Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.
1.Penetapan ruang lingkup wilayah administrasi yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi beserta pengaturan perubahan cakupan wilayah administrasi kawasan aglomerasi;
2.Tata cara penJrusunan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan aglomerasi;
3.Pengendalian pelaksanaan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan pengendalian konsistensi dokumen RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR dengan RTRW kawasan aglomerasi;
4.Koordinasi pelaksanaan pembangunan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah dalam kawasan aglomerasi;
5.Tata cara pembentukan dan pengelolaan badan layanan bersama pada kawasan aglomerasi;
Kementerian Dalam Negeri SK No 121036 C 6.Tata... FEESIDEN NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
6.Tata cara kerja sama khusus antardaerah dan antara daerah dengan kementerian/lembaga pada kawasan aglomerasi;
7.Pendanaan pembangunan pada kawasan aglomerasi; dan
8.Monitoring dan evaluasi pembangunan dan penataan ruang di kawasan aglomerasi.
16.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun l99O tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun l99O tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 5A ayat (9), Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat l7l, Pasal 13 ayat (5), Pasal 16 ayat l2l, Pasal 18 ayat (21, Pasal 2O ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayar l2l, Pasal 26 ayat (3), Pasal 29 ayat l2l, Pasal 34 ayat l7l, Pasal 36 ayat (21, Pasal 36A ayat (9), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 38 ayat(21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun l99O tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana
1.Kegiatan konsenrasi di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan areal presenrasi;
2.Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
3.Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di areal preservasi;
4.Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
5.Pengusulan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer dan status internasional lainnya;
6.Pengaturan pengawetan dan pemanfaatan genetik;
7.Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkunganl Kementerian Kehutanan SK No l2l037 C telah . . .
FRES!DEN REPUELIK INDONES'A NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
8.Pendanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
9.Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
17.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2025-2045 Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Tahun 2Ol4 Perindustrian.
Nomor 3 tentang
l.Visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
2.Sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
3.Bangun industri nasional;
4.Pembangunan sarana dan prasarana industri;
5.Pemberdayaan industri;
6.Perwilayahan industri; dan
7.Kebijakan alirmatif industri kecil dan industri menengah.
Kementerian Perindustrian
18.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara Pasal 4l Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO9 tentang Ketenagalistrikan.
Perubahan pengaturan mengenai:
1.Pengaturan DMO tenaga listrik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan listrik wilayah sekitar (dalam negeri), sebelum listrik di ekspor;
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.Optimalisasi . . .
- lo- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
2.Optimalisasi manfaat ekspor listrik bagi negara, melalui pengenaan biaya kepada badan usaha pelaku ekspor listrik sebagai PNBP;
3.Perpanjangan masa berlaku izin penjualan dan interkoneksi tenaga listrik lintas negara, sehingga dapat meningkatkan kelayakan proyek;
4.Optimalisasi jaringan transmisi untuk ekspor tenaga listrik melalui pemanfaatan jaringan bersama Qtouter wheelirq);
5.Insentif dalam upaya pengurangan emisi GRK melalui pengaturan NEK ekspor listrik; dan
6.Penyesuaian regulasi persyaratan perizinan berusaha untuk memperoleh izin pembelian tenaga listrik dan izin penjualan tenaga listrik ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
19.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 14, Pasa)24, Pasal 3O ayat (4), Pasal 36, Pasal 44 ayat (71, Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (5), dan Pasal 48 ayat (3) Perubahan pengaturan mengenai:
1.Pengaturan penunjukan langsung dalam pembelian tenaga listrik untuk skema kerja sama penyediaan tenaga listrik antarpemegang wilayah usaha;
2.Pelaksanaan Earht Retirement PI,TU:, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SK No 121039 C Undang-Undang. . .
FF,ESIDEN NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO9 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3.Pengaturan penunjukan langsung dalam pembelian tenaga listrik dari anak perusahaan atau p€rusahaan patungan (joint uenture) yang dibentuk oleh anak perusahaan;
4.Pengaturan jenis pembangkit untuk pembelian tenaga listrik dari penambahan kapasitas (ekspansi) pembangkit;
5.Pengaturan dukungan transisi energi;
6.Pengaturan tarif tenaga listrik berupa tarif patokan; dan
7.Penyesuaian nomenklatur dan persyaratan perizinan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (21, Pasal 19 ayat (21, Pasal 22 ayat (21, Pasal 39, Pasal 4O ayat (3), Pasal 52 ayat l2l, Pasal 56 ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol4 tentang Panas Perubahan pengaturan mengenai:
l.Pengaturan proses pelelangan secara detail tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah;
2.Penyederhanaan tahapan pelelangan, dari dua tahap menjadi satu tahap;
3.Mempersingkat tata waktu dalam proses pelelangan;
4.Menyederhanakan proses pelelangan; dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bumi. . .
FR,ESIDEN REPUEUK INDONESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.
5.Penyederhanaan dalam penJrusunan proposal program keda.
21.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO7 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Pasal 13 ayat(21 Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2OO4 tentang Perikanan.
Perubahan pengaturan mengenai:
1.Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
2.Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
3.Konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan laut yang terdapat di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan
4.Kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa liar yang berada di kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan SK No l2l04l C
22.Rancangan . . .
REPUELIK INDONESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
22.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghargaan dan Pengakuan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 5l Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
1.Tujuan, prinsip, ruang lingkup, dan komponen;
2.Kelas jabatan;
3.Penghasilan;
4.T\rnjangan, tunjangan kemahalan, tunjangan hari raya dan penghasilan ketiga belas, serta tunjangan jabatan;
5.Penyesuaian umum;
6.Penghitungan penghasilan dan tunjangan pegawai yang terdiri dari penghasilan dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara yang direkrut, kenaikan penghasilan dan tunjangan dalam kelas jabatan, kenaikan istimewa dalam kelas jabatan, retensi penghasilan dan tunjangan, penghasilan dan tunjangan pegawai mutasi, penghasilan dan tunjangan pegawai promosi, serta penghasilan dan tunjangan pegawai demosi;
7.Penghargaan yang bersifat motivasional meliputi insentif kinerja dan pengakuan;
8.Fasilitas meliputi fasilitas transportasi, fasilitas tempat tinggal, cuti, biaya perjalanan dinas, dan fl eksibilitas kerja;
9.Jaminan sosial;
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SK No l2l0420 1O. Lingkungan. . . NEPUEUK INDONESTA -t4- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 1O. Lingkungan kerja;
11.Pengembangan diri;
12.Bantuan hukum;
13.Pegawai dalam kondisi khusus; dan
14.Angqaran penghargaan dan pengakuan.
23.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 3l Tahun 2Ol3 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol1 tentang Keimigrasian Pasal 23, Pasal 33, Pasal 39 ayat (21, PasaT 47, Pasal 54 ayat l4l, Pasal 63 ayat (71, Pasal 65, Pasal 71 ayat (21, Pasal 90, Pasal lO3, Pasal ll2, dan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2oll tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20ll tentang Keimigrasian.
Penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2Ol3 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20ll tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2O23 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2Ol3 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai dampak disahkannya Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai berikut: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
l.Mengubah. . .
{ - t5- :l 1 1 I 28; vIt2 a. b. c. NO ffi 1 scsuai dengan aslinya If,qEIIIITTTNItrI{FSN Fenrndang-undangan dan SK No l2l044C