,EPUELIK INDONESIA _12_ NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
3.Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip dalam proses pengalihan sekolah tinggi agama Buddha negeri kepada institut agama Buddha negeri menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
23.Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat.
Nondelegasi. l. Target penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;
2.Koordinasi penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat;
3.Area kerja, kriteria, dan indikator penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat;
4.Strategi penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;
5.Pendanaan;
6.Pencatatan dan pelaporan; dan
7.Pembinaan dan pengawasan.
Kementerian Kesehatan
24.Rancangan Peraturan Presiden tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.
Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Tahun 2023 Penetapan Nomor 6 tentang Peraturan
1.Objek;
2.Penggunaan dan pemanfaatan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah; dan
3.Hak pengelolaan dan hak atas tanah pada ruang atas tanah atau ruang bawah tanah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pemerintah qii PNESIDEN NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terfiartg Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.
25.Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 lentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.
Nondelegasi. Perubahan pengaturan mengenai:
1.Riset dan inovasi;
2.Penguatan sumber daya manusia (dQital talentl dan pendidikan;
3.Skema pendanaan dan pembiayaan;
4.Penguatan infrastruktur digital;
5.Penguatan sistem pemasaran kebijakan insentif (fiskal dan nonliskal);
6.Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan;
7.Kekayaan intelektual; dan
8.Pelindungan kreativitas.
Kementerian Kreatif Ekonomi
26.Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kebencanaan Geologi.
Nondelegasi. 1. Pengelolaan khusus bencana geologi;
2.Bencana akibat proses geologi;
3.Asas dan prinsip pengelolaan;
4.Tanggung jawab pemerintah;
5.Tahapan pengelolaan bencana geologi;
6.Mitieasi bencana geologi;
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SK No 121556 C 7. Sistem FRES!DEN NEPUBLIK INOONESTA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
7.Sistem peringatan dini;
8.Pengurangan risiko terpadu;
9.Penegakan tata ruang;
l0.Keterlibatan kementerian/lembaga; 1 l.Koordinasi antar lembaga; 1 2.Peran pemerintah daerah; l3.Pelindungan kelompok rentan; l4.Pemetaan kawasan rawan bencana; 1 S.Pengolahan data geologi; l6.Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 1 7. Pembiayaan penanggulangan bencana; 1 8. Kesiapsiagaan masyarakat;
19.Rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
20.Sanksi dan pemberdayaan masyarakat.
27.Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Lintas Negara, dan Wilayah Sungai Strategis Nasional.
Nondelegasi. 1. Lingkup kewenangan yang didelegasikan;
2.Penyelenggaraan pemberian persetujuan penggunaan air tanah;
3.Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
dan
4.Pendanaan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 28.Rancangan... R,EFUEUK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
24.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
Nondelegasi. 1. Penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ke Rencana Umum Penanaman Modal (melalui 3 (tiga) transformasi yaitu sosial, ekonomi, dan tata kelola);
2.Fokus penanaman modal;
3.Faktor pengungkit utama penanaman modal;
4.Kebijakan penanaman modal; dan
5.Koridor ekonomi wilayah.
Kementerian Investasi
29.Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
Nondelegasi. Perubahan pengaturan mengenai:
1.Ruang lingkup;
2.Alur tata kelola;
3.Ketentuan perizinan dan integrasi online single submission;
4.Mekanisme koleksi negara (kriteria, batas waktu, dan kuota);
5.Ketentuan pemanfaatan llelang dan pembagian hasil;
6.Pengawasan, penegakan, dan sanksi administratif; dan Kementerian dan Perikanan Kelautan SK No 12t557 C 7.Ketentuan...
REPUELIK INOONESTA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
7.Ketentuan penerimaan negara (penerimaan negara bukan pajak, penilaian, dan pelaporan penerimaan).
