Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 2020
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2O2O;
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
MEMUTUSKAN . . . KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA 2- MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2O2O. Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2O2O. Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kcpada Presiden. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februart2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd Depu Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LIK INDONESIA dan Perundan g-undangan, Djaman PRES IDEN LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2O2O TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2O2O NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 1 Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Dana Abadi Pendidikan Nondelegasi 1. Ruang lingkup Dana Abadi;
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan - c Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2O2l Undang-Undang tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2l Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Kementerian Keuangan 4 Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air Pasal 65 ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol9 tentang Sumber Daya Air Susunan, organisasi, dan tata kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional. Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat 5 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2O2O-2O24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang akan digunakan sebagai acuan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN SK No 001867 C 6. Rancangan PRES IDEN NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 6 Rancangan Peratlrran Presiden tentang Tata Acara Penanganan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OI4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 7 Pasal 21 ayat (6), Pasal 47 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 958 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2079 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bima Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 13 Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Acara Penentuan Bentuk Hukum Pengesahan Perjanjian Internasional Pasal 9 ayat (21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perj anjian Internasional Menciptakan mekanisme konsultasi internal Pemerintah dalam menentukan bentuk hukum pengesahan suatu perjanjian internasional agar bentuk hukum yang digunakan tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO0 tentang Perjanjian Internasional. Kementerian Luar Negeri
,15 Nondelegasi DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
16. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan, Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lintas Sektor Nondelegasi 1. Pelaksanaan, jenis, dan sumber pembiayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
PRES I DEN -l oiN 1 1 JUDUL Ranca;rgan Peraturan Presrden terrt-ang Badan Pengelolaan Pr',.:gram Pembiayaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara DASAR PEMBENTUKAN Nondelegasi Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
Kebijakan pembinaan kesadaran Bela Negara yang terdiri atas perencanaan, prograrn kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 18 Kementerian Pertahanan MATERI MUATAN PEMRAKARSA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2075 tentang Lembaga Produktivitas Nasional
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan 20. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Nondelegasi Pengaturan tentang:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2l 22. JUDUL Rancangan Peraturan Presiden tentang Perirbahan Atas Peraturlln Presiden Nomor' 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasr Ra:rcangan Peraturan Presiden tenrang Pe;rggunaan Bersama Pangkalan Udara dan Bandara MATERI MUATAN Kedudukan, tugas, dan organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Undang-Undang Tahun 2OO9 Penerbangan Nonror 1 tentang DASAR PEMBENTUKAN Perat-uran Pemerintah Nomor 62 Tahun 2Ol3 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi
d eraturan -undan
Kementerian Dalam Negeri 24 Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi Nondelegasi 1. Ketersediaan pangan;
Kementerian Pertanian
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 26 Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OI4 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan serta program percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
PRES IDEN JUDUL Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA dan Perundang-undangan, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd D NO. DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 27. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal PelaSzanan Publik Nondelegasi Pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi terhadap seluruh jenis peiayanan yang difasilitasi oleh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/ badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerahf swasta pada suatu tempat (Mal Pelayanan Publik). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi na Djaman
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)