DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1992

Nomor: 43
Tahun: 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 1

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. PERTAMA: Membentuk Panitia pemeriksaan Untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Pemeriksaan, yang bertugas memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat. KEDUA: Keanggotaan panitia pemeriksaan terdiri dari para pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. KETIGA: Panitia Pemeriksaan mulai melaksanakan tugasnya setelah pengambilan sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, dan mempunyai masa tugas sampai dengan tanggal 30 September 1992. KEEMPAT: Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Biaya Pemilihan Umum 1992. KELIMA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO -------------------------------- CATATAN LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1992 TANGGAL 19 AGUSTUS 1992 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOMOR│ │ │KEDUDUKAN DALAM URUT │ NAMA │ JABATAN/UNSUR │ PANITIA PEMERIKSAAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 │ 2 │ 3 │ 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.HARISOEGIMAN Direktur Jenderal Ketua merangkap Sosial Politik Anggota Departemen Dalam Negeri
2.Drs. P. GUNARDO Wakil Sekretaris Wakil Ketua I Umum Lembaga merangkap Pemilihan Umum Anggota
3.BRIGJEN TNI HENDRO Direktur "D" BAIS Wakil Ketua II PRIYONO ABRI merangkap Anggota
4.DRS. H.A. ZAINAL Kepala Biro Sekretaris I penyelenggara merangkap Panitia Pemilihan Anggota Indonesia
5.DRS. H. SITORUS Kepala Biro Sekretaris II Administrasi merangkap Panitia Pemilihan Anggota Indonesia
6.SUDJONO SURADI, SH. Kepala Biro Hukum Anggota Lembaga Pemilihan
7.SUTOMO Kepala Biro Anggota Pengamanan LEMBAGA Pemilihan
8.SOETOTO Direktur Pengaman Anggota Direktur jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri
9.KOL.POL.DRS.SALIM PABAN IV/GAKKUM Anggota SIREGAR SKAMTIBMAS ABRI
10.KOL.CPM DRS.SOEHARTO PABAN D-5 BAIS Anggota ABRI
11.NGARDIYONO, SH. KA DIT 23 pada DE Anggota II BAKIN
12.SOEGIARTO Deputi Anggota Administrasi BAKN
13.BAMBANG WIBISONO, SH. Kepala Sub Dit Anggota Hk. Internasional Dit.Tata Negara dan Hukum Dep. Kehakiman
14.J.M. KARA, SH. Direktur Politik Anggota Intelijen Kejaksaan Agung
15.DRS.H.DARUSSAMIN A.S. Unsur Partai Anggota Persatuan Pembangunan
16.H.MOH. BARIR, SH. Unsur Golongan Anggota Karya
17.DIMMY HARYANTO Unsur Partai Anggota Demokrasi Indonesia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992

Isi peraturan

Teks1PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.HARISOEGIMAN Direktur Jenderal Ketua merangkap Sosial Politik Anggota Departemen Dalam Negeri
2.Drs. P. GUNARDO Wakil Sekretaris Wakil Ketua I Umum Lembaga merangkap Pemilihan Umum Anggota
3.BRIGJEN TNI HENDRO Direktur "D" BAIS Wakil Ketua II PRIYONO ABRI merangkap Anggota
4.DRS. H.A. ZAINAL Kepala Biro Sekretaris I penyelenggara merangkap Panitia Pemilihan Anggota Indonesia
5.DRS. H. SITORUS Kepala Biro Sekretaris II Administrasi merangkap Panitia Pemilihan Anggota Indonesia
6.SUDJONO SURADI, SH. Kepala Biro Hukum Anggota Lembaga Pemilihan
7.SUTOMO Kepala Biro Anggota Pengamanan LEMBAGA Pemilihan
8.SOETOTO Direktur Pengaman Anggota Direktur jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri
9.KOL.POL.DRS.SALIM PABAN IV/GAKKUM Anggota SIREGAR SKAMTIBMAS ABRI
10.KOL.CPM DRS.SOEHARTO PABAN D-5 BAIS Anggota ABRI
11.NGARDIYONO, SH. KA DIT 23 pada DE Anggota II BAKIN
12.SOEGIARTO Deputi Anggota Administrasi BAKN
13.BAMBANG WIBISONO, SH. Kepala Sub Dit Anggota Hk. Internasional Dit.Tata Negara dan Hukum Dep. Kehakiman
14.J.M. KARA, SH. Direktur Politik Anggota Intelijen Kejaksaan Agung
15.DRS.H.DARUSSAMIN A.S. Unsur Partai Anggota Persatuan Pembangunan
16.H.MOH. BARIR, SH. Unsur Golongan Anggota Karya
17.DIMMY HARYANTO Unsur Partai Anggota Demokrasi Indonesia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992