30 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional. Nondelegasi. 1. Pengelolaan logistik ikan nasional;
2.Pengelolaan informasi logistik ikan;
3.Penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
4.Penguatan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kementerian dan Perikanan Kelautan
31.Rancangan Peraturan Presiden tentang Kewajiban Pelayanan Publik Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Distribusi Ikan Dalam Negeri.
Nondelegasi. 1. Kewajiban pelayanan publik;
2.Batasan pemberian subsidi;
3.Penerima subsidi;
4.Jangka waktu pemberian subsidi;
5.Penghitungan subsidi;
6.Kriteria operator sistem logistik ikan nasional;
7.Tugas dan wewenang operator sistem logistik ikan nasional;
8.Hak dan kewajiban operator sistem logistik ikan nasional; dan
9.Batasan pemberian subsidi dan penerima subsidi.
Kementerian dan Perikanan Kelautan SK No 121304 C 32. Rancangan . . . REPUELIK INDONESIA -t7- NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
32.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027.
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2027. Anggaran pendapatan negara; Anggaran belanja negara; dan Pembiayaan anggaran. 1 2 3 Kementerian Keuangan
33.Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 1O ayat(21 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.
1.Sektor prioritas;
2.Kapasitas fiskal;
3.Manajemen risiko;
4.Kriteria penerima pinjaman; dan
5.Prioritas kawasan daerah.
Kementerian Keuangan
34.Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26|PUU- XXI/2023 atas ketentuan Pasal 5 ayat (21 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak.
1.Pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagt Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Desember 2026 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
2.Proses pengalihan dilaksanakan secara bertahap:
a.tahap persiapan pengalihan; dan
b.tahap pelaksanaan pengalihan.
Kementerian Keuangan
35.Rancangan . . .
FEESIOEN REFUBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
35.Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifrsial.
Nondelegasi. 1. Nilai etika kecerdasan artifisial;
2.Manfaat penerap€rn etika kecerdasan artifrsial;
3.Identifikasi dan mitigasi risiko;
a.Langkah-langkah pelindungan (safeqnrdl;
5.Peran dan tanggung jawab para pihak; dan
6.Mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Kementerian Komunikasi dan Digital
36.Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Kecerdasan Artilisial Nasional Tahun 2026-2030.
Nondelegasi. 1. T\rjuan, sasaran, fungsi, dan prinsip peta jalan kecerdasan artilisial nasional ta}r:un2O26-2030;
2.Aralr kebijakan, program, dan kegiatan peta jalan kecerdasan artifisial nasional tahun2026-2030;
3.Kerja sama dalam pelaksanaan peta jalan kecerdasan artifisial nasional tahun2026-2030;
4.Prioritas pembangunan ekosistem kecerdasan artifisial dalam peta jalan kecerdasan artifisial nasional difokuskan untuk mendukung program prioritas Presiden;
5.Program hasil terbaik cepat (quickwin) untuk pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artilisial yang difokuskan untuk mendukung program hasil terbaik cepat (quickuinl Presiden;
Kementerian Komunikasi dan Digital SK No 121563 C 6.Ketentuan... REPUEUK INDONESIA _t9_ NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
6.Ketentuan pembangunan ekosistem kecerdasan artifisial dapat dilakukan untuk mendukung program prioritas Presiden bidang lain sesuai kebutuhan;
7.Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peta jalan kecerdasan artifisial nasional; dan
8.Pendanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan peta jalan kecerdasan artifisial nasional.
37.Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 202 1 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
Pasal 12 ayat (21 Undang-Undang Tahun 2022 Keolahragaan. Nomor 1 1 tentang Penrbahan pengaturan mengenai:
l.Cabang olahraga unggulan;
2.Sistem promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan; dan
3.Target dan prestasi olahraga olimpiade tahun 2044.
Kementerian Pemuda dan Olahraga
38.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 .
Pasal 21 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Materi muatan rencana kerja pemerintah tahun 2027 meliputi arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang harus diacu oleh kementerian/lembaga maupun pem'erintah daerah dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 39.Rancangan... REPUELIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
39.Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahtn 2027.