menetapkan Keputusan Pnesidcn tentang Biaya Penplenggaraan tbadah Haji Tahun 1446 Higiahl2021 Masehi yang Bersumbcr dari Biaya Perjalanan lbadah Haji dan Nilai Manfaat; Mengingat l. Pasal 4 ayat (U Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesiaTahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan lGuangan Haji (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3.Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol9 tentang Penplenggaraan lbadah Haji dan Umrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 75, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Un{ang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perahran Pemerintah Fengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tc;ntang Cipa IGda menjadi Undang-Undang (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2g Nomor 4 l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 6856);
4.Feraturan IIIFN REFUBLIK INDONESIA
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentanrg Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN L446 HIJRIAH/2025 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJAI,ANAN IBADAH HAJI DAN NII,AI MANFAAT Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat. Besaran BPIH Tahun I4a6Hijnahl2O25 Masehi perjemaah sebasaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut: Menetapkan KESATU KEDUA Embarkasi Aceh Embarkasi Medan Embarkasi Batam Embarkasi Padang Embarkasi Palembang Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) Embarkasi Solo Embarkasi Surabaya Embarkasi Balikpapan Embarkasi Banjarmasin Embarkasi Makassar Embarkasi Lombok Embarkasi Kertajati Rp8O.9OO.841,00 Rp81.955.039,00 Rp88.310.259,00 Rp85.760.259,0o Rp88.390.259,00 Rp92.854.259,OO Rp89.457.009,00 Rp94.934.259,OO Rp91.213.929,00 Rp93.310.259,00 Rp91.649.429,00 Rp90.743.309,00 Rp92.854.259,OO a. b. c. d. e, f. c. h. i. j. k. L m sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar KETIGA: . . . KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN Embarkasi Aceh Embarkasi Medan Embarkasi Batam Embarkasi Padang Embarkasi Palembang Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan bekasi) Embarkasi Solo Embarkasi Surabaya Embarkasi Balikpapan Embarkasi Banjarmasin Embarkasi Makassar Embarkasi Lombok Embarkasi Kertajati KESATU Rp46.922.333,00 Rp47.976.531,0O Rp54.331.751,0O RpS1.781.751,00 Rp54.411.751,00 Rp58.875.751,00 Rp55.478.501,00 Rp60.955.751,00 Rps7.235.421,00 Rp59.331.751,0O Rp57.670.921,00 Rp56.764.801,00 Rp58.875.751,OO l-:k-FFIEtrN Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum diperoleh dari:
a.Jemaah Haji;
b.Petugas Haji Daerah atau PHD; dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau Pembimbing KBIHU.
Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari nilai manfaat Setoran Bipih Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus. Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 HLjnahl2O2S Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut: c. a. b. c. d. e. f. c. h. i. j. k. l. m, sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar Bipih Tahun L4a6 Hijriahl2o25 Masehi yang diperoleh dari PHD dan Pembimbing KBIHU sebesar BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Besaran Bipih sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dipergunakan untuk:
a.biaya penerbangan haji;
b.sebagian biaya akomodasi di Makkah;
c.sebagian biaya akomodasi di Madinah; dan
d.biaya hidup (liuing cr.st).
dalam PR,ESIDEN Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dipergunakan untuk biaya: penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (liuing cost); Jemaah Haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan pengelolaan BPIH. KESEPULUH Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas:
a.Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.83 1.820.756.658,34;
b.Dalam hal diperlukan untuk peningkatan pelayanan Jemaah Haji, Kepala Badan Pelaksana BPKH dapat melakukan transfer terlebih dahulu sebagian dari Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri Agama untuk pembayaran biaya pemesanan zona Arafah, Mudzalifah, dan Mina; dan
c.Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp9.49O.l38.O0O,OO.
Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf c dipergunakan untuk biaya:
a.pelindungan;
b.dokumen perjalanan;
c.pembinaan Jemaah Haji di tanah air;
d.pelayanan umum; dan
e.pengelolaan BPIH.
KEDUA BELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama dan/atau Kepala Badan Penyelenggara Haji. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m n, KETIGABEI,AS:... NEPUIUT INDONE3IA KEIIGABELAS : Kcputusan ditetapkan. Prcsiden ini mulai berlaku pada Anggal Ditetapkan diJakarta pada tanggal f2 Februari 2025 PRESIDEN REPUBUK INDONESI.A, PRABOWO SUBI.AT{TO ttd Sdinan scsuai dcngan aslinya KEMENTERIAN SEKRETAruAT NEGARA Ferundang-undangan dan trasi Hukum, Djaman SK No2ZI228